Pemerintah Kabupaten Sumenep

Sungkono Sidik, Wakil Bupati Sumenep, mengancam bakal ramai-ramai mendatangi kantor BP Migas di Jakarta. Demo anti-kenaikan BBM? Bukan. Sungkono dan rombongannya hendak menuntut agar mulai 2012 ini dana bagi hasil (DBH) dari Santos (Madura Offshore) Pty Ltd masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep. DBH itu bersumber dari eksploitasi gas di Blok Maleo, yang berada di lepas pantai Pulau Giligenting, di Selat Madura, di sebelah selatan Sumenep. Sejak gas alamnya bisa dijual pada 2007, DBH dari Santos Madora Offshore tak pernah masuk ke kas Sumenep. Per tiga bulan, besarnya DBH mencapai Rp 65 miliar, atau Rp 195 miliar per tahun. Dalam hitungan Komisi B DPRD Sumenep, selama 5 tahun hingga 2011, mestinya Sumenep menerima DBH tak kurang dari Rp 975 miliar. Santos tak mau bayar?

Santos-nya sih bayar. Hanya saja, selama ini membayarkannya ke Pemprov Jawa Timur. Alasannya, perairan lepas pantai Blok Maleo tak masuk wilayah Sumenep. Pemkab Sumenep tentu saja protes sejak awal. Ujung-ujungya, lewat judicial review, Mahkamah Agung menetapkan kalau Blok Maleo masuk wilayah Sumenep. Ketetapan MA tentang hal itu sudah dikeluarkan sejak September 2008, tapi entah bagaimana ceritanya salinan putusannya baru sampai ke Pemkab Sumenep pada Maret 2010. Ketika sudah sampai pun, tak otomatis dananya mengalir ke Sumenep. Karena itulah Wakil Bupati Sumenep, 13 Maret 2012 lalu, mengancam bakal datang ramai-ramai ke Jakarta. Penegasan itu diutarakanya terkait aksi demo yang digelar Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) yang menolak kehadiran BP Migas di Sumenep karena tak membawa manfaat bagi masyarakat. Aksi ini disambut baik Komisi B DPRD Sumenep yang memang getol mempersoalkan DBH Santos.

Santos (Madura Offshore) Pty Ltd (anak perusahaan Santos Group, Australia) kini memproduksi gas 120 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Diperkirakan blok atau lapangan gas Maleo bisa berproduksi antara 8-12 tahun. Gas dari Maleo dijual ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN), yang menyalurkannya ke Surabaya dan Gresik lewat pipa bawah laut. Jalur pipa bawah laut ini juga menyambung terus jauh ke timur: ke ladang gas yang lebih besar lagi di Pulau Kangean dan Pulau Pagerungan yang dieksploitasi Kangean Energi Indonesia Ltd (KEI). Anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk ini memiliki 4 lapangan gas: lapangan gas Kangean Barat di Pulau Kangean, serta lapangan gas Rancak dan Ngimbang di Pulau Pagerungan. Secara keseluruhan, KEI tahun lalu memproduksi 300 MMSCFD. Tahun ini rencananya tingkat produksi akan dinaikkan menjadi 450,3 MMSCFD, karena lapangan gas Terang-Sibasun-Batur mulai berproduksi. PSC KEI berlaku sampai 2030.

Berapa DBH yang selama ini diperoleh Sumenep dari Kangean Energi Indonesia Ltd, yang dibeli seratus persen oleh PT Energi Mega Persada Tbk dari British Petroleum pada 2004? Tahun 2011, Pemkab Sumenep mematok PAD dari DBH KEI sebesar Rp 6 milyar 18 juta 250 ribu. Sampai 31 Oktober, realisasinya sudah mencapai Rp 5 milyar 388 juta 721 ribu, atau hanya tinggal 11 persen lagi.

Kok nilai DBH yang masuk kecil? Tidak berangka puluhan atau ratusan miliar seperti hitung-hitungan ala DPRD Sumenep tadi? Biasalah. Angka puluhan atau ratusan itu adalah DBH yang disetor ke pemerintah pusat. Yang mengalir balik ke daerah asal biasanya memang sepersekiannya. Pemkab Sumenep pun sudah menerima salinan SK Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.07/2012 tentang perkiraan alokasi DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi tahun 2012. Untuk Sumenep, DBH migas diperkirakan sebesar Rp 8,8 miliar. Naik dari tahun 2011 yang hanya Rp 6,2 miliar. Selain DBH Migas, pada 2012 ini pemerintah pusat juga akan mengucurkan dana Rp 6,4 miliar untuk pengembangan Bandara Trunojoyo di Sumenep.

Selisih positif itu 'diduga' berasal dari DBH gas Santos. Atau bisa juga dari DBH lapangan minyak KEI di Pulau Sepanjang, yang tahun lalu hanya diperoleh sebesar Rp 1,7 juta dari target Rp 1 milyar 467 juta, atau hanya 0,12 persen dari target. Bisa amat rendah begitu lantaran tahun lalu kilang minyaknya tidak berproduksi karena harus menjalani perbaikan.

Meski sudah 'bergelimang' dengan gas dan minyak bumi, Sumenep yang lahir lewat UU No. 12 tahun 1950 ini, berasma 3 kabupaten lain di Madura (Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan), masih tak lupa dengan citra khas Madura sebagai penghasil garam (dan tentunya juga karapan sapi). PT Garam (persero) masih memproduksi garam di Sumenep dan juga Sampang dan Pamekasan (tidak di Bangkalan). Tahun ini, PT Garam berniat menggenjot produksi menjadi 365.000 ton garam. Target ini amat optimis karena tahun 2011 PT Garam hanya bisa memproduksi 255.000 ton dari target 325.000 ton. Kenaikan target tahun ini diyakini bisa dicapai karena ada tambahan ladang garam seluas 500 hektar.

1. Ambunten
   
2. Arjasa
   
3. Batang-batang
   
4. Batuan
   
5. Batuputih
   
6. Bluto
   
7. Dasuk
   
8. Dungkek
   
9. Ganding
   
10. Gapura
    
11. Gayam
    
12. Giligenting
    
13. Guluk-guluk
    
14. Kalianget
    
15. Kangayan
    
16. Kota
    
17. Lenteng
    
18. Manding
    
19. Masalembu
    
20. Nonggunong
    
21. Pasongsongan
    
22. Pragaan
    
23. Rubaru
    
24. Sapeken
    
25. Talango