Aryaduta Hotel Pekanbaru, Kota Pekanbaru

Untungkah punya hotel bintang 5? Berapa pendapatan per tahunnya? Kalau ini ditanyakan ke Pemerintah Provinsi Riau, sebagai 'pemilik' Aryaduta Hotel Pekanbaru, jawabnya adalah tak terlalu menguntungkan. Soalnya, sejak hotel hasil proyek BOT (built operate and transer) dengan PT Lippo Karawaci Tbk itu berdiri, 1998, tiap tahun pemprov hanya mengantongi Rp 200 juta. Apesnya lagi, sejak 2013, perusahaan milik Lippo Group itu menghentikan pembayaran royalti. Serius? Ada benarnya. Bahkan, kata laporan tahunan PT Lippo Karawaci Tbk, kadang cuma dibayar Rp 160-an juta.

Kisruh soal pendapatan tahunan atau royalti Aryaduta Hotel Pekanbaru, atau Hotel Aryaduta Pekanbaru, yang cuma Rp 200 juta mulai mencuat pada Februari 2015. ''Dari dulu sampai sekarang, Pemprov hanya dapat 200 juta per tahun,'' kata Kasubag Inventaris dan Aset Biro Perlengkapan Riau Edi Saputra. Dan bukan cuma itu, Edi Saputra juga mempersoalkan kapan hotel hasil BOT, alias Bangun Guna Serah (BGS), itu akan diserahkan ke Pemprov. Perjanjiannya menyebut 25 tahun setelah grand opening. Masalahnya, kata Edi Saputra, hotel itu tak kunjung melakukan grand opening. Dari dulu statusnya masih soft opening.

Uneg-uneg Pemprov Riau itu terus bergulir. Pada April 2015, Komisi C DPRD Riau ikut bersuara. ''Royalti yang diberikan manajemen Hotel Aryaduta hanya Rp 200 juta per tahun, sejak dioperasionalkan. Ini tentunya sangatlah tidak wajar disaat sekarang. Royalti itu bahkan telah berhenti sejak tahun 2013 lalu,'' kata Ketua Komisi C Aherson. Potensi royalti sang hotel diyakini Aherson bisa lebih besar, karena hotel diyakininya makin ramai. Saat PON XVII di Riau pada September 2012, ia yakin pendapatan hotel meningkat. Terlebih menjelang gelaran olahraga nasional itu Hotel Aryaduta Pekanbaru mulai mengoperasikan ballroom raksasa berkapasitas 2.000 orang.

Setahun lebih berlalu, titik terang mulai terlihat. Pada Oktober 2016, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Riau Indrawati Nasution mengabarkan PT Lippo Karawaci Tbk bersedia membayar uang royalti yang belum dibayarkan sejak 2013 dengan nilai total Rp 600 juta. Ditanya soal mengapa royalti selama ini tak dibayarkan, Indrawati tak tahu alasan detailnya. Namun ia menduga karena ada temuan BPKP yang membuat siapa yang harus menerima royalti itu --yang biasanya diterima oleh PT Sarana Pembangunan Riau, BUMD Riau yang saat itu sedang dirundung masalah-- menjadi tidak jelas. Karena tak jelas, kedua belah pihak jadi saling menunggu.

So, royalti Rp 600 juta sudah diterima? Mungkin sudah. Tapi persoalan proyek BOT Hotel Aryaduta Pekanbaru belum selesai. Pemprov Riau, DPRD Riau, dan PT Lippo Karawaci Tbk terus berunding untuk mengubah perjanjian kerjasama. Pada Februari 2017, sejumlah hal sudah disepakati. Soal serah terima hotel, misalnya, tidak dilakukan 25 tahun setelah grand opening, karena sampai sekarang pun belum grand opening. Sertifikat HGB Hotel Aryaduta Pekanbaru yang dipegang PT Lippo Karawaci --yang pernah jadi berita heboh karena digadaikan Rp 35 miliar pada 2013-- juga harus dikembalikan saat serah terima hotel. Begitu juga dengan royalti, yang akan diperbarui nilainya.

Sekarang kontrak kerjasama sudah disepakati? Belum ada kabar lagi. Kabar terakhir, 21 Maret 2017, Ketua Komisi C Aherson bilang kesepakatan kerjasama baru tinggal ditandatangani saja. Pihak PT Lippo Karawaci Tbk pun sudah bersedia melakukan pertemuan final pada 24 Maret 2017. Tapi masalahnya, saat itu DPRD Riau sudah masuk masa reses. Walhasil, pertemuan itu harus dijadwal ulang. Belum diketahui apakah sekarang pertemuan final itu benar-benar sudah berlangsung dan kesepakatan kerjasama baru soal proyek BOT Hotel Aryaduta Pekanbaru sudah diteken.