Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah

Hingga akhir tahun silam, nama Kabupaten Buol terus meramaikan media massa. Penyebabnya tak lain adalah keterlibatan konglomerat Hartati Murdaya dalam kasus suap terhadap mantan Bupati Buol Amran Batalipu senilai 3 miliar. Keduanya sudah dijatuhi vonis pada Februari 2013. Hanya saja, sang konglomerat ternyata tak perlu menjalani masa tahanannya yang 2 tahun 8 bulan. Agustus 2014 lalu, bos Berca Group itu dinyatakan bebas bersyarat. Adapun Amran Batalipu masih menjalani hukuman 7,5 tahun penjaranya.

Hartati Murdaya terjerat kasus korupsi lantaran terjun ke bisnis kelapa sawit dan pabrik CPO di Buol lewat PT Hardaya Inti Plantations (HIP). Perusahaan ini memiliki hak guna usaha (HGU) atas lahan seluas 22.780 hektar, yang berlaku sejak 1995 hingga 2033. Dan mungkin akan bertambah 4.500 hektar lagi kalau Bupati Amran Batalipu tak keburu ditangkap KPK. Kiprah Hartati di Buol itu, yang juga ia paparkan dalam pleidoi-nya, dinilai hakim sebagai hal yang baik karena bagaimanapun juga ikut berperan memajukan Kabupaten Buol. Mungkin, pertimbangan manis semcam ini pula yang kemudian membuatnya mendapat pembebasan bersyarat.

Setuju atau tidak dengan pendapat manis Pak Hakim, yang jelas banyak orang yang masih mempertanyakannya. Termasuk bupati Buol yang sekarang: Amirudin Rauf. Ia pernah bilang, kontribusi PT Hardaya Inti Plantations bagi pendapatan asli daerah (PAD) Buol masih kecil. Pertahunnya, perusahaan itu hanya menyumbang PAD sebesar Rp 300 juta. Hal ini tak disepakati pihak Hardaya. Menurut mereka, perusahaan itu menyumbang Rp 3 miliar per tahun ke PAD Buol. Plus, perputaran uang yang melibatkan Hardaya senilai Rp 8 miliar per bulan di perekonomian Buol.

Kabupaten Buol sendiri terbilang kabupaten muda. Dia berasal dari sebagian kecamatan yang ada di Kabupaten Buol Toli-toli, yang dipisahkan lewat UU No. 51 tahun 1999. Sang kabupaten induk sendiri, lewat UU itu pula, berganti nama menjadi Kabupaten Tolitoli, alias tak lagi pakai kata Buol. UU tadi juga menetapkan pembentukan Kabupaten Morowali (pemekaran dari Kabupaten Poso) dan Kabupaten Banggai Kepulauan (pemekaran dari Kabupaten Banggai).

Sekarang, Kabupaten Buol sedang sibuk membangun kompleks kantor pemerintahan yang amat luas di Kecamatan Biau. Jalan utama komplek perkantoran ini panjangnya tak kurang dari 2 kilometer. Di ujung timur jalan utama, dekat ke pantai dan keramaian, berdiri megah bangunan bulat dan berkubah bulat besar, yang tak lain adalah gedung DPRD Kabupaten Buol. Adapun kantor bupati, yang tak kalah megah tapi hanya punya dua kubah kecil, dibangun di ujung barat jalan utama tadi. Kantor baru ini sudah digunakan dan juga jadi tempat favorit masyarakat Buol yang terbilang rajin menggelar unjuk rasa.

Mau ikut mendapatkan proyek? Masih banyak kok proyeknya. Salah satunya, yang bernilai Rp 950 juta, adalah proyek 'Penimbunan Kantor Bupati Buol'. Lho, kantor bupatinya mau dikubur? Bukan. Itu judul proyeknya. Detailnya sendiri bilang kalau itu adalah proyek penimbunan halaman kantor bupati.

1. Biau
   
2. Momunu
   
3. Bokat
   
4. Bunobogu
   
5. Paleleh
   
6. Paleleh Barat
   
7. Gadung
   
8. Lakea
   
9. Tiloan
   
10. Bukal
    
11. Karamat