Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan

Otoritas Jasa Keuangan, alias OJK, memang berkesan seram sebagai lembaga pengawas bank dan bisnis keuangan di tanah air. Adakah yang berani mengawasi lembaga pengawas ini? Tentu ada. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah salah satunya. Dan kemarin, 29 Mei 2019, CNBC Indonesia mengungkap kembali cerita soal temuan BPK tentang mubazirnya uang Rp 70,56 miliar yang dikeluarkan OJK untuk menyewa ruang kantor di Wisma Mulia 2, tapi ruang kantornya tak pernah dipakai. Hal serupa juga terjadi terhadap Wisma Mulia 1, yang sudah dibayar uang sewanya senilai Rp 412,30 miliar.

Berita kemubaziran itu ''diungkap kembali'' oleh CNBC Indonesia karena BPK baru saja merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 terhadap OJK. Tahun lalu, kabar serupa pernah dirilis KataData pada Oktober 2018, setelah BPK menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018. Nilai sewa yang disebut pada kedua IHPS itu masih sama. OJK perlu menyewa kantor ratusan miliar karena sampai sekaran belum punya gedung kantor sendiri. Gedung yang ditempatinya sekarang adalah pinjaman dari Kementerian Keuangan dan berbagai lembaga pemerintahan lain.

Pada 2016, OJK menghitung kebutuhan ruang kantornya mencapai 76 ribu meter persegi. Setelah lirik sana-sini, pilihan jatuh pada gedung Wisma Mulia 1 (yang biasa disebut Wisma Mulia, tanpa angka 1) dan Wisma Mulia 2 yang memang bertetanggaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Totalnya akan ada 41 lantai yang akan disewa. Wisma Mulia 1 diputuskan untuk disewa dengan opsi beli seharga Rp 5 triliun, yang akan dibayar secara cicilan selama 5 tahun. Karena terkendala peraturan, kata KataData, Wisma Mulia 1 akhirnya hanya disewa untuk jangka waktu 3 tahun (17 Januari 2018-16 Januari 2021) seharga Rp 608,87 miliar, dan sudah dibayar sebanyak Rp 412,30 miliar. Sementara Wisma Mulia 2 dikontrak selama 2 tahun (1 Desember 2017-30 November 2019) seharga Rp 76,97 miliar dan sudah dibayar sebanyak Rp 70,56 miliar. Totalnya, untuk kedua gedung itu OJK sudah membayar sebanyak Rp 482,87 miliar.

Apa tanggapan OJK atas kedua temuan BPK itu? Kemarin pula, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot sudah memberikan tanggapan. Katanya, OJK akan akan memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi audit BPK untuk peningkatan good governance dalam administrasi dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari pungutan. Ia pun lantas mengingatkan soal predikat laporan keuangan OJK selama 5 tahun terakhir yang selalu mendapat predikit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun predikat itu diberikan dengan banyak catatan, termasuk soal uang sewa gedung yang mubazir. Tak lupa pula Sekar Putih mengingatkan pada langkah OJK yang sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Indonesia Financial Center di SCBD Sudirman pada April 2019 , yang kelak akan jadi kantor pusat OJK.

Meski BPK menyebut ruang perkantoran yang disewa itu tidak terpakai, OJI menyebut kalau ada sebagaian karyawan yang menempati ruang perkantoran di Wisma Mulia 2 sejak Desember 2017, yakni yang semula menempati Menara Merdeka di Jalan Budi Kemuliaan. Dan kalau mau mampir ke website OJK, di sana tertera program Visit OJK bagi lembaga pendidikan yang ingin lebih jauh mengenal OJK. Bagi yang berminat dipersilakan mengirim surat kepada Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang berada di lantai 20 Wisma Mulia 2. Para pimpinan OJK sendiri saat ini masih berkantor di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, gedung milik Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, yang ditempati sejak lembaga itu masih bernama Bapepam-LK.

Adapun gedung Wisma Mulia 2, sebagaimana Wisma Mulia 1, merupakan gedung milik PT Mulia Land (Mulia Group). Dibangun tahun 2014 di atas lahan seluas 80.000 meter persegi, gedung perkantoran ini berdiri tegak setinggi 56 lantai. Dalam kesehariannya, gedung ini dikelola oleh PT Mulia Karyagemilang dan urusan sewa ditangani oleh PT Mulia International.