Pemerintah Kabupaten Sekadau

Kantor Bupati Sekadau, Kalimantan Barat, sedang populer di bulan Maret ini. Bukan karena arsitektur gedungnya yang khas bergaya rumah panggung. Juga bukan karena di dekatnya ada juga Gedung DPRD, yang sama-sama dibangun PT Hutama Karya pada 2006. Juga bukan lantaran di komplek perkantoran pemda itu terdapat Masjid Monumental 'Al-Dzikra', serta Gereja Katolik Monumental 'Santo Petrus Rasul' yang diresmikan Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr. Antonio Guido Filipazzi pada September 2009.

Penyebab kepopuleran Kantor Bupati Sekadau, atau tepatnya Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Sekadau, tak lain adalah kasus korupsi. Hebatnya, yang turun tangan adalah Kejaksaan Agung, bukan kejaksaan lokal atau kejaksaan provinsi. Walhasil, saat ini tak kurang dari 6 pejabat dan mantan pejabat Kabupaten Mendekam di Rutan Salemba, Jakarta. Termasuk mantan Plt Bupati Sekadau Abdul Muis Haka.

Yang jadi isu bukanlah korupsi pembangunan gedungnya. Melainkan tanah seluas 207 hektar yang sekarang jadi area kantor pemkab Sekadau. Menurut Kejaksaan Agung, para tersangka telah menggelembungkan harga pembelian tanah dari Rp 500,- per meter menjadi Rp 13.800,-. Total nilai korupsinya ditaksir mencapai Rp 14,4 miliar. Tanah berikut rawa-rawa yang berada di Kecamatan Sekadau Hilir itu resmi dibeli pada 2005.

Aksi beli tanah itu sendiri sudah dijajaki sejak 2003, tak seberapa lama setelah Kabupaten Sekadau terbentuk. Kabupaten ini, sebagai pemekaran dari Kabupaten Sanggau, memang baru berdiri lewat UU No. 34 tahun 2003, bersamaan dengan Kabupaten Melawi, yang dimekarkan dari Kabupaten Sintang. Adapun pembayaran tanahnya dilakukan lewat dana APBD tahun 2004 dan 2005.

1. Sekadau Hilir
   
2. Sekadau Hulu
   
3. Nanga Taman
   
4. Nanga Mahar
   
5. Belitang
   
6. Belitang Hilir
   
7. Belitang Hulu