Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mematok pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 43,8 miliar. Tiba-tiba, salah satu pembayar pajak dan retribusinya menyetor Rp 39 miliar. Beres dong pekerjaan Dispenda? Serasa mendapat durian runtuh? Ya, begitulah. Yang menyetor dana sebegitu besar tak lain adalah PT Great Giant Pineapple, raksasa industri nanas kalengan yang punya kebun nanas amat luas di Kecamatan Terbanggi Besar. Meski senang, Dispenda Lampung Tengah sadar: pembayaran sebesar itu cuma terjadi 20 tahun sekali.

Durian runtuh atau nanas manis itu dinikmati Pemkab Lampung Tengah semasa APBD 2012. Dana Rp 39 miliar dari PT Great Giant Pineappleitu merupakan pembayaran BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangungan). Selama ini, BPHTB merupakan penyumbang PAD Lampung Tengah terbesar setelah pajak reklame dan pajak air bawah tanah.

Boleh jadi karena banjir duit itu, pada pertengahan 2012 pemkab mengajukan RAPBD Perubahan. Nilai PAD diubah dari Rp 43,8 miliar menjadi Rp 93,1 miliar atau meningkat 112,7 persen. Adapun nilai APBD perubahannya, naik dari semula Rp 1,34 triliun menjadi Rp 1,48 triliun. Dengan kata lain, seperti juga kabupaten dan provinsi lain, Lampung Tengah masih mengandalkan Dana Perimbangan (APBN).

Berarti, hebat dong bisa membangun dengan dana triliunan? Ya tidak juga. Dan ini yang disayangkan kalangan DPRD Lampung Tengah. Penyebabnya, dari tahun ke tahun, sebagian teramat besar dana APBD itu dipakai untuk membayar gaji pegawai. ''Lampung Tengah kebanyakan PNS,'' bilang Midi Iswanto, anggota Komisi III DPRD Lampung Tengah. Sebagai contoh, APBD 2013 yang Rp 1,53 triliun, Rp 1,1 triliun diantaranya dipakai untuk belanja tidak langsung: gaji pegawai, hibah, bansos, dan lain-lain. Barulah sisanya yang Rp 400 juta dipakai untuk belanja langsung. ''Anggaran ini kan jadi enggak sehat. Karena untuk pembangunan kita menjadi lebih sedikit,'' kata Midi.

Yang juga disayangkan dari APBD Lampung Tengah adalah ketertutupan informasinya. Pemkab dinilai pelit dalam berbagi informasi APBD. Hal ini dialami LSM Geram (Gerakan Rakyat Membangun), yang kemudian menggugat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lampung Tengah ke Komisi Informasi Provinsi Lampung. Sidang perdana gugatan itu berlangsung 6 Februari 2014 lalu. Pada sidang yang tak dihadiri termohon, diungkap bahwa DPKAD, ketika diminta, tidak mau memberikan dokumen APBD. APBD yang kapan? Ya yang itu tadi: APBD 2012 dan APBD Perubahan 2012. Juga, yang tahun 2013. Menurut Geram, sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, dokumen APBD dan dokumen penunjangnya adalah informasi terbuka yang harus tersedia setiap saat.

1. Anak Ratu Aji
   
2. Anak Tuha
   
3. Bandar Mataram
   
4. Bandar Surabaya
   
5. Bangun Rejo
   
6. Bekri
   
7. Bumi Nabung
   
8. Bumi Ratu Nuban
   
9. Gunung Sugih
   
10. Kalirejo
    
11. Kota Gajah
    
12. Padang Ratu
    
13. Pubian
    
14. Punggur
    
15. Putra Rumbia
    
16. Rumbia
    
17. Selagai Lingga
    
18. Sendang Agung
    
19. Seputih Agung
    
20. Seputih Banyak
    
21. Seputih Mataram
    
22. Seputih Raman
    
23. Seputih Surabaya
    
24. Terbanggi Besar
    
25. Terusan Nunyai
    
26. Trimurjo
    
27. Way Pengubuan
    
28. Way Seputih