Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Di era tsunami Aceh dulu, sebuah perahu nelayan terdampar di halaman depan Hotel Medan, yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banda Aceh. Pada 2 Juli 2014 lalu, kejadian serupa terulang lagi di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Bedanya, peristiwa yang terakhir ini terjadinya di kota Bengkalis. Tepatnya, di halaman Kantor Bupati Bengkalis. Sebuah speedboat berukuran 3 ton, yang rencananya diperuntukkan bagi Satpolair Polres Bengkalis, dibawa dan diterdamparkan di halaman kantor bupati, sebagai aksi protes terhadap pemkab yang tak kunjung mencairkan dana pembayaran senilai Rp 1,9 miliar.

Speedboat fiberglas buatan galangan kapal milik CV Joe & Co, itu parkir di halaman kantor bupati selama tingga minggu. Baru pada tengah malam 24 Juli 2004, hingga dini hari keesokan harinya, perahu itu ditarik Satpol PP --dengan kawalan puluhan polisi-- dan dipindahkan ke halaman markas Satpol PP Bengkalis di Jalan Soebrantas, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Pembayarannya sudah beres? Karena dipindahkannya ke markas Sstpol PP, rasanya sudah jelas kalau pembayaraan pengadaan speedboat pesanan Bagian Perlengkapan, Setda Kabupaten Bengkalis, lewat APBD 2013, itu belum beres.

Aksi demo itu sendiri terbilang 'legal' dan sudah dilaporkan ke aparat keamanan. Ketua Kadin Bengkalis Masuri SH pun, selaku Pembina galangan, sudah tahu tentang rencana aksi itu sejak pekan sebelumnya. ''Kita tidak bisa melarang-larang lagi dan tidak juga menyuruh. Kalau aksi ini dilakukan, itu haknya rekanan karena ini sudah menyangkut dengan kerugian. Apalagi, pihak penyedia mesin sudah mewarning ingin mengambil kembali barangnya,'' bilang Mashuri. Ia sendiri menyayangkan kasus pembayaran ini karena Azemi, sebagai pemborong adalah putra daerah dan alumni Politeknik Bengkalis.

Polisi pun ikut mengamankan aksi demo itu. Tapi tentunya bukan sekedar karena itu tugasnya, tapi juga karena speedboat itu rencananya memang diperuntukkan bagi Satpolair Polres Bengkalis. Kapolres Bengkalis AKBP Andry Wibowo pun sudah melakukan uji coba speedboat bermesin Yamaha 200 PK itu. Speedboat itu selama ini berlabuh di pelabuhan rakyat yang ada di Jalan Kelapapati Laut, sekitar 3 kilometer dari kantor bupati. Dengan dibantu rekan-rekan pekerja dan serikat buruh, perahu berbobot 3 ton itu lantas dinaikkan ke darat, ditumpangkan di atas gerobak kapal, dan ditarik ke halaman kantor bupati.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri menyayangkan terjadinya 'aksi ekstrim' itu. Dan soal pembayaran yang belum keluar, ada penjelasannya. Pada 4 Juli 2014 Kabag Humas Andris Wasono tampil membacakan penjelasan dari Kabag Perlengkapan. Katanya, sesuai kontrak, waktu pengerjaan speedboat itu adalah 80 hari dan sudah harus selesai 27 Desember 2013. Secara fisik perahu itu memang bisa selesai sesuai jadwal. Masalahnya, ketika dilakukan inspeksi ke galangan kapal pembuatannya, Marine Fiver Bengkalis di Jalan Kelapapati Darat, ada beberapa item yang belum terpasang atau belum berfungsi. Antara lain peralatan Navigational Telex System (Navtex). Juga speeboat yang masih berada di galangan itu --belum diturunkan ke laut-- belum punya sertifikat kapal dan garansi.

Di penghujung tahun, 31 Desember 2013, pihak pemkab diminta meninjau kembali speedboat yang sudah diturunkan ke laut. PT Sucofindo Advisory Utama, sebagai konsultan, beserta PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan aparat Satpolair Polres Bengkalis pun ikut melakukan pengecekan. Ternyata, speedboat itu tidak bisa menyala. Mesin utamanya tidak berfungsi. Genset belum terpasang. Navtex dan peralatan elektronik lainnya juga belum berfungsi. Walhasil, uji coba di laut pun tak bisa dilakukan. Baru empat bulan kemudian, 30 April 2014, uji coba bisa dilakukan dan sang speeboat sudah memperoleh sertifikat sementara. Karena itu semua-lah pembayaran jadi tak kunjung keluar.

Bagaimana nasib speeboat Rp 1,9 miliar itu sekarang? Tak jelas kabarnya. Yang pasti, hingga awal November 2014, speedboat itu masih terdampar di halaman markas Satpol PP Bengkalis.