Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Baru hadir sebagai daerah otonom pada 2013, sebagai pemekaran dari Kabupaten Morowali, bupati Morowali Utara sudah punya kantor yang bagus dan megah, di perbukitan yang hanya berjarak 300 meter dari tepi pantai. Tapi, kantor yang cantik di kota Kolonodale ini sejak tahun lalu menjalani renovasi berbiaya Rp 4,6 miliar. Karena kualitas bangunannya jelek? Bukan. Gedung ini, yang bersama gedung DPRD dibangun dengan biaya Rp 10 miliar, perlu direhab karena sempat diterlantarkan saat hampir rampung. Mengapa? Karena calon penghuninya, bupati Morowali, pindah ke pusat pemerintahannya yang baru di Bungku. Walhasil, gedung yang mulai dibangun pada 2005 ini sekarang diperuntukan bagi bupati Morowali Utara.

Keterlantaran gedung kantor bupati itu pernah diakui sendiri oleh Bupati Morowali Anwar Hafid, yang sekarang sedang menjalani periode ke-dua kepemimpinannya di Kabupaten Morowali. Pada 2011, dua tahun sebelum pemekaran, Anwar Hafid bilang bahwa proyek pembangunan kantor bupati itu, dan juga gedung DPRD serta sejumlah kantor dinas dan rumah jabatan bupati, sudah menghabiskan dana puluhan miliar rupiah. Khusus kantor bupati dan gedung DPRD, ia menyebut pembangunannya sudah menghabiskan dana Rp 10 miliar. Namun karena ada kisruh soal ibu kota kabupaten, proyek yang dimulai pada 2005 itu pun dihentikan dan bangunannya hanya sempat dipakai sebentar karena kantor bupati pindah ke Bungku pada 2007.

Status kantor bupati di Kolonodale itu sendiri sebenarnya kantor sementara. Sesuai UU No 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Morowali, kabupaten ini mestinya memang beribukota di Bungku. Sambil menunggu kesiapan kantor di Bungku dan infrastruktur lainnya, Anwar Hafid berkantor di Konolodale. Niatan mengikuti UU itu ternyata ditolak masyarakat Kolonodale dan sekitarnya, yang berujung pada tuntutan untuk membentuk kabupaten baru yang beribukotakan Kolonodale. Tuntutan ini akhirnya memang terkabul lewat UU No 12 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Morowali Utara. Sejak terbentuk, kabupaten ini masih dipimpin Penjabat Bupati Abdul Haris Renggah. Pilkada pertama untuk memilih bupati baru akan digelar Desember 2015 mendatang.

Sekarang, dana miliaran rupiah tengah digelontorkan untuk memoles gedung kantor bupati Morowali Utara. Seperti yang bisa disimak di LPSE Morowali Utara, ada sejumlah proyek terkait gedung ini, yang sudah selesai lelangnya. Di antaranya: rehab gedung kantor bupati senilai Rp 2,6 miliar, pembangunan pelataran kantor bupati senilai Rp 2 miliar, dan pengadaan sound system ruang rapat kantor bupati senilai Rp 308 juta. Selain kantor bupati, juga ada proyek rehabilitasi gedung DPRD senilai Rp 1,46 miliar.

1. Mori Atas
   
2. Lembo
   
3. Lembo Raya
   
4. Petasia Timur
   
5. Petasia
   
6. Petasia Barat
   
7. Mori Utara
   
8. Soyo Jaya
   
9. Bungku Utara
   
10. Mamosalato