DPRD Kutai Kartanegara

Lembaga wakil rakyat di Kutai Kartanegara sudah hadir sejak jaman Hindia Belanda, ketika statusnya masih Swapraja Kutai, dengan nama Dewan Kutai. Istilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau tepatnya DPRD-P (DPRD Peralihan), baru dipakai setelah Kutai menjadi Daerah Istimewa pada 1956. Saat itu, Masyumi menjadi pemilik kursi terbanyak, 6 dari 20 kursi.

Ketika beralih menjadi DPRD-GR (DPRD Gotong Royong) pada 10 April 1967, kursi parlemen bertambah menjadi 30 kursi. Karena Masyumi sudah dibubarkan pada 1960, PNI menjadi parpol dengan kursi terbanyak: 9 kursi. Tapi, karena era Golkar sudah mulai, jumlah kursi PNI kalah dari Golkar: 19 kursi.

Sekarang, atau sejak dilantik pada Agustus 2009, jumlah anggota DPRD Kutai Kartanegara hanya 25 orang. Partai Golkar mendominasi dengan 12 anggota. Disusul beberapa partai lain yang sama-sama punya 5 anggota: PAN, PKS, PDI-P, dan Patriot Pancasila. Adapun Partai Demokrat hanya 4 orang. Hanura 3 orang. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 2 orang. Sisanya masing-masing 1 orang: PPP, Bulang Bintang, Gerindra, dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.