Pemerintah Kota Bandar Lampung

Anda taat bayar PBB? Boleh jadi Anda cocok untuk jadi warga Bandar Lampung. Soalnya, tahun 2011 lalu, Bandar Lampung mendapat predikat terbaik tingkat nasional dalam hal pengumpulan pajak bumi dan bangunan (PBB). Bandar Lampung berhasil melampau target PBB yang ditetapkan: 102 persen atau Rp 32,47 miliar. Sementara target dan rata-rata nasional hanya 80 persen.

Hebatnya lagi, hingga 2011 itu, urusan PBB-nya masih bersatu dengan Bengkulu, di bawah Kantor Wilayah Pajak Ditjen Pajak Bengkulu–Lampung. Baru mulai awal tahun ini, berkat prestasinya tadi pula, Bandar Lampung mulai mengelola sendiri segala urusan PBB-nya, yang mencakup pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Lantas, berapa target pengumpulan PBB dkk tahun ini? Tentu saja naik. Walikota Bandar Lampung Herman HN awal Januari lalu memproklamirkan target PBB sebesar Rp 43 miliar. Adapun kantor pajak yang akan bekerja masih sama dengan tahun sebelumnya: KPP Pratama Telukbetung, KPP Pratama Tanjungkarang, dan KPP Pratama Kedaton.

Dalam tata pemerintahan Indonesia, Bandar Lampung sudah hadir sejak 1956, lewat UU Darurat No 6 tahun 1956. Hanya saja waktu itu namanya masih Tanjung Karang - Teluk Betung. Selain menetapkan pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Tanjung Karang - Teluk Betung, UU Darurat tadi juga sekaligus menetapkan pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Palembang. Dengan kata lain, saat itu Bandar Lampung masih menjadi bagian dari Provinsi (atau dulu Dati I) Sumatera Selatan. Adapun Lampung baru menjadi provinsi tersendiri pada 1964. Dan nama Bandar Lampung baru dipakai sebagai pengganti Tanjung Karang - Teluk Betung pada 1983.