Pemerintah Kota Kotamobagu

Apa kegiatan Anda di malam tahun baru ini? Di pergantian tahun 2019 ke 2020? Kalau suka kesederhanaan dan kekhusyukan, tak ada salahnya mengikuti langkah Ibu Hajah Tatong Bara. Siapa dia? Kalau tak kenal, Ibu Haji yang mantan kader PAN ini adalah Walikota Kotamobagu periode: 2018 - 2023 dan juga periode sebelumnya, 2013 - 2018. Apa kesibukannya di malam tahun baru ini? Sederhana saja. Mulai pukul 19.30 WITA tadi, ia memimpin acara Dzikir dan Doa Bersama di Aula Rumah Dinas Walikota. Tahun lalu juga begitu. Meski ada plusnya: Zikir, Doa Bersama, dan Sholat Tolak Bala.

Seperti tahun lalu pula, kegiatan Dzikir dan Doa Bersama itu dilakukan pula di 33 desa dan kelurahan yang ada di Kotamobagu, kota otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, pada 2007. Desa dan kelurahan itu terangkum dalam 4 kecamatan yang ada di Kotamobagu: Kotamobagu Utara, Kotamobagu Selatna, Kotamobagu Barat, dan Kotamobagu Timur. Doa Bersama dan Dzikir tingkat desa itu diselenggarakan di masjid-masjid bagi umat Islam. Di gereja bagi umat Kristiani. Dan di tempat ibadah lain sesuai agama yang dianut. Meski begitu, kekhusyukan malam tahun baru kali ini tak dilengkapi dengan Sholat Tolak Bala.

Esok pagi, kalau tak ada aral melintang, Ibu Ir Hj Tatong Bara akan melakukan hal yang sama seperti di tahun lalu: Safari Tahun Baru. Pada kegiatan ini, Ibu Walikota mengunjungi gereja dan bertamu ke rumah para tokoh Nasrani. Hari pertama 2019 lalu, belia bertandang ke Paroki Gereja Katolik, ke kediaman Herman Aray, ke kediaman Reny Tandaju–Gerungan, dan ke kediaman Selvie Bakulu. Kata pimpinan Paroki Geraja Katolik, Pastor Kritus Raja Kotamobagu Kanisius Rumondor, kedatangan Ibu Walikota di hari tahun baru sudah dilakkannya sebanyak 4 kali. Dan di setiap kedatangannya Ibu Walikota selalu menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru.

Meski aktivitas tadi sudah jadi rutinitas tahunan, pada tahun baru kali ini sepertinya akan ada sesuatu yang lain. Kali ini kemungkinan besar Walikota Hj Tatong Bara bakal bersafari dengan mengendarai mobil lux-nya yang baru: Toyota Alphard. Tapi mobil Alphard-nya yang berwarna hitam bukan mobil pribadi. Mobil mewah itu, yang diterima awal Desember 2019, adalah mobil dinas yang dibeli dengan dana APBD 2019 senilai Rp 1,165 miliar. Dan kalau Wakil Walikota Nayodo Koerniawan ikut bersafari, kemungkinan ia juga akan pakai mobil dinas barunya, Toyota Camry, yang dibeli dengan dana APBD senilai Rp 800 jutaan.

Kedua petinggi Kotamobagu itu tentu senang dengan mobil barunya. Meski begitu sudah sejak awal Ibu Walikota Tatong Bara bilang kalau Toyota Alphard-nya takkan ia nikmati sendirian. Mobil itu juga akan didayagunakan untuk menjemput tamu dinas yang hendak menemuinya. Kok begitu? Bagaimana jika disaat bersamaan Ibu Walikota juga butuh mobil dinas? Tak usah pusing. Itu bukan mobil dinas satu-satunya. Di halaman rumahnya ada 3 mobil dinas mahal lainnya: Toyota Hilux, Toyota Camry, dan Toyota Fortuner. Setali tiga uang dengan mobil dinas yang ada di rumah Bapak Wakil Walikota: Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Honda CRV.

Tak semua orang senang dengan kehadiran mobil baru walikota dan wakilnya. Direktur Forum Demokrasi Lentera Sulut Boy Paparang menilai pengadaan dua unit mobil itu jelas-jelas melukai hati masyarakat Kotamobagu karena APBD Kotamobagu sedang krisis. ''Di tengah keterbatasan anggaran tentu banyak hal penting yang mesti diprioritaskan. Kok malah Walikota dan Wakil Walikota tega hati bermewah-mewahan dengan uang rakyat untuk membeli mobil baru,'' kata Boy, 12 Desember 2019.

Tak terlalu jejas seberapa besar krisis APBD Kotamobagu. Yang pasti, per 1 September 2018, Pemerimtah Kota Kotamobagu memutuskan untuk merumahkan ribuan tenaga kerja kontrak yang bekerja di seluruh kantor Pemerintah Kota Kotamobagu, dengan alasan efisiensi anggaran. Saat itu, tercatat ada sekitar 1.700 orang tenaga kontrak. Tapi tak semua diberhentikan. Yang masih dipertahankan adalah, antara lain, tenaga kontrak di bidang kesehatan, petugas kebersihan kota, petugas pemadam kebakaran, dan staf ahli Dinas Kominfo. Adapun yang saat itu sudah pasti dirumahkan adalah 116 tenaga guru kontrak yang bekerja di Dinas Pendidikan.

Apa dampak pemangkasan tenaga kontrak? Sudah ada yang berkicau dan mengeluh. Yang mengeluh pada Mei 2019, alias setelah 9 bulan kebijakan efisiensi berlangsung, tak lain adalah para anggota DPRD. Pasalnya, yang termasuk dirumahkan adalah tenaga kontrak yang bekerja di Sekretariat DPRD. Karena mereka tak ada, ruang kerja berbagai Komisi di DPRD tak ada yang membereskan dan jadi berantakan. Sampai-sampai, bilang Agus Suprijanta, anggota Komisi I DPRD Kotamobagu asal Partai Hanura, ''Anggota dewan harus bikin kopi dan cuci gelas sendiri.''