Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sedang naik daun. Pertengahan Juli lalu, Bupati Achmad Syafii dibuat terkejut karena beredar rekaman video asusila yang dilakukan Abdussalam, warga Desa Dasok, di ruang tunggu kantor Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pamekasan. Abdussalam akhirnya diamankan di Polres Pamekasan. Dua hari lalu, 2 Agustus, giliran Pak Bupati yang banyak divideokan. Mantan anggota DPR-RI yang 2 kali jadi bupati Pamekasan ini diamankan KPK karena terlibat kasus penyelewengan Dana Desa sebesar Rp 100 juta di Desa Dasok.

Bupati Achmad Syafii sekarang sudah berada di rumah tahanan KPK di Jakarta. Tapi dia tak sendirian. Pada Rabu lalu itu, KPK menangkap 12 orang tersangka. Tapi akhirnya hanya 5 orang yang ditahan dan diamankan ke Jakarta. Selain bupati Pamekasan, yang sudah diterbangkan ke Jakarta adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin. Satu orang lagi, Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi, yang jadi titik awal kisah penangkapan Pak Bupati, tak jadi diterbangkan ke Jakarta, karena mendadak sakit dan harus dirawat di RS Bhayangkara Polda Jatim di Surabaya.

Bupati Pamekasan dan Kepala Kejaksaan Pamekasan ditangkap hanya karena uang Rp 100 juta? KPK pun geleng kepala. ''Kasus ini sangat menarik, karena anggaran yang kecil pun bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar,'' kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Laode pun lantas bercerita kalau kasus ini bermula dari kegiatan Desa Dasok membangun jalan desa dengan menggunakan paving block. Kegiatan itu dibiayai Dana Desa yang diperuntukkan bagi Desa Dasok sebesar Rp 100 juta. Sebuah LSM --yang tak disebut namanya-- mengetahui ada penyimpangan pada proyek tingkat desa itu dan melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Pihak kejaksaan pun menindaklanjuti dan menyelidikinya. Kepala Desa Dasok pun panik. Ketika Pak Bupati dan Kepala Inspektorat tahu ada penyelidikan itu, mereka ikut cemas dan tak ingin publik tahu. Upaya damai dengan kejaksanaan pun dilancarkan. Kepala Kejaksaan bersedia mem-peti-es-kan kasus kalau dibayar Rp 250 juta.

Pada Rabu pagi, 2 Agustus 2017, transaksi damai dilangsungkan di rumah dinas Kepala Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya. Adapun yang jadi pemberi uang adalah Sutjipto Utomo. Saat transaki pada pukul 07:14 itulah aparat KPK melakukan OTT (operasi tangkap tangan). Barang bukti uang Rp 250 juta yang berupa uang kertas Rp 100 ribu-an ikut disita. Bertindak cepat, KPK menangkap para tersangka lainnya. Puncaknya, siang hari pukul 11.30, KPK mendatangi Bupati Achmad Syafii di Pendopo Ronggosukowati, rumah dinas dan kantor kerjanya yang tepat berseberangan dengan Kantor Bupati Pamekasan. Semua tersangka lantas dibawa dengan bus dari Pulau Madura ke Polda Jatim di Kota Surabaya. Setelah diperiksa 11 jam di Polda Jatim, mereka diterbangkan ke Jakarta dini hari, 3 Agustus 2017, pukul 03.45.

Walhasil, apa yang dibilang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, bahwa hal kecil bisa menimbulkan kerugian besar, sudah terbukti. Hanya karena penyelewengan proyek beranggaran Dana Desa Rp 100 juta --dana yang ditilep pasti lebih kecil--, uang damainya jauh lebih besar: Rp 250 juta. Dan itu baru satu desa. Di Pamekasan saat ini, menurut buku Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2016, totalnya ada 189 desa dan kelurahan: 11 kelurahan dan 178 desa. Menurut catatan Laode, Pemkab Pamekasan mengelola Dana Desa yang besarnya Rp 720 juta per desa. Adapun pemerintah pusat tahun 2017 menyediakan Rp 60 triliun Dana Desa dan tahun 2018 bakal naik jadi Rp 120 triliun. Keberadaan Dana Desa merupakan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk tahun 2018,

Kabupaten Pamekasan menerima Dana Desa 2017 sebesar Rp 154 miliar. Naik dari tahun sebelumnya yang Rp 121 miliar. Selain Dana Desa, yang biasa disebut DD, ada pula ADD alias Alokasi Dana Desa. Bedanya, duit DD berasal dari pemerintah pusat yang diberikan ke desa via Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sedangkan uang ADD berasal dari APBD Kabupaten atau Kota. Untuk tahun 2017, ADD Kabupaten Pamekasan besarnya sama dengan tahun 2016: Rp 95 miliar. Jadi totalnya dana yang bakal dialurkan ke berbagai desa besarnya mencapai Rp 249 miliar. Per triwulan pertama 2017, sudah ada 118 desa dari 178 desa (kelurahan tidak ikut) di Pamekasan yang mencairkan dana ADD. Jumlahnya sudah mencapai Rp 15,6 miliar. Sedangkan dana DD, pada periode yang sama, sudah masuk ke kas Dinas Badan Keuangan Daerah (Dinas BKD) Kabupaten Pamekasan, tapi belum ada desa yang mengambil. Adapun Dana Desa (DD) yang sekarang membuat bupati Pamekasan diringkus KPK adalah dana DD tahun 2015-2016.

Sekarang, 5 tersangka korupsi proyek paving block jalan desa di Desa Dasok senilai Rp 100 juta itu sudah berada di Jakarta. Mereka dikurung di tempat terpisah. Bupati Achmad Syafii ditahan di Rutan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Kepala Kejari Pamekasan meringkuk di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Bagaimana nasib Pamekasan setelah bupatinya ditangkap? Ditunggu saja beritanya. Tapi yang jelas, pada safari Ramadahan lalu, Pak Bupati memang sudah pamitan. Setiap hari selama ramadhan, ia selalu berkeliling ke berbagai masjid di seantero Pamekasan. Ia juga membuat jadwal safari ramadhan ke 13 kecamatan yang ada di Pamekasan. Setelah menuntaskan safari dan pamitan di seluruh kecamatan, Achmad Syafii pun menyampaikan ucapan pamitan final-nya: ''Puasa Ramadhan tahun ini mungkin puasa terakhir bagi saya sebagai bupati. Puasa tahun depan saya telah pensiun. Tepatnya tanggal 21 April 2018. Artinya, saya pensiun lebih awal ketimbang datangnya puasa Ramadhan tahun depan.''

Achmad Syafii sudah 2 kali menjadi bupati Pamekasan. Pria kelahiran Pamekasan, 11 September 1964, ini pertama kali jadi bupati pada periode 2003-2008. Usai jadi bupati, ia memilih berkarir di Senayan dengan menjadi angota DPR-RI periode 2009-2014, mewakili Dapil Jawa Timur XI yang mencakup 4 kabupaten di Pulau Madura. Selagi masih jadi anggota DPR-RI, ia kembali ikut pilkada Pamekasan Januari 2013, dengan dukungan Partai Demokrat, dan menang. Walhasil, kursi di DPR-RI ditinggalkan dan ia jadi bupati Pamekasan periode 2013-2018. Dullu, sebelum dulu jadi bupati, Achmad Syafii pernah 2 kali jadi anggota DPRD Pamekasan, mewaliki Partai Persatuan Pembangunan: 1997-1999 dan 1999-2003.

Lantas, bagaimana soal Abdussalam, yang membuat kaget Bupati Achmad Syafii karena beradegan mesum di ruang tunggu kantor Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal? Mungkin masih diproses. Abdussalam, warga Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, ditangkap aparat Polres Pamekasan pada 17 Juli 2017, karena video mesumnya beredar luas. Perbuatan tak senonoh itu dilakukan pada 5 Juli 2017. Menanggapi kejadian tak sedap di salah satu kantor milik pemkab itu, Bupati Achmad Syafii bilang kalau Abdussalam telah merusak citra Kabupaten Pamekasan sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan ''Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami'' (Gerbang Salam). Sejumlah media menyebut Abdussalam sebagai aktivis LSM. Nama LSM-nya tak disebutkan.

Entah sama atau tidak orangnya, Maret 2017 lalu Polres Pamekasan pernah mengamankan 4 aktivis LSM yang mabuk di tempat umum. Salah seorang yang ditangkap juga bernama Abdussalam, yang berasal dari Desa Dasok, yang dikenal sebagai aktivis LSM Gempa (Gerakan Masyarakat Pamekasan). Pria ini sering menjadi koordinator unjuk rasa menyikapi proyek-proyek yang dinilai bermasalah di Kabupaten Pamekasan.