Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

Tahun 2015 ini gedung baru kantor bupati Manokwari Selatan rampung, kata Penjabat Bupati Manokwari Edy Budoyo, Januari lalu. Pembangunannya sudah dimulai tahun lalu dan ditaksir menelan anggaran Rp 44 miliar. April lalu, Edy Budoyo rampung masa baktinya dan digantikan Penjabat Bupati yang baru, Lazarus Indouw. Mulai menempati kantor baru? Tidak. Kantor yang baru masih belum selesai. Dan uniknya, Lazarus malah bilang akan membangun gedung kantor bupati yang baru lagi, di Boundij, alias di lokasi yang sudah ditetapkan oleh UU pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan.

UU No 23 tahun 2012 tentang Pembentukan Manokwari Selatan memang menetapkan Boundij, yang berada di Distrik Ransiki, sebagai ibukota. Tak diketahui apakah Boundij, yang biasa juga disebut Bondi, berstatus desa ataukah kampung, atau mungkin tingkatan wilayah yang lain lagi. Selain namanya di UU, tak banyak info lain yang ditemukan tentang sosok Boundij. Juga tak diketahui, mengapa UU itu begitu spesifik menyebut lokasi ibukota ke area tertentu, tidak sefleksibel UU lain yang sebatas menyebut kecamatan atau distrik.

Sejak terbentuk, Kabupaten Manokwari Selatan belum punya bupati hasil pilkada. Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari ini baru akan menggelar pilkada berbarengan dengan banyak daerah lain pada Pilkada Serentak Desember 2015. Edi Budoyo, staf ahli bupati Manokwari bidang Hukumm dan HAM, dilantik sebagai Penjabat Bupati Manokwari Selatan pada 22 April 2013. Pada 16 November 2013, pria asal Boyolali, Jawa Tengah, ini meresmikan kantor bupati yang sederhana (foto di atas), yang konon peninggalan sebuah perusahaan swasta yang dulu beroperasi di sana.

Awal Januari 2015, Edy Budoyo mengabarkan kalau kantor bupati yang baru, yang sudah mulai dibangun sejak 2014, bisa rampung pada 2015 ini. Dibangun dalam 2 tahap, gedung kantor itu bakal menghabiskan anggaran Rp 44 miliar. Belum sempat menempati kantor barunya, masa jabatan Edy Budoyo keburu habis. Pada 24 April 2015, Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O Atururi melantik penggantinya: Lazarus Indouw, yang ketika itu menjabat Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.

Pergantian Penjabat Bupati Manokwari Selatan ini ternyata jadi heboh. Di hari yang sama dengan saat pelantikan di Manokwari, ibukota Papua Barat, masyarakat Manokwari Selatan menggelar aksi protes di Manokwari Selatan. Mereka memblokade kantor bupati dan berbagai kantor pemerintahan lainnya. Aksi itu dilakukan karena mereka tak suka dengan Lazarous Indouw, dan menuntut gubernur untuk memperpanjang masa jabatan Edy Budoyo. Aksi blokade itu baru bisa dibubarkan pada Senin depannya.

Blokade usai, Lazarus Indouw pun menjalankan kepemimpinannya. Dan Juni 2015 lalu, ia kedatangan tamu dari Jakarta: Teguh Setyabudi, Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD, Ditjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri. Teguh Setyabudhi datang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Evaluasi Daerah Otonomi Baru. Kepada sang tamu inilah Lazarus bercerita tentang niatannya membangun kantor bupati yang baru, di lokasi yang sesuai dengan yang ditetapkan UU. Sedangkan kantor bupati yang sudah mulai dibangun di era Edy Budoyo tetap akan dirampungkan dan kelak akan jadi kantor unsur pemerintahan yang lain. Juga diungkapkan bahwa pembangunan kantor yang sekarang baru sampai tahap I dan sudah menelan anggaran sekitar Rp 5 miliar.

Apa komentar Edy Budoyo soal 'kantornya' yang tak sesuai undang-undang? Edy membenarkan kalau lokasi kantor bupati bergeser sekitar 2 kilometer dari lokasi yang ditetapkan UU: Boundij. Alasannya, lokasi yang sebenarnya berada di daerah rawan gempa: lapisan tanah di bawah area Boundij adalah tempat persinggungan patahan Sesar Ransiki dengan patahan sesar Sorong. Dan sebelum perpindahan lokasi, kata Edy Budoyo, sudah disosialisaikan kepada banyak pihak: mulai dari tetua adat, pemilik hak ulayat, hingga ke semua stakeholder di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan.