Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Kantor Bupati Indragiri Hilir terbakar hebat pagi tadi. Kabar yang mengalir pun heboh. Banyak yang bilang gedungnya ludes terbakar. Bahkan ada yang bilang sampai rata dengan tanah. Usai kejadian, berbagai foto muncul. Gedungnya memang terbakar, tapi tak sampai rata dengan tanah. Termasuk yang terbakar adalah ruang kerja Bupati M Wardan dan Wakil Bupati Rosman Malomo. Dan yang jelas, yang terbakar adalah gedung lama, yang konon sudah berusia 30 tahun. Gedung baru yang dibangun pada 2007, yang lebih megah dan menjulang, aman-aman saja di bagian belakang. Pak Bupati pun sudah ada niat pindah ke situ.

Di Pulau Sumatera yang membentang miring dari Barat Laut ke Tenggara, Kabupaten Indragiri Hilir berada di ujung tenggara Provinsi Riau, dan bertetangga dengan Provinsi Jambi. Di sebelah timurnya, Inhil ---sebutan singkatnya-- punya garis pantai yang menghadap ke Kepulauan Riau. Kabupaten yang sudah eksis sejak 1965 ini dikenal sebagai ''Negeri Seribu Jembatan'' karena wilayahnya terpotong-potong oleh banyak sungai. Sebutan itu merupakan pengganti sebutan lama: Negeri Seribu Parit. Sebutan itu diganti mungkin karena --dalam bahasa Indonesia-- parit lebih bermakna sungai kecil atau bahkan got. Berbeda dengan umumnya komunitas melayu yang memaknainya sebagai sungai, besar ataupun kecil.

Bupati M Wardan merupakan bupati baru Kabupaten Indragiri Hilir. Ia dan Wabup Rosman Malomo dilantik pada 22 November 2013. Keduanya tidak dilantik di gedung DPRD, melainkan di lapangan futsal yang jadi kebanggaan Inhil: Venue Futsal, di Jalan Lingkar II Tembilahan. Diberi nama seperti itu karena merupakan 'venue' atau tempat penyelenggaraan pertandingan futsal PON XVIII Riau (9-20 September 2012). Venue Futsal atau Futsal Venue ini dibangun dengan biaya Rp 79 miliar, yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil. KPK sudah mengusut dugaan korupsi proyek ini, dan proyek fisik PON lainnya, sebelum dan sesudah PON.

Ketika akhirnya Venue Futsal diserahkan pada awal 2013 ke Pemkab Inhil, kontraktornya, PT Wijaya Karya Tbk (persero) , masih sibuk memperbaiki venue yang sudah mulai rusak di sana-sini. Adapun kasus korupsi PON XVIII baru tuntas 12 Maret 2014 lalu, ketika Majelis Hakim Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis 14 tahun penjara bagi mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Saat PON berlangsung, ia masih menjalani periode ke-2 jabatan gubernurnya.

Gedung baru kantor bupati Inhil pun dibangun kontraktor pelat merah: PT Pembanguan Perumahan Tbk (persero). Disebut sebagai 'perluasan kantor bupati', nilai proyek yang diperoleh PT PP Tbk pada 7 Mei 2007 itu mencapai Rp 64,6 miliar. Pemkab Inhil mendanai proyek itu dengan anggaran tahun jamak, lewat Perda No. 15 tahun 2006. Salah satu alasan perluasan kantor yang disebut perda itu adalah karena kantor yang ada sudah dipakai lebih dari 20 tahun. Pada 2009, karena proyek tak kunjung rampung, masa pengerjaannya diperpanjang hingga 956 hari kerja, lewat Perda No. 03 tahun 2009.

Proyek perluasan kantor itu sekarang sudah selesai. Kantor lama yang sudah dipakai lebih dari 20 tahun pun sudah habis terbakar. Kelihatannya, Pak Bupati mau tak mau harus masuk ke kantor hasil perluasan.