Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Farhat Abbas, pengacara yang getol jadi selebriti, punya kenangan tak enak dengan warga Kabupaten Kolaka Timur. Mereka dianggapnya ikut andil sebagai penyebab kekalahannya dalam pemilihan Bupati Kolaka pada Oktober 2013. Bisa begitu karena saat pilkada itu, warga kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka itu masih berhak menyalurkan hak pilihnya di kabupaten induk. Farhat sempat menggugat ke MK, namun ditolak, karena sebelum pilkada ia sudah setuju pada daftar pemilih tetap (DPT) yang memang menyertakan warga Kolaka Timur. Kalau gugatan dikabulkan Farhat bakal menang? Mungkin tidak, karena perolehan suara Farhat hanya 3,5 persen, alias berada di urutan ke-5.

Kabupaten Kolaka Timur dimekarkan dari Kabupaten Kolaka lewat UU No 8 tahun 2013, yang diteken Presiden SBY pada 11 Januari 2013. Adapun DPR-RI sudah mengetukkan palu pengesahannya pada 14 Desember 2012. Mendagri Gamawan Fauzi meresmikan kehadirannya --bersama 9 kabupaten lain dan Provinsi Kalimantan Utara-- pada 22 April 2014. Mendagri juga melantik Tony Herbiansyah sebagai penjabat Bupati.

Berbulan-bulan tak punya kantor, 15 Januari 2014 lalu barulah Pemkab Kolaka Timur punya kantor sendiri. Lahan kantornya amat luas: 7 hektar. Tapi gedung kantornya berukuran tak terlalu besar: 24 meter X 18 meter. Cukup sebesar itu karena statusnya adalah kantor sementara. Pembangunan kantor sementara itu menghabiskan biaya Rp 880 juta.

Saat meresmikan kantor sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam juga disuguhi presentasi masterplan komplek perkantoran Pemkab Kolaka Timur yang akan mulai dibangun tahun 20914 ini. Lokasinya masih sama, di Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, tapi lahannya diperluas hingga 14 hektar. Perluasan ini kabarnya tidak menyerebot kawasan hutan lindung yang bersebelahan dengan area komplek kantor bupati.

Kompleks kantor bupati Kolaka Timur akan dibangun bertahap. Tahun ini, untuk gedung kantor bupati dialokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Juga akan dibangun gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum, Didnas Pendidikan, BPMD, dan Dinas Kesehatan. Masing-masing kantor ini mendapat jatah anggaran Rp 2 miliar. Selain perkantoran eksekutif, wakil rakyat juga kebagian. Kantor DPRD, yang berada di Desa Tasaeha, akan dibangun dengan dana Rp 4,5 miliar.

1. Tirawuta
   
2. Loea
   
3. Ladongi
   
4. Poli Polia
   
5. Lambandia
   
6. Lalolae
   
7. Mowewe
   
8. Uluiwoi
   
9. Tinondo