Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

Masih pusing dengan urusan iuran BPJS Kesehatan yang naik 100 persen sejak 1 Januari 2020? Santai saja. Anda tak sendiri. Sekitar 50 ribu penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) juga sedang memikirkannya, meski tak terlalu pusing. Soalnya, iuran BPJS Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab Mitra. Jadi yang pusing adalah Bupati James Sumendap. Ia sekarang sibuk melobi rumah sakit swasta di kabupaten dan kota tetangga. Mengapa tidak ke RSUD milik sendiri? RSUD Mitra Sehat memang sudah diresmikan 4 Desember 2017. Tapi sampai sekarang belum benar-benar beroperasi.

''BPJS terlalu mahal. Impossible untuk dilanjutkan. Kami punya anggaran tapi tidak memproyeksikan pembayaran yang sudah naik dua kali lipat,'' kata Bupati James Sumendap, 8 Januari lalu. Meksi begitu Pak Bupati berharap semua pihak untuk tidak ribut-ribut dulu. Ia mengakui kalau Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) bukanlah kewajiban bagi kabupaten. Tapi sudah menjadi kebijakan resmi bupati untuk meng-cover 100 persen iuran BPJS Kesehatan sebagai perwujudkan Jamkesda. ''Ketika biaya ini naik maka kami juga akan mencari kebijakan lain sebagai solusi,'' terang James Sumendap, yang sekarang menjalani periode ke-dua kepemimpinannya di Minahasa Tenggara, yang nama kabupatennya biasa disingkat Mitra.

Solusinya berupa pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan? Tak lagi membayar iuran BPJS? Belum sampai ke situ. Tapi yang pasti, Pak Bupati dan anak buahnya sekarang sedang sibuk bicara dan menjalin kerjasama dengan yayasan kesehatan yang ada di Sulawesi Utara. Dengan RS GMIM Bethesda dan RS Gunung Maria di Kota Tomohon, kota otonom di sebelah timur laut, sedang dirundingkan perjanjian untuk yang memungkinkan Pemkab Mitra membayar tagihan pasien dari Kabupaten Mitra secara bulanan. Dengan kata lain, Jamkesda masih bakal ada. ''Jadi kalau anda tidak pegang BPJS, anda akan pegang kartu sehat yang akan dikeluarkan Pemkab,'' kata Pak Bupati.

Berapa yang mesti dibayar Pemkab Mitra ke BPJS Kesehatan? Setelah kenaikan, jumlahnya menjadi Rp 38 miliar, ungkap Kepala Dinas Sosial Mitra Frangky Wowor. Adapun yang sudah disiapkan atau diproyeksikan Pemkab Mitra hanya sekitar Rp 20 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi sekitar 50.000 peserta. Dan seperti sudah dibilang Pak Bupati, Wowor juga menegaskan, ''Kebijakan ini tetap jalan, namun saat ini kami masih cari solusi lain. Seperti yang dikatakan Bapak Bupati, mungkin sudah tidak lewat BPJS lagi.''

Program Jamkesda berupa menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Minahasa Tenggara dimulai per 1 Januari 2018. Kesepakatan kerjasama sudah diteken beberapa bulan sebelumnya, 26 September 2017. Juga sudah dipertegas lagi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia Sehat (JKN - KIS), yang diteken 21 Januari 2018. Saat hari H dimulai, banyak masyarakat belum mendapatkan kartu BPJS. Tentang hal ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil David Lalandos bilang, ''Kartu akan diserahkan pada 29 Januari 2018 oleh BPJS, tapi sekarang pun sudah aktif.'' Tentang jumlah penduduk yang didaftarkan, ia mengaku menyerahkan daftar nama sekitar 52.000 orang.

Angka yang disebut Kepala Disdukcapil lebih tinggi dari yang sekarang disebut Pak Bupati: 52 ribu versus 50 ribu. Mana yang benar? Itu belum seberapa. Tahun lalu jumlahnya lebih besar lagi. ''Data yang digunakan BPJS Kesehatan menyebut penduduk Mitra berjumlah 127 ribu. Sedangkan data Pemkab mencatat sebanyak 117 ribu orang,'' kata David Lalandos, saat bicara rencana verifikasi ulang data penerima BPJS Kesehatan, Juli 2019. Hingga Agustus 2019, proses verifikasi berhasil mencoret 4.063 nama karena orangnya sudah meninggal, NIK tidak jelas, dan orangnya sudah pindah. Kalau sekarang akhirnya hanya disebut angka 50.000 orang, tak diketahui bagaimana proses verifikasi dan penyusutan angkanya, serta siapa saja yang dianggap tidak berhak menerima BPJS gratis dari Pemkab Mitra.

Manapun angka jumlah penduduk yang benar, yang pasti Pemkab Minahasa Tenggara masih bertekad meneruskan Jamkesda: dengan atau tanpa BPJS Kesehatan. Dan selain bicara ke RS GMIM Bethesda dan RS Gunung Muria di Kota Tomohon, para pejabat Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara pada 11 Januari lalu juga sudah berdikusi dengan RS Budi Setia Langowan di Kabupaten Minahasa. Dalam waktu dekat mereka juga akan membicarakannya dengan RSUP Prof Dr Kandou di Kota Manado (milik pemerintah) dan RS Siloam Manado di Kota Manado. ''Ini menjadi upaya Pemkab untuk tetap memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Minahasa Tenggara, kata Kepala Dinkes Mitra Helni Ratuliu. Satu rumah sakit swasta lain, yang justru berada di Minahasa Tenggara, tak terdengar diajak bicara.Yakni RSUP Ratatotok Buyat. Rumah sakit yang konon bagus ini dibangun PT Newmont Minahasa Raya sebagai kenangan-kenangan pasca penutupan tambang emasnya di Rawatotok, kecamatan di belahan selatan Minahasa Tenggara.

Seperti sudah disinggung di awal, meski sudah melobi sana-sini, rumah sakit milik sendiri justru tidak dilibatkan. Gubernur Sulut Olly Dondokambey sudah meresmikan rumah sakit milik Pemkab Mitra pada 4 Desember 2017. Rumah sakit itu dinamai Rumah Sakit Umum Daerah Mitra Sehat atau RSUD Mitra Sehat. Dibangun sejak 2015, rumah sakit dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 sebesar Rp 15 Miliar dan Rp 33 miliar lagi pada 2016. Kalau sekarang rumah sakit ini tak dilibatkan, itu tak lain karena RSUD Mitra Sehat belum beropersi 100 persen.. Kok bisa? Gedungnya memang sudah ada di Desa Towuntu, Kecamatan Pasan. Tapi fasilitas kesehatannya belum komplit. Tenaga kesehatan pun kurang.

Meski serba kurang, RSUD Mitra Sehat akhirnya bisa dioperasionalkan pada Senin, 7 Mei 2018. Sayangnya, di hari pertama itu, yang ramai hanya para ASN yang menghadiri seremoni peresmian. Tak satu pun pasien yang datang. ''Memang harapan kami ada pasien. Tapi di hari pertama belum ada pasien. Mungkin besok dan hari seterusnya,'' kata Villy Kolinug, Kepala Seksi Pelayanan Medik Keperawatan RSUD Mitra Sehat. Dan layanan yang saat itu diberikan pun baru sebatas rawat jalan di poliklinik umum. Belum ada rawat inap. Tak beda dengan Puskesmas.

Tahun lalu, 2019, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengucurkan anggaran Rp 7,5 miliar untuk RSUD Mitra Sehat. Walhasil, pada Febuari 2019, Direktur RSUD Mitra Sehat Lucie Mewengkang yakin rumah sakitnya bakal bisa beroperasi sungguhan. Ia memperkirakan pada pertengahan tahun sudah bisa melayani rawat inap dan membuka poliklinik lain. Terwujudkah? Untuk poliklinik lain sudah bisa. Per Mei 2019, sudah ada dokter penyakit dalam, dokter anak, dan juga layanan USG dan UKG. Per September 2019, Kepala Dinkes Helni Ratuliu masih bilang kalau layanan rawat inap masih dalam tahap persiapan. Meksi begitu tenaga kesehatan sudah bertambah lagi: 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 2 dokter gizi, dan 1 apoteker.

Walhasil, RSUD Mitra Sehat kelihatannya memang masih jauh dari mencukupi untuk jadi penyedia layanan kesehatan utama di Minahasa Tenggara. Pak Bupati masih punya banyak waktu untuk mengentaskan RSUD Mitra Sehat, karena ia baru dilantik memimpin Minahasa Tenggara periode ke-2 pada 28 Septermber 2018 lalu dan masih akan memimpin hingga 2023. Dan para pejabat kesehatan di Minahasa Tenggara sepertinya memang masih harus berkeliling untuk mencari solusi bagi naiknya iuran BPJS Kesehatan.