Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Masih ingat peristiwa ibu melahirkan di kapal ferry pada November tahun silam, dalam perjalanan dari Pelabuhan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara ke Pelabuhan Kariangau di Kota Balikpapan? Beritanya viral karena sang bayi akhirnya meninggal. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud pun berang. Ia memarahi manajemen RSUD Ratu Aji Putri Botung yang telah merujuk sang ibu hamil ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan. Usai marah-marah, Pak Bupati langsung menghibahkan speedboat dinas bupati agar para dokter RSUD bisa lebih siaga. Sudah dipakai speedboat-nya?

Tak diketahui apakah speedboat dinas bupati akhirnya benar-benar dimanfaatkan para dokter RSUD Penajam atau RSUD Ratu Aji Putri Botung. Yang jelas, niatan Bupati Abdul Gafur Mas'ud baik. Agar para dokter RSUD Penajam --yang kebanyakan tinggal di Kota Balikpapan-- bisa wira-wiri dari Penajam (ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara) ke Balikpapan dengan mudah dan cepat. ''Khusus speedboat, saya hibahkan buat dokter. Silahkan dipakai 24 jam. Mulai saat ini saya tidak pakai lagi,'' tegas Pak Bupati.

Salah satu alasan mengapa ibu hamil tadi dirujuk ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Kota Balikpapan pun, dan bukannya menjalani operasi sesar di Penajam, karena di RSUD Penajam sedang tak ada dokter anestesi. Ruang operasi pun sedang dalam perbaikan. ''Kami memang tak punya dokter anestesi tetap. Kami kontrak dokter anestesi dari RS lain. Karena kamar operasi sedang diperbaiki, dia tak masuk kerja,'' kata Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung dr Grace Makisurat.

Lantas, bagaimana dengan hibah speedboat? Saat ini, dan memang sudah jadi kebiasaan, cara tercepat pergi dari Penajam ke Balikpapan adalah dengan menyeberangi Teluk Balikpapan sejauh 6 kilometeran. Bisa dengan kapal ferry, bisa dengan perahu klotok, dan lebih sip dan cepat dengan speedboat. Hanya 15 menit kalau pakai speedboat. 45 menit sampai satu jam kalau naik ferry. Jika lewat darat harus menempuh perjalanan memutar sejauh 140 kilometer lewat Kecamatan Sepaku: kecamatan yang jadi lokasi calon ibukota baru Indonesia.

Tak ada rute darat yang dekat? Ada, lewat Jembatan Pulau Balang, yang jarak tempuhnya hanya sekitar 30 kilometer. Masalahnya, jembatannya tak kunjung rampung. Dimulai pembangunanya sejak 2007, dengan biaya Rp 1,38 triliun, jembatan ala Jembatan Suramadu itu punya dua bagian jembatan. Jembatan Pulau Balang I, dari Penajam ke Pulau Balang (pulau kecil di tengah Teluk Balikpapan, yang disebut pulau milik negara), sepanjang 167 meter, sudah selesai pembangunannya (dan bisa dilihat di Google Maps). Yang belum selesai adalah Jembatan Pulau Balang II, dari Pulau Balang ke Balikpapan Barat, sepanjang 804 meter. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan Jembatan Pulau Balang II bisa rampung tahun 2020 dan dan seluruh jembatan bisa beroperasi tahun 2021. Termasuk penyelesaian pembangunan jalan akses sepanjang 1,8 kilometer dari dan ke kedua sisi jembatan.

Tapi, ada masalah lain. Pemerintah Provinsi Kaltim tak kunjung mengerjakan pembangunan jalan yan menjadi jatahnya. Yakni jalan akses Jembatan Pulau Balang II di sisi Balikpapan, yang akan menghubungkan jembatan ke jalan raya di Kota Balikpapan. Proyek jalan penghubung senilai Rp 80 miliar itu, menurut Menteri Basuki Hadimuljono merupakan tanggung jawab Pemprov Kaltim. Tentang hal ini, Gubernur Kaltim Isran Noor bilang kalau ia tetap berkomitmen menuntaskan tugasnya membangun jalan penghubung. Kendala yang dihadapinya selama ini adalah pembebasan lahan. Karena itu pada 2019 Pemprov Kaltim siap menggelontorkan Rp 100 miliar untuk pembebasan lahan.

Kesimpulannya: rute darat dan pendek dari Penajam ke Balikpapan masih impian. Walhasil speedboat memang diperlukan. Dan soal hibah speedboat, rasanya memang gampang diucapkan. Tapi pelaksanaanya yang sulit. Tak percaya? Sebelum mengumumkan hibah speedobat ke RSUD Ratu Aji Putri Botung, sudah sejak Juli 2019 Pemerintah Kabupaten Bupati Penajam Paser Utara (PPU) mengabarkan rencana menghibahkan speedboat, meski tak diketahui hendak dihibahkan kepada siapa. Atau mungkin sudah sejak Januari 2019 rencana hibah itu diumumkan. Alkisah, pada Januari itu, Wakil Bupati Hamdan bilang kalau dalam waktu dekat 12 buah kendaraan pelat merah roda empat yang saat itu dipinjamkan kepada berbagai instansi non-Pemkab akan dihibabkan sepenuhnya kepada instansi peminjam. Dengan begitu, pemkab tak perlu lagi membayar pajak kendaraan (yang memang sempat menunggak) dan biaya pemeliharaan kendaraan, yang berarti menghemat APBD.

Selang sebulan, pada Februari 2019, jumlah kendaraan yang hendak dihibahkan ternyata bertambah dari 12 unit menjadi 20 unit. Rinciannya: 7 unit kendaraan dipinjamkan kepada Kodim 0193 PPU, 8 unit kepada Polres PPU, 1 unit kepada Pengadilan Negeri Penajam, 1 unit kepada Komisi Pemilihan Umum PPU, 1 unit kepada TNI AL Pos Penajam, 1 unit kepada Kompi C Yonif 600/Raider Petung, dan 1 unit lagi kepada Rumah Tahanan Tanah Grogot. Pada Februari ini pula hibah 1 unit speedboat mulai ikut disebut.

Hibah sudah terlaksana? Belum. Semula Wabup Hamdan memperkirakan jumlah kendaraan yang hanya 12 unit bisa dihibahkan lewat Surat Keputusan Bupati, karena nilainya di bawah Rp 5 milyar. Jika di atas Rp 5 miliar, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pemberian hibah harus mendapat restu DPRD. Setelah menjadi 20 unit, plus 1 speedboat, nilainya lebih dari Rp 5 miliar? Kelihatannya begitu, karena pada April 2019 Bupati Abdul Gafur Mas'ud akhirnya mengirim surat ke DPRD yang minta persetujuan hibah. Hingga Juni 2019, DPRD Penajam Paser Utara belum mengambil keputusan. Alasannya, hibah benda bergerak senilai itu belum pernah terjadi di Indonesia. Belum ada rujukannya. Belum ada dasar hukum yang jelas. Mereka sudah studi banding ke DPRD lain, tapi belum ada kasus serupa. Juga sudah berkonsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM serta ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Karena itu mereka akan segera berkonsultasi ke Mendagri.

Hingga Juli 2019, urusan hibah kendaraan belum selesai juga. Uniknya, jumlah kendaraan roda empat yang akan dihibahkan bertambah lagi menjadi 40 unit kendaraan dan 1 unit speedboat. Adapun peminjam tambahan selain yang sudah disebut di atas adalah Pengadilan Agama Penajam dan Badan Pertanahan Nasional PPU. Sampai kapan Pemkab PPU akan menanti persetujuan para wakil rakyat? Entah lah. Yang jelas, pada awal Juli itu, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Amrullah bilang, ''Kalau tidak ada persetujuan dewan, maka hibah kendaraan dinas ke instansi vertikal kemungkinan ditunda dulu. Jadi, surat pinjam pakainya saja diperpanjang terus.''

Sekarang sudah beres? Entahlah. Tak terdengar lagi kabar soal hibah itu. Secuil kabar terakhir tentang hibah itu ya itu tadi: ucapan Bupati Abdul Gafur Mas'ud saat marah-marah di RSUD Ratu Aji Putri Botung dan kemudian bilang akan menghibahkan speedboat kepada para dokter RSUD. Kapan hibah speedboat terlaksana? Tak tahu. Tapi setidaknya sekarang sudah diketahui kepada siapa bupati akan menghibahkan speedboat dinasnya.

Sekeren apa sih speedboat Pak Bupati? Silakan cari tahu.