Bandara Radin Inten II Lampung Selatan

Pusat biasanya tak mau kalah dari daerah. Bapak tak mau kalah dari anak. Di Lampung, hal seperti itu tak berlaku. Buktinya, akhir Maret lalu, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dengan legowo menyerahkan kepemilikan 'Bandara Raden Inten II Lampung' kepada anaknya: Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP. Serah terima itu juga menandai penggantian nama bandar udara utama di Lampung itu menjadi 'Bandara Raden Inten II Lampung Selatan'. Selama ini, bandara itu memang masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Pergantian nama dan pemilik itu konon dianggap mengejutkan, karena sebelumnya tak ada gosip atau kasak-kusuk tentang itu. Pak Gubernur sendiri bilang hal itu tak perlu diributkan. Permintaan balik nama sudah lama diajukan dan akhirnya pada 30 Desember 2013 mendapat persetujuan Menteri Perhubungan, lewat Keputusan Menhub No. KM 1327 tahun 2013 tentang Perubahan Nama Bandara Radin Inten II Lampung menjadi Bandara Radin Inten II Lampung Selatan.

Serah terima itu juga menandai peresmian wajah baru Bandara Radin Inten II, yang selama beberapa tahun terakhir menjalani renovasi besar-besaran. Deretan bangunan lama bandara kini dikurungi rangka kaca raksasa. Tak hanya bangunannya yang dipoles, luas area bandara pun ditambah. Pada 2011, Pemprov Lampung membebaskan lahan 12,8 ha untuk perluasan bandara yang masuk wilayah Desa Branti Raya, Kecamatan Natar itu (dulu, bandara ini juga bernama Bandara Branti). Setahun kemudian, ditambah lagi 67,87 hektare. Tahun lalu, pemprov berencana membebaskan lahan lagi lahasn seluas 117 hektare. Harapannya, Bandara Raden Inten II bisa jadi bandara internasional seluas 200 hektar.

Harapan lain, bandara yang punya landas pacu sepanjang 2.500 meter ini bisa naik tingkat. Artinya, bandara tak lagi dikelola oleh UPT Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, melainkan dikelola oleh perusahaan profesional. Yang sudah dipinang untuk jadi pengelola adalah PT Angkasa Pura II. Pemerintah pusat pun sudah oke. Tapi belakangan, pemerintah pusat berubah pikiran.

Pemerintah pusat --baca: Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan-- tak ingin bandara bagus dikelola hanya oleh perusahaan pelat merah: PT Angkasa Pura I atau PT Angkasa Pura II. Juga, pemerintah ingin bandara benar-benar dikelola lebih profesional lagi demi memasuki era ''Asean Open Sky 2015''. Buntutnya, Desember 2013 lalu, pemerintah mengumumkan rencana swastanisasi pengelolan 10 bandara, termasuk Raden Inten II. Setelah dimatangkan lagi, 5 April 2014 lalu diumumkan bahwa yang diswastakan hanya 3 bandara: Bandara Radin Inten II, Bandara Mutiara Palu (Sulawesi Tengah), dan Bandara Labuan Bajo (Nusa Tenggara). Kabarnya, sudah ada 38 perusahaan yang mengajukan penawaran untuk mengelola ketiga bandara itu, termasuk di antaranya Garuda Indonesia dan Lion Air.

Lepas dari soal siapa yang kelak bakal mengelola, yang jelas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan amat senang bisa punya bandara. Karenanya, untuk mendukung renovasi yang terus dilakukan pemerintah provinsi, Pemkab Lampung Selatan pun --lewat APBD 2014-- juga menyediakan dana Rp 2 miliar untuk ikut memoles bandara. Dana itu akan dipakai untuk membuat papan nama bandara, meneruskan pembangunan trotoar, dan memasang lampu jalan dari bandara hingga ke gerbang kota Bandar Lampung. Sementara Pemprov Lampung sendiri, selain terus melanjutkan pembebasan lahan, juga akan memperpanjang landas pacu bandara menjadi 3.000 meter agar bisa didarati pesawat berbadan pesar sekelas Boeing 747.

Pemkab Lampung Selatan yakin Bandara Radin Inten II nantinya bakal berperan besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Memangya, selama ini, dapat pemasukan berapa dari bandara? Ternyata kecil sekali. Selama ini Lampung Selatan hanya kebagian dana yang diperoleh dari retribusi parkir bandara. Nilainya cuma Rp 200 juta per tahun. Dan itu pun baru mulai tahun 2012.