Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

Kabupaten Banggai sudah ber-anak-kan Kabupaten Banggai Kepulauan. Sang kabupaten induk pun sekarang sudah keluar dari kategori daerah tertinggal. Berapa PAD kabupaten induk? Berapa pula PAD sang anak atau kabupaten hasil pemekarannya? Silakan takjub. Untuk 2015, sang induk menargetkan perolehan PAD Rp 1,3 triliun. Sedangkan sang anak cuma Rp 17 miliar. Perbedaan kedua PAD jelas besar sekali. Tapi ya maklum saja. Situasi dan kondisi kedua kabupaten itu memang berbeda.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) sebenarnya menginginkan PAD (pendapatan asli daerah) yang sedikit lebih kecil: Rp 15 miliar. Namun dalam pembahasan dengan DPRD Banggai Kepulauan, para wakil rakyat menghendaki agar PAD 2015 dinaikkan saja menjadi Rp 17 miliar. Alasannya, tahun sebelumnya pencapaian PAD bisa melebihi target. Target PAD 2014 Rp 12 milyar, realisasinya bisa Rp 15.9 miliar.

Pos pendapatan mana yang paling unggul di PAD Bangkep 2014? Ternyata, yang unggul adalah pos pendapatan lain-lain yang sah. Jumlahnya mencapai Rp 9,9 miliar (realisasinya 174,39 persen dari target). Tertinggi kedua adalah pos pajak daerah, senilai Rp 3,95 miliar (113,8 persen). Tertinggi ketiga, yang hanya terealisasi 60,89 persen, adalah pos retribusi daerah, sebesar Rp 1.78 miliar. Untuk 2015, DPRD mengimbau agar Pemkab Bangkeb menggenjot pendapatan dari retribusi pelayanan pelabuhan dan retribusi IMB.

Di kabupaten induk, PAD Kabupaten Banggai 2015 ditetapkan naik 20 persen dari tahun sebelumnya: naik Rp 219 miliar, dari sebelumnya Rp 1,1 triliun menjadi Rp 1,3 triliun. Soal sumber dana PAD 2015, bagian teramat besar adalah berasal dari pos dana perimbangan sebesar Rp 1 triliun. Sisanya didominasi dari pos pendapatan lain-lain sebesar Rp. 203,5 miliar.

Lantas, bereskah manajemen keuangan Pemkab Bangkep? Mungkin oke-oke saja. Memang, APBD Bangkep 2011 pernah disebut payah. Soalnya, selain karena pencapaiannya lebih rendah dari target, laporan pertanggungjawabannya baru bisa dibahas DPRD pada bulan Oktober 2012. Tapi uniknya, di bulan Juni 2012, Pemkab Banggai Kepulauan mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng atas keberhasilannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2011. Dua pemkab lain di Sulawesi Tengah juga mendapat penghargaan di kesempatan yang sama: Pemkab Donggala dan Pemkab Sigi.

Yang juga unik dari APBD 2011 adalah hal-hal yang targetnya dibawah pencapaian. Dishubkominfo gagal menghabiskan anggaran Rp 1,6 miliar yang diperuntukkan bagi pengadaan alat-alat angkutan bermotoro di atas air. Yang terpakai hanya 25 persen atau Rp 415 juta. Kemudian --ini yang lebih asyik--, aparat di Sekretariat Daerah gagal punya mobil atau kendaraan baru. Pasalnya, dari angggaran yang disediakan sebesar Rp 142 juta, yang terpakai sebesar 0 (nol) persen.