Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Lain Sumenep, lain pula Bangkalan. Kalau Sumenep tengah berjuang mendapatkan dana bagi hasil (DBH) lapangan gas Blok Maleo, maka Kabupaten Bangkalan --setelah lebih dulu ikut menikmati DBH-- sekarang sibuk berjuang untuk ikut memiliki saham di perusahaan yang mengeksploitasi minyak di Blok West Madura Offshore (WMO). Blok ini, sejak Mei 2011, resminya dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi, bersama Kodeco Energy Co Ltd. Perusahaan yang terakhir ini, pada periode kontrak karya sebelumnya, 1981-2011, juga sudah terlibat. Dan entah bercanda atau sengaja, kalau sekarang datang ke website www.kodeco.co.id, maka yang terpampang adalah PT Pertamina Hulu Energi - West Madura Offshore, atau biasa disingkat PHE-WMO.

Sudah berhasilkah perjuangan Kabupaten Bangkalan untuk ikut jadi 'pemilik' WMO, yang lokasi pengeboran minyak dan gasnya berada di perairannya? Sampai awal Maret 2012 ini sih masih belum. Sejak menjelang berakhirnya KKS/PSC pada Mei 2011, urusan bagi-bagi kepemilikan memang masih kisruh. Resminya, pemerintah memang menyerahkan eksplorasi dan eksploitasi Blok West Madura Offshore kepada PHE dan Kodeco (80:20), untuk periode 30 tahun mendatang. Tapi Bangkalan dan juga Kabupaten Gresik (yang wilayahnya jadi basis kilang minyak dan penampungan gas), ternyata tak cuma ingin mendapatkan DBH saja. Keduanya ingin juga memiliki saham. Maka, pada Juni 2011, kedua kabupaten ini membentuk PT Gerbang Jatim Oil and Gas sebagai calon pemegang saham. Targetnya, BUMD patungan ini memiliki 20,07 persen saham.

Kabar terakhir, Pertamina sudah oke kalau 'pemerintah daerah' ikut punya saham 20 persen. Bangkalan dan Gresik tentu senang. Tapi, 'pemerintah daerah' yang satu lagi belum setuju, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena itu hingga Maret 2012 ini, PT Gerbang Oil dan Gas Jatim masih terus mendesak Gubernur Jatim Soekarwo agar menyetujui kepemilikan bersaham saham yang 20 persen itu. Dengan rincian, saham yang 20 persen dibagi tiga pemerintah daerah: Pemkab Bangkalan dan Pemkab Gresik memperoleh 35 persen, sedangkan Pemprov Jatim memegang 30 persen. Dengan persentase seperti itu, ketiga pemda bakal menerima PAD sekitar Rp 10 miliar per bulan.

Kisruh blok West Madura Offshore boleh jadi masih belum akan cepat berlalu. Tapi yang pasti, eksplorasi dan eksploitasi (produksi) di lapangan terus berlangsung. Selama ini lapangan WMO menghasilkan 14.000 bopd (barel minyak per hari) dan gas sebanyak 165 juta kaki kubik per hari (165 MMSCFD, million metric standard cubic feet per day). Dan pertengahan Maret yang baru lalu, PHE WMO mengumumkan kalau mereka sudah menemukan cadangan minyak dan gas baru di Formasi Kujung I, yang ditargetkan bisa berproduksi pada kuartal ketiga 2012. Sumur baru ini diperkirakan akan menghasilkan 3.500 bopd minyak dan 10 mmscfd gas.

Perolehan tambahan minyak dan gas di WMO itu tentu patut disyukuri. Namun, seperti yang kerap dikabarkan sebelum dan sesudah perpanjangan KKS Mei 2011, PT Pertamina selalu setia menargetkan PHE-WMO, sebagai anak perusahaannya, untuk bisa memproduksi minyak sebanyak 30.000 barel minyak per hari, sebelum akhir 2012.

1. Bangkalan
   
2. Socah
   
3. Kamal
   
4. Burneh
   
5. Tanah Merah
   
6. Galis
   
7. Blega
   
8. Arosbaya
   
9. Klampis
   
10. Sepulu
    
11. Tanjungbumi
    
12. Tragah
    
13. Labang
    
14. Kwanyar
    
15. Modung
    
16. Geger
    
17. Kokop
    
18. Konang