Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Gedung kantor bupati Banggai terlihat megah. Kabupaten yang makmur? Sejatinya, baru pada September 2014 lalu Kabupaten Banggai keluar dari 'klub daerah tertinggal', lulus massal bersama 69 kabupaten lainnya. Tapi ke depannya, boleh jadi Banggai bakal jadi kabupaten super makmur. Ingat ribut-ribut Kilang LNG Donggi-Senoro? Kilang ini adanya di Banggai dan akan mulai ekspor pada semester II tahun 2015. Potensi kemakmuran lain? Saat ini ada 14 perusahaan yang sudah mengantongi IUP Produksi tambang nikel, plus 50 perusahaan lagi yang sudah memiliki IUP Eksplorasi tambang nikel.

Status daerah tertinggal amat lama disandang Kabupaten Banggai. Soalnya, kabupaten ini terhitung kabupaten tua, yang lahir lewat UU No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Dia lahir sebagai penerus Kerajaan Banggai, yang dulu berpusat di Pulai Banggai, pulau di sebelah tenggara dan di seberang laut kota Luwu, sang ibukota kabupaten. Sekarang, Banggai sudah menelorkan 'anak dan cucu': Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah otonom hasil pemekarannya, dan Kabupaten Banggai Laut sebagai pemekaran dari Banggai Kepulauan.

Bupati Banggai yang sekarang, M Sofhian Mile, merupakan bupati yang ke-14. Dialah yang menerima anugerah kenaikan kelas dan keluar dari kategori daerah tertinggal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, bersama 69 bupati lainnya . Juga, bersama 4 kabupaten lainnya (Pamekasan, Buton, Mimika, dan Konawe Utara), Pemerintah Kabupaten Banggai mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik. Dan sekarang, M Sofhian Mile sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menjadi bupati yang ke-15, pada Pilkada Desember mendatang. Masa jabatannya sendiri baru akan berakhir pada 2016.

Kalau datang ke website Pemkab Banggai, kita akan diajak menyimak kekayaan wisata laut dan pantai di Banggai. Tapi kalau kita menyimak berita Banggai, yang terbaca adalah gambaran kabupaten yang makmur. Terutama sekali, dan yang jadi isu nasional, Banggai punya kekayaan minyak dan gas alam. Dari kabupaten inilah hiruk-pikuk kabar Kilang LNG Donggi-Sendoro berasal. Kilang ini saham mayoritasnya dikuasai Jepang dan Korea, via Sulawesi LNG Development Ltd, anak perusahaan Mitsubishi Corporation dan Korean Gas Development (Korgas). Sisanya dipegang PT Pertamina Hulu Energi dan PT Medco LNG Indonesia (Medco Group).

Ada kilang LNG tentu perlu ada sumber baku gasnya. Ladang gasnya (dan juga minyak) ada di area yang sama, yang dikenali sebagai Blok Matindok, yang terdiri dari 4 lapangan pengeboran: Donggi, Matindok, Maleoraja, dan Minahaki. Ladang minyak dan gas ini dikembangkan sejak 2008 oleh PT Pertamina E&P - Matindok sebagai Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM). Kilang Donggi-Senoro LNG ini berada di Desa Uso, Kecamatan Batui, di sebelah barat daya Luwuk.

Selain migas, jagad bisnis Banggai juga disibukkan dengan aktivitas pertambangan nikel. Sekarang ini tercatat ada 14 perusahaan yang sudah mengantongi IUP (izin operasi pertambangan) Produksi alias menambang nikel sungguhan. Di antaranya: PT Billy Indonesia, PT Gemilang Mandiri Perkasa, PT Bumi Gemilang Perdana, PT Anugrah Sakti Utama (Astima) dan PT Aneka Nusantara Internasional (ANI). Dan di era perusahaan tambang wajib bikin smelter, dua perusahaan yang terakhir -- Astima dan ANI-- sudah mengajukan izin pembangunan smelter.

Kelak, jumlah perusahaan tambang yang memproduksi nikel mungkin akan bertambah. Soalnya, di luar keempatbelas perusahaan tadi, Pemkab Banggai juga sudah memberikan IUP Ekspolorasi kepada 50 perusahaan lainnya. Skala eksplorasinya beragam. Yang terkecil, 293 hektar di Kecamatan Toili, diberikan kepada PT Sarasah Dinamika. Yang paling luas, 8.000 hektar di Kecamatan Batui, dipercayakan kepada PT Banggai Kencana Permai. Selain keduanya, ada 6 perusahaan lagi yang diketahui luasan eksplorasinya: PT Gemilang Mandiri Perkasa (7.113 hektar), PT Anugrah Sumber Bumi (6.615 hektar), PT Bumi Makmur Raya (2.802 hektar), PT Bumi Gemilang Perdana (5.000 hektar), PT Hamaka Farmasindo (5.695 hektar) dan PT Asindo Internasional Perdana (3.919 hektar).

1. Toili
   
2. Toili Barat
   
3. Moilong
   
4. Batui
   
5. Batui Selatan
   
6. Bunta
   
7. Nuhon
   
8. Simpang Raya
   
9. Kintom
   
10. Luwuk
    
11. Luwuk Utara
    
12. Luwuk Timur
    
13. Luwuk Selatan
    
14. Nambo
    
15. Pagimana
    
16. Bualemo
    
17. Lobu
    
18. Lamala
    
19. Masama
    
20. Mantoh
    
21. Balantak
    
22. Balantak Selatan
    
23. Balantak Utara