Satu Indonesia, Berjuta Placesnya
//EMPTY DIV!!
//EMPTY DIV!!
//EMPTY DIV!!

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Kamis, 11 April 2019 23:16:23
photo: kantor bupati tulungagung / google sv

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulungagung pada 3 Januari 2019. Sayangnya, tokoh PDIP tingkat nasional ini tak bisa bertemu dengan Syahri Mulyo, tokoh PDIP tingkat Tulungagung, yang terkenal sebagai 'bupati dengan masa jabatan tersingkat'. Syahri Mulyo tak lain adalah Bupati Tulungagung yang dilantik pada 29 September 2018. Baru menikmati jabatannya selama kurang lebih 3 menit, ia langsung di-non-aktif-kan karena berstatus tersangka korupsi. Jabatan super singkat? Tidak juga. Pelantikan itu adalah pelantikannya sebagai bupati periode ke-2.

Sekarang Syahri Mulyo sudah dijatuhi hukuman. Pada 14 Febuari 2019, Pengadilan Tipikor Surabaya menetapkan vonis penjara 10 tahun, plus denda Rp 700 juta. Meski begitu, ia masih berstatus bupati non-aktif, karena kasus hukumnya diberkas bersama tersangka lain, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno, yang ternyata memilih untuk naik banding. Walhasil, status kebupatiannya belum bisa dicabut karena perkara hukumnya belum inkracht atau belum final, alias menunggu selesainya banding Sutrisno.

Syahri Mulyo, dan pasangannya Maryoto Wibowo, pertama kali dilantik menjadi bupati dan wakil bupati pada 30 April 2013. Keduanya dilantik Gubernur Jatim Soekarwo di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, kompleks bangunan yang ada di seberang alun-alun Tulungagung, yang dikenal sebagai rumah dinas Bupati Tulungagung, serta sebagai pusat kegiatan seremonial pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemenangannya pada Pilkada 2013 terbilang unik. Saat itu ia dikenal sebagai tokoh PDIP dan anggota DPRD. Ketika ikut pilkada, partainya tak mendukung. Ia pun lantas mencalonkan diri dengan menggalang koalisi partai kecil: PKNU (5 kursi) Partai Patriot (2), dan PDP (1). Akibat langkahnya ini, ia dipecat dari PDIP. Tapi saat pemilu, ia berhasil menyabet suara 48 persen, mengalahkan 3 pasangan lain yang jadi lawan.

Ketika maju ke Pilkada 27 Juni 2018, Syahri Mulyo 'sudah berbaikan' dengan PDIP. Ia mencalonkan diri sebagai bupati periode ke-2 dengan dukungan penuh PDIP, plus Partai Nasdem. Tapi menjelang pilkada, tepatnya 8 Juni 2017, KPK mengumumkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, bersama pemimpin kota tetangganya --Walikota Blitar M Samanhudi Anwar-- sebagai tersangka korupsi. Keduanya diyakini menerima suap dari Susilo Prabowo, kontraktor yang sering menang tender di kedua daerah otonom itu. Syahri Mulyo disebut menerima Rp 2,5 miliar, sementara M Samanhui Anwar menerima Rp 1,5 miliar. Kedua pejabat ini menyerahkan diri ke KPK selang sehari kemudian, dan langsung masuk tahanan.

Status sebagai tersangka, dan sebagai tahanan, tak membuat Syahri Mulyo kehilangan hak atas pencalonan dirinya sebagai bupati. Dan hebatnya, seperti juga banyak terjadi di daerah lain, tokoh yang berada dalam tahanan ini bisa menang pilkada. Pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Wibowo meraih 59,8 persen suara. Satu pasangan lawannya meraih 40,2 persen suara. Dan akhirnya, pada 25 September 2018, pukul 13.54 WIB, keduanya kembali dilantik oleh Gubernur Soekarwo untuk menjalani masa jabatan yang kedua. Usai pelantikan, sekitar 3 menit kemudian, Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan surat keputusan lain kepada Gubenur Jawa Timur Soekarwo, yang lantas diteruskan lagi ke Maryoto Wibowo. Surat itu berisi penugasan Maryoto Wibowo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung. Sedangkan Bupati Syahri Mulyo melanjutkan statusnya sebagai bupati non-aktif.

Walhasil, saat Januari lalu Jokowi meresmikan 3 rusunawa di Tulungagung, ia hanya bisa ditemani Plt Bupati Tulungagung Maryoto Wibowo. Selain Gubernur Soekarwo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga ikut mendampingi presiden. Pak menteri juga tak bisa ditemani '2 orang mitra kerja level kabupaten'. Penyebabnya, pertama, Sutrisno, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), saat itu sedang jadi terdakwa bersama Syahri Mulyo. Penyebab kedua, Kepala Dinas PUPR yang lain --yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman--- meninggal dunia.

Peta & Citra Satelit

Kantor Bupati Tulungagung

Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Jl. Jenderal A Yani No. 37
Kelurahan Tamanan
Kecamatan Tulungagung
Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur

Tel: 0355-322190

Website: www.tulungagung.go.id

Kecamatan di Tulungagung

Kecamatan di Kabupaten Tulungagung:
1. Besuki
2. Bandung
3. Pakel
4. Campurdarat
5. Tanggunggunung
6. Kalidawir
7. Pucanglaban
8. Rejotangan
9. Ngunut
10. Sumbergempol
11. Boyolangu
12. Tulungagung
13. Kedungwaru
14. Ngantru
15. Karangrejo
16. Kauman
17. Gondang
18. Pagerwojo
19. Sendang
Bisnis menguntungkan di musim Corona
Places TerdekatKm
PT Cahya Jaya Sentosa, Dealer Yamaha, Tulungagung 0,220
Koramil 0808/06 Srengat, Kabupaten Blitar 17,429
Kantor Camat Srengat, Kabupaten Blitar 17,493
Polsek Srengat, Kabupaten Blitar 17,532
BPR Harta Raya Cipta Mulia, Blitar 18,793
Pemerintah Kabupaten Trenggalek 21,246
SMKN 2 Blitar, SMEA Kosgoro versi Negeri 27,200
RS Syuhada Haji, Blitar 27,238
Terminal Tamanan, Kota Kediri 27,834
Terminal Bus Patria, Kota Blitar 28,872
Jual Test Kita Demam Berdarah
Hotel TerdekatKm
Istana Hotel, Kabupaten Tulungagung 0,612
Narita Hotel, Kabupaten Tulungagung 0,649
Crown Victoria Hotel, Kabupaten Tulungagung 0,882
Tugu Blitar Hotel, Kota Blitar 28,740
Patria Palace Hotel, Kota Blitar 29,043
Patria Plaza Hotel, Kota Blitar 29,610
Mataram Hotel, Kabupaten Nganjuk 51,636
Nirwana Hotel, Kabupaten Nganjuk 52,406
Aston Madiun Hotel, Kota Madiun 63,928
Hotel Merdeka, Kota Madiun 64,607

Sewu Kuto Logistik
Mengirim kargo ke ribuan kota di Indonesia. Cepat, aman, dan terjangkau.

Kapal Pelni
Jadwal komplit kapal Pelni ke seluruh Nusantara

Bioskop Online
Info dan sinopsis film bioskop terbaru, hot, dan populer.