Pemerintah Kabupaten Malaka

Aula SMA Surya di Atambua, Kabupaten Belu, Agustus lalu dipenuhi isak-tangis. Ada siswa kesurupan massal? Bukan. Yang menangis adalah puluhan atau mungkin ratusan PNS di lingkungan Pemkab Belu. Mereka adalah 426 PNS Kabupaten Belu yang akan yang dipindahtugaskan ke Kabupaten Malaka: kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Belu. Mereka semula diniatkan untuk mendengarkan pengarahan dari Sekda Belu Drs. Petrus Bere, MM. Tak bisa berjalan searah, acara itu akhirnya berubah jadi ajang curhat dan isak tangis.

Abdi negara kok menangis? Biasalah. Mengabdi ya mengabdi. Tapi kalau bayang-bayang masa depan jadi tak jelas, ya wajarlah kalau menangis. Dorce Manek, seorang ibu PNS di Bappeda, misalnya, mengaku siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi ia juga menangis karena harus memikirkan ''pengabdian kepada keluarga.''

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu, Ferdynandus Rame, juga ketiban alih tugas. Sebagai putra asli Malaka, ia bersyukur dan siap mengabdi di kampung halaman. Tapi, katanya, ''bagaimana dengan hak-hak kami sebagai PNS dan asset pendukung yang akan kami gunakan dalam menjalankan roda pemerintahan di Malaka?''

Tapi ada juga yang legowo. Sypri Manek Asa, PNS di Badan Perpustakaan Daerah Kabupaten Belu, mengaku siap dan gembira. ''Saya berharap kita semua harus menerima keputusan ini, karena ini telah melalui kajian yang cermat, dan kita harus merasa gembira menjalankan tugas pengabdian untuk membangun Malaka,'' ujar Sypri.

Menanggapi curhatan itu, Pak Sekda mengajak para PNS yang dipindahkan ke Malaka --yang sebagian besar memang berasal dari Malaka-- untuk menerima kepindahannya dengan lapang dada dan senantiasa siap mengabdi bagi Kabupaten Malaka. Soal pembiayaan dan prasarana bagi mereka di Malaka, semuanya akan diproses secara bertahap.

Kepindahan 426 PNS pada 1 Agustus 2013 itu pun barulah 'tahap pertama'. Totalnya, seperti yang sudah diserahterimakan pada Juni 2013 oleh Bupati Belu Drs. Joachim Lopez kepada Pejabat Bupati Malaka Herman Nai Ulu. SH. M.Hum, adalah sebanyak 3.443 orang.

Awal September lalu, para PNS pindahan itu terlihat sudah bekerja di kantor bupati di Betun, ibukota Kabupaten Malaka. Hanya saja, seperti diakui Pak Bupati, ''Aktivitas para pegawai belum berjalan maksimal lantaran banyak kekurangan yang masih harus dilengkapi.'' Kepada para pegawainya, penjabat bupati yang juga masih menjabat sebagai Kepala BPMPD Provinsi NTT berharap agar mereka tetap bersabar menanti datangnya perlengkapan kerja mereka. Dan soal kantor bupati yang sepi, ia bilang bahwa yang sepi bukan kantornya saja. Di seluruh SKPD pun begitu. Bahkan beberapa SKPD masih dicarikan rumah yang layak untuk dikontrak sebagai kantor.

Kabupaten Malaka lahir bersama 10 kabupaten lain dan Provinsi Kalimatan Utara setelah DPR-RI mengetuk palu persetujuannya pada Desember 2012. Empat bulan kemudian, 22 April 2013, kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Belu, NTT itu resmi beroperasi, ditandai dengan pelantikan Herman Nai Ulu sebagai penjabat bupati. Mensyukuri kehadiran kabupaten baru itu, pada 5 Mei 2013, masyarakat Malaka menggelar misa bersama di Gereja Santara Maria Fatima di Betun.

Betun, ibukota Malaka, berada di Kecamatan Malaka Tengah. Anggota DPD-RI sudah pernah mengunjunginya menjelang sidang pembahasan RUU tentang pembentukan Kabupaten Malaka. Dalam dialog dengan kalangan pemerintah pemerintahan Belu dan masyarakat, diperoleh kepastian bahwa Pemkab Belu dan masyarakat sudah menyiapkan lahan seluas 15,8 hektar untuk dijadikan kompleks kantor pemerintahan di Betun.

1. Malaka Tengah
   
2. Malaka Barat
   
3. Malaka Timur
   
4. Wewiku
   
5. Weliman
   
6. Rinhat
   
7. Io Kufeu
   
8. Sasitamean
   
9. Laenmanen
   
10. Kobalima
    
11. Kobalima Timur
    
12. Botin Leobele