Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Republik Kopi. Brand ini dideklarasikan Amin Said Husni, bupati Kabupaten Bondowoso dua periode, sebagai label baru bagi kabupatennya pada Festival Ijen Bondowoso, Mei 2016. Slogan kosong? Tak seperti kebanyakan deklarasi di tanah air, Republik Kopi dideklarasikan setelah apa yang dirujuknya terbukti sukses: proyek klaster perkebunan dan industri kopi di lereng pegunungan Ijen-Raung. Diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Pemkab Bondowoso pada 2011, proyek ini menjadikan Bondowoso sebagai kabupaten penghasil kopi yang sukses menembus pasar ekspor Eropa dan Jepang.

Bagi Kabupaten Bondowoso, perkebunan kopi dan industri kopi bukan barang baru. Sejak jaman penjajahan Belanda dulu, kabupaten ini memang kaya dengan kebun kopi dan dikenal sebagai penghasil kopi yang dipasaran dunia dikenal dengan nama 'Java Coffee'. Hanya saja, hingga sebelum era proyek klaster kopi tadi, yang sukses berbisnis kopi di Bondowoso bukanlah para petani kopi, melainkan PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), BUMN yang jadi penerus pengelolaan kebun kopi warisan Belanda. Sebagai gambaran, di era pra-2011, ketika kopi hasil PTPN XII laku dijual seharga Rp 40.000 per kilogram, kopi dari perkebunan rakyat cuma laku Rp 14.000. ''Tanaman jenisnya sama, dari tanah yang sama, tetapi mengapa harganya bisa jomplang?,'' tanya Amin Said Husni, bupati yang menjabat mulai 15 September 2008, setelah melepaskan statusnya sebagai anggota Komisi X DPR-RI (2005-2009).

Entah bagaimana ceritanya, 'pertanyaan' bupati Bondowoso itu, dan berbagai solusi yang sudah mulai ia jalankan, sampai di telinga Bank Indonesia: bank sentral negeri ini yang getol mengembangkan klaster UMKM untuk mengembangkan ekonomi rakyat berbasis konsep dari pakar manajemen Michael Porter tentang Clusters and The New Economics of Competition (1998). Konsep itu diterjemahkan Bank Indonesia menjadi perlunya mengembangkan daya saing sebuah sektor ekonomi melalui pendekatan komprehensif dari hulu sampai ke hilir. Ketika dikongkritkan di Bondowoso wujudnya adalah MOU 7 Pihak yang diteken pada 21 Maret 2011 untuk mengembangkan klaster perkebunan kopi dan industri kopi di kawasan lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung. Ketujuh pihak tadi mewakili unsur bisnis kopi dari hulu ke hilir: Pemkab Bondowoso, Bank Indonesia Perwakilan Jember, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, BPD Jatim (Bank Jatim), Perum Perhutani, PT Indokom Citra Persada (eksportir kopi) dan APEKI (Asosiasi Petani Kopi Indonesia). Adapun kopi yang dipilih adalah kopi jenis Arabika, yang bagus tumbuh di lahan berketinggian di atas 900 MDPL.

Tak perlu menunggu lama, dalam hitungan bulan, proyek klaster kopi itu sudah unjuk gigi dengan melakukan ekspor perdana 'Java Coffee Bondowoso' ke Swiss pada 10 Juni 2011. Setahun kemudian, 2012, sudah bisa ekspor 440 ton HS (horn skin/kulit tanduk), setara dengan 240 ton green bean (OC). Kok bisa begitu kilatnya? Kapan menanam kopinya? Proyek ini memang tidak mulai dari nol. Tidak dimulai dengan menanam bibit pohon kopi. Kebun kopinya sudah ada, di lahan seluas 1.750 hektar, yang berada di lahan milik PTPN XII dan Perum Perhutani. Lahan itu kebetulan dikerjakan oleh para petani. Muhammad Hasan (52), termasuk salah satunya. Ia menanam kopi di lahan milik Perhutani di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, di lereng Gunung Raung, sejak 2008. Berapa hektar yang digarapnya, ia tak tahu pasti. Yang jelas, bersama seorang putranya, ia menanam 30 ribu pohon kopi, dan panen perdana pada 2012.

Adapun peran Bank Indonesia dalam proyek klaster kopi itu adalah sebagai penanggung jawab dan arranger seluruh proyek, bersama Pemkab Bondowoso. Bank Jatim, di masa awal itu, menjadi penyedia dana lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 500 juta. Yang menjadi petani adalah petani yang tergabung dalam 5 kelompok tani di masa awal, tapi sekarang sudah berkembang menjadi 41 kelompok tani. Para petani menjual kopinya kepada Koperasi Rejo Tani, yang menurut buku terbitan BI yang mengisahkan kesuksesan klaster kopi Bondowoso, Kajian Identifikasi Indikator Sukses Klaster (2014), memperoleh fee rata-rata Rp 70 juta per tahun, setiap kali proses panen yang berlangsung 4 bulan. Koperasi kemudian menjual kopinya ke PT Indokom Citra Persada. Sedangkan yang menjadi 'otak' dari klaster kopi ini adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, UPT Kementerian Pertanian yang berada di kabupaten tetangga sebelah selatan: Kabupaten Jember.

Bermodal sukses bersama itu, dan setelah kebun klaster kopi luasnya sudah mencapai 3.000 hektar, pada 21 Mei 2016, Bupati Amin Said Husni pun mendeklarasikan Republik Kopi sebagai brand kabupatennya. Ia pun yakin klaster kopi bakal berlanjut di masa datang, setelah ia menuntask periode ke-dua kepemimpinannya (2013-2018), karena prosesnya sudah dibakukan, disertifikasi, dan dipatenkan lewat Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen-Raung. Dan sebagai bukti, sepekan setelah mendeklarasikan Republik Kopi, MOU klaster kopi tahap 2 pun diteken, yang menargetkan perluasan kebun hingga 13.000 hektar. Dan 22 Juni 2017 lalu, MOU tahap 3 juga sudah disepakati. Tak diketahui berapa luas kebun kopi yang akan digarap. Yang pasti, hingga 2016, lahan Perhutani yang dipercayakan untuk dikelola anggota Koperasi Tani Rejo sudah mencapai 14.000 hektar.

Kisah sukses Republik Kopi selalu manis? Tidak juga. Sekarang ini tata niaga kopi di Bondowoso mulai berantakan. Koperasi Tani Rejo, yang disebut BI sebagai pengelola klaster atau cluster champion, dan jadi pembeli tunggal kopi kualitas ekspor dari petani, tahun lalu dikabarkan terpuruk, ditinggalkan petani, dan punya utang Rp 600 juta ke Bank Jatim. Untuk mengatasi keterpurukan koperasi ini, Pemkab Bondowoso berencana membentuk BUMD agrobisnis kopi, yang diperkirakan butuh modal Rp 10 miliar, dan diharapkan beroperasi pada 2017. Di sisi lain, tata niaga juga diramaikan oleh makin banyak eksportir kopi yang bermunculan di Bondowoso.

Bupati Amin Said Husni bisa dipastikan bakal mencari solusi bagi mulai kacaunya tata niaga kopi di Bondowoso. Tapi siapapun tahu, masalah di Bondowoso bukan cuma itu. Dan puncak dari semua masalah itu adalah status Kabupaten Bojonegoro yang sampai sekarang, meskipun berada di Pulau Jawa, masih masuk kategori daerah tertinggal. Tak sendiri, memang. Sesuai Perpres No 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, 3 kabupaten lain di Jawa Timur juga tergolong daerah tertinggal: Situbondo, Bangkalan, dan Sampang. ''PAD perlu digenjot agar bisa mencapai 10 persen dari APBD, sebagai salah satu syarat keluar dari status daerah tertinggal,'' kata Pak Bupati. Tahun 2017 ini, APBD Bondowoso ditetapkan sebesar Rp 1,998 triliun. Adapun target PAD (pendapatan asli daerah) 2017 sebesar Rp 153,75 miliar. Idealnya, kata Amin Said Husaini, ''10 persen dari APBD, atau hampir Rp 200 miliar.''

Akankah Bank Indonesia membantu Bondowoso lepas dari status daerah tertinggal? Entahlah. Yang jelas, sejak Juni 2017 lalu, Bank Indonesia sedang asyik mengembangkan klaster kopi baru di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kopinya, kopi Robusta.