WMO: Pemprov Jatim Terancam Gigit Jari

Surabaya Post -- Berlarutnya penentuan bagi hasil pengelolaan Blok West Madura Offshore (WMO) membuat posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim makin tersudut. Pemprov Jatim yang sebelumnya ingin mendapatkan dana bagi hasil dari Blok WMO diprediksi akan gigit jari.

Anggota Komisi A (Pemerintahan) DPRD Jatim Nizar Zahro pesimis kalau Pemprov Jatim akan mendapatkan dana bagi hasil dari pengelolaan migas di Blok WMO. Terlebih lagi, hingga saat ini belum ada persetujuan bagi hasil antara Pemprov Jatim dengan Pertamina selaku pemegang mayoritas pengelolaan Blok WMO. ''Gubernur sempat mengajukan permintaan bagi hasil sebesar 40 persen pada Pertamina karena yang 20 persen nantinya untuk Bangkalan dan Gresik,'' kata Nizar, Jumat (9/12).

Pemprov Jatim, kata dia, diminta untuk bijaksana dalam pembagian pengelolaan migas Blok WMO. Sehingga pelaksanaan pembagian bagi hasil tidak semakin berlarut-larut. Apalagi, dana bagi hasil Blok WMO dapat menambah pendapatan daerah dalam APBD. ''Semakin berlarut akan semakin membuat berdampak pada APBD dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga persoalan dana bagi hasil blok WMO harus cepat selesai,'' ujarnya.