Mandalika Resort, KEK Mandalika, Lombok Tengah

Kapan? Besok. Kapan? Tahun depan. Jawaban berkelit seperti ini biasa diutarakan orang tua kalau anak minta dibelikan barang mahal. Kurang lebih, seperti itulah kira-kira pernyataan Presiden Jokowi usai meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Jumat kemarin. ''Tahun depan Insya Allah Rp 1,8 triliun,'' bilang Jokowi, berjanji untuk mengucurkan dana bagi proyek yang dulu bernama Mandalika Resort, yang sudah dicanangkan sejak 1987, dan yang total investasinya butuh dana Rp 36 triliun.

Akankah Jokowi sekedar menyodorkan pepesan kosong, atau PHP, seperti para pimpinan kabinet sebelumnya? Kita tunggu saja. Yang pasti, jika tahun depan ia menjanjikan Rp 1,8 triliun, tahun ini Jokowi bersedia mengucurkan Rp 250 miliar dari APBN untuk disuntikkan kepada BUMN penggelola KEK pariwisata itu: Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), alias PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (persero).

KEK Mandalika atau Mandalika Resort memang proyek jadul. Dia dirancang di era Soeharto, saat Joop Ave jadi Dirjen Pariwisata, dan pelaksanaanya dipercayakan kepada BUMN Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Lombok. Mandalika Resort kurang lebih akan dikembangkan layaknya Nusa Dua Resort yang dikelola Bali Tourism Development Corporation (BTDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Bali. Proyek pengembangan kawasan wisata pantai ini mencakup area seluas 1.175 hektar di pantai selatan Pulau Lombok, dengan garis pantai sepanjang 9 kilometer, di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Belum sempat berkiprah banyak, dan baru bisa menghadirkan Hotel Novotel Lombok, krismon keburu datang, dan LTDC pun harus diambil alih oleh BPPN dan penerusnnya: PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Di penghujung 2005, PPA mulai menawarkan Mandalika Resort kepada banyak pihak. Investor pun akhirnya berhasil didapat. Siapa? Pemerintah Dubai, yag diwakili oleh Emaar Properties LLC. Sebelum kesepakatan diteken pada 19 Maret 2008, Presiden SBY memutuskan untuk mengalihkan aset LTDC ke BTDC, via PP No. 50 tahun 2008. Walhasil, BTDC jadi pihak yang bekerjasama dengan Emaar Properties LLC. Sayang, kesepakatan bernilai Rp 21 triliun itu akhirnya berlalu begitu saja karena gonjang-ganjing moneter global pada 2008. Selanjutnya, BKPM pun jadi pihak yang sibuk ke sana-sini mencari investor baru.

Tahun 2013, Indonesia menjadi tuan rumah APEC. Kesempatan ini dijadikan momentum Pemprov NTB dan BTDC untuk 'mencolek' Presiden SBY agar 'ingat' pada Mandalika Resort. Maka, 2 tahun sebelum APEC, Juni 2011, rancangan bisnis senilai Rp 30 triliun pun dibuat dan dipresentasikan ke SBY. Beberapa bulan kemudian, Oktober 2011, tanpa mengatasnamakan APEC 2013, SBY pun meresmikan proyek pembangunan Kawasan Pariwisata Mandalika, berjangka 10 tahun, dan berbiaya Rp 27 triliun. Juga, menyaksikan MOU BTDC dengan 3 investor nasional yang akan membangun hotel, villa, dan resort: PT Global Land Development (sekarang PT MNC Land Tbk, milik Harry Tanoe, MNC Group), PT Gobel Internasional (milik Rahmat Gobel, sekarang menteri perdagangan), dan PT Canvas Development (milik Peter Sondakh, Rajawali Group).

Peresmian pada Oktober 2011 itu akhirnya terbukti tak berbekas. Kalau pun ada, itu adalah kedatangan bos Club Méd Henri Giscard d’Estaing (putra presiden Prancis tempo dulu) ke Mandalika, bersama Rahmat Gobel dan Komisari MNC Land Budi Rustanto, pada Januari 2013. Henri pun sempat meneken MOU pengembangan resort di Mandalika dengan CEO MNC Harry Tanoe. Lantaran tak kunjung ada jejak pembangunan Mandalika Resort, Pemprov NTB pun mulai jengah. Pada November 2013, pemprov mulai merancang permohonan pencabutan HPL (hak penggunaan lahan) yang telah diberikan kepada BTDC. Tapi, pemerintah pusat rupayanya tak ingin Mandalika Resort terhenti. Maka, pada Juni 2014, Presiden SBY meneken PP No 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pada Agustus 2014, Dahlan Iskan pun --yang ketika itu masih menteri BUMN-- sempat memimpin rapat di Mandalika. Sebulan kemudian, giliran penanggung jawab segala KEK di Indonesia yang datang ke sana: Dewan Nasional KEK.

Sekarang sudah 2015. Presiden SBY sudah pamitan. Untunglah, kabinet baru ternyata tak lupa pada KEK Mandalika. Jauh sebelum Jokowi datang ke Mandalika, di pembuka tahun, 2 Januari 2015, Menteri Rini Soemarmo meninjau KEK Mandalika. Kabarnya, pada kunjungan yang tak ditemani petinggi NTB dan Lombok Tengah itu, Rini sempat marah kepada bos ITDC karena area tepi pantai --di masterplan-- diperuntukkan bagi investor swasta. Seharusnya, 'prime area' itu kelola BUMN, agar bisa diperuntukkan bagi masyarakat umum, agar orang bisa leluasa mandi di laut dan menikmati indahnya pantai.

Bagai orkesstra, sebulan kemudian Komisi X DPR mulai ikut meramaikan 'diskursus' tentang KEK Mandalika. Di akhir Februari 2015 mereka melakukan kunjungan kerja ke Mandalika. Sepekan kemudian, giliran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berdialog dengan jajaran pemerintah Lombok Tengah: mulai dari Pak Camat sampai Pak Bupati. Mereka kembali menyuarakan: kalau ITDC tak mampu, pemerintah daerah siap mengelola sendiri kawasan wisata Mandalika. Dan akhirnya, pada 30 Maret 2015, ITDC diundang Komisi X ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), bersama BUMN pariwisata lainnya. Sayang: anti klimaks. Tak ada hal heboh yang menyangkut Mandalika yang muncul dari pertemuan di gedung wakil rakyat itu.

Puncaknya, Jokowi datang bersama janji Rp 1,8 triliunnya. Untuk sementara, rasanya unek-unek masyarakat dan pemerintah daerah di NTB bisa terjawab. Begitu juga dengan suntikan dana Rp 250 miliar ke ITDC untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur KEK Mandalika. Lho, kok ITDC, bukan BTDC? Sejak tahun lalu, urusan KEK Mandlika memang sudah beralih ke Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Kabarnya, ITDC adalah holding BUMN wisata, yang membawahi BTDC dan persero wisata lainnya semacam Inna Hotel Group dan PT Taman Wisata Borobudur, Boko and Prambanan. Kabar lain bilang, BTDC sekedar ganti nama jadi ITDC.

Lantas, siapa investor yang bakal masuk? Saat datang ke Mandalika, Jokowi bilang ada investor dari negeri yang baru dikunjunginya, China, yang siap masuk.

So, semuanya sudah beres? Kelihatannya belum. Pemprov NTB masih punya satu harapan lain: membebaskan semua lahan 'kawasan wisata Mandalika'. Maksudnnya, di luar lahan seluas 1.035,67 hektar yang tertuang pada PP No. 52 Tahun 2014, masih ada lahan seluas 135 hektar yang belum dibebaskan. Lahan sebelah mana lagi? Entahlah. Mungkin 'lahan cantik' yang oleh pemiliknya sekarang ini sedang getol dicarikan investornya juga. Yang mana? Coba perhatikan citra satelit Google. Ada daratan yang lebh menjorok ke laut, dengan warna lebih gelap. Area itu, kalau dilihat di masterplan, tak masuk area Mandalika Resort (warna putih di sisi kanan bawah). Area itu, 100 hektar, sedang dipromosikan sebagai Turtle Reef Sanctuary Resort oleh bule Prancis.

Tertarik untuk berinvestasi gede-gedean di KEK Mandalika atau Mandalika Resort? Atau mungkin di Turtle Reef? Kalau di kedua kawasan pinggir pantai ini terasa terlalu wuahhh, sudah ada juga yang menawarkan alternatif lain. Yang ditawarkan adalah area untuk villa-villa yang 'punya view' ke lapangan golf Mandalika Resort, yang berlokasi di sebelah utara Mandalika Resort. Siapa yang jual? Ya, Mandalika View.

BTW, berapa sih sebenarnya sewa lahan di Mandalika Resort? Entahlah. Yang pasti, tahun lalu, DPRD Provinsi Bali pun bingung dengan murahnya harga sewa lahan di Nusa Dua Resort yang juga dikelola ITDC.