Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Kisruh kepemilihan saham tambang oleh pemerintah daerah atas tambang yang terbukti menghasilkann, sudah lumrah terjadi di tanah air. Tapi tidak begitu dengan tambang emas Bukit Tujuh di Kabupaten Banyuwangi. Tanpa perlu banyak ribut, PT Merdeka Serasi Jaya --pemilik tambang emas Bukit Tujuh-- rela menghibahkan 10 persen saham perusahaan ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang nilainya Rp 10 miliar, pada September 2013. Dan tanpa ribut-ribut pula, perusahaan ini menambah kembali hibahnya senilai Rp 12,9 miliar pada Juni 2014. Meski nilainya bertambah, persentasenya tetap sama: 10 persen.

Saham yang dihibahkan adalah saham PT Merdeka Serasi Jaya. Perusahaan ini merupakan induk dari dua perusahaan tambang yang punya lisensi eksplorasi dan eksploitasi tambang emas dan tembaga (IUP) di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi: PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo. Pekan lalu, 16 Juni 2015, perusahaan ini sudah go public dan namanya diganti menjadi PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Ketika disodori hibah saham (golden share) itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas konon tak serta merta menerima. Jauh sebelum serah terima pada September 2013, pada Februari 2013, Pemkab Banyuwangi sudah berkonsultasi dengan BPK cabang Surabaya. Konsultasi juga dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Ketika akhirnya hibah itu diterima pun, DPRD Banyuwangi masih belum merestuinya, alias belum bersedia membuat Perda soal hibah itu, yang dibahasakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah di PT Merdeka Serasi Jaya. Pertimbangannya antara lain lokasi tambang melanggar RTRW yang menetapkan kawasan Tujuh Bukit sebagai hutan lindung. Juga, karena saat itu PT Bumi Suksesindo sedang digugat karena menerima pengalihan tambang dari PT Indo Multi Niaga. Bupati Banyuwangi pun ikut digugat karena mengalihkan IUP ke PT Bumi Suksesindo.

Tapi toh semuanya akhirnya beres. DPRD Banyuwangi setuju dengan hibah itu. Juga, ketika mendapat tambahan saham RP 12,9 miliar pun, pengumuman resminya baru dibuat setelah Sidang Paripurna DPRD menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal, yang menyetujui penyertaan baru senilai Rp 12,9 miliar itu, pada 30 Juni 2014.

Ketika akhirnya PT Merdeka Copper Gold Tbk akan go public, Pemkab Banyuwangi juga termasuk yang sibuk dalam mempromosikannya. Pada 15 Mei 2015, seluruh pimpinan daerah, termasuk camat, di undang ke Hotel Santika untuk menghadiri public expose. Pada kesempatan itu pula mereka 'diimbau' untuk kelak ikut membeli saham. Kabarnya, tak ada instruksi resmi bagi para PNS itu untuk membeli saham. Mereka hanya diimbau. ''Disesuaikan dengan kemampuan saja,'' kata Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Slamet Kariyono.

So, kapan Pemkab Banyuwangi akan mulai menerima dividen dari sahamnya itu? Entahlah. Tambang emas Bukit Tujuh sendiri baru akan berproduksi tahun depan dan baru akan menghasilkan rupiah ataupu dolar pada 2017. Adapun sekarang, PT Merdeka Copper Gold Tbk tercatat sebagai perusahaan publik yang masih merugi 5 juta dolar AS atau Rp 60 miliar.

''Kita masih ada US$ 5 juta rugi bersih. Ini akan terus berjalan sampai produksi berjalan dan bisa menghasilkan di 2017,'' kata Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk Adi Adriansyah Sjoekri, saat 'Due Diligence Meeting and Public Expose' menjelang go public.

1. Pesanggaran
   
2. Siliragung
   
3. Bangorejo
   
4. Purwoharjo
   
5. Tegaldlimo
   
6. Muncar
   
7. Cluring
   
8. Gambiran
   
9. Tegalsari
   
10. Glenmore
    
11. Kalibaru
    
12. Genteng
    
13. Srono
    
14. Rogojampi
    
15. Kabat
    
16. Singojuruh
    
17. Sempu
    
18. Songgon
    
19. Glagah
    
20. Licin
    
21. Banyuwangi
    
22. Giri
    
23. Kalipuro
    
24. Wongsorejo