Gunung Tangkuban Perahu

Hidup segan mati tak mau. Itulah 'status' Gunung Tangkuban Perahu. Kawahnya masih aktif, asap mengepul terus, tapi dia masih jauh dari kemungkian meletus besar-besaran. Walhasil, gunung itu terlihat amat seksi dan menjadi tujuan wisata favorit. Orang tak perlu repot-repot mendaki gunung. Mobil dan bus wisata bisa mendekat, menurunkan ribuan orang, dan parkir dengan santai di pinggiran kawah berketinggian 2.084 meter DPL. Benar-benar ramai. Pengelolanya, PT Graha Rani Putra Persada, bisa menyetor Rp 6 miliar kepada sang pemilik: Kementerian Kehutanan.

Angka Rp 6 miliar, yang merupakan penghasilan tak kena pajak, merupakan perolehan PT Graha Rani Putra Persada sepanjang 2012, yang diperoleh dari sekitar 1,9 juta wisatawan. Perusahaan ini menjadi pengelola sejak Januari 2010. Pada Agustus 2010, atau 8 bulan sejak beroperasi, perusahaan itu pernah mengungkap pendapatan sebesar Rp 3,4 miliar. Pemasukan itu bersumber dari 4.000 sampai 6.000 pengunjung yang berdatangan di akhir pekan. Kalau hari biasa, jumlah wisatawan hanya sekitar 1.500-an orang. Adapun hak kelola yang dipegang PT Graha Rani Putra Persada mencakup wilayah seluas 250 hektar. Yang sudah diberdayakan baru sekitar 25 hektar. Masa berlaku lisensi pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Perahu berlaku selama 30 tahun, hingga 2038.

Sebelum dikelola swasta, TWA Gunung Tangkuban Perahu dikelola oleh Perum Perhutani (KPH Bandung Utara). BUMN ini mendapat hak kelola sejak 2002 sampai 1 Juni 2007. Pendapatannya: Rp 2,67 miliar (2002), Rp 4,18 miliar (2003), Rp 4,07 miliar (2004), Rp 2,89 miliar (2005), Rp 3,88 miliar (2006), dan terakhir, 1 Januari-21 Juni 2007, Rp 2,19 miliar lebih. Selepas dikelola Perhutani, pengelolaan dijalankan langsung oleh Ditjen Kehutanan hingga akhirnya diserahkan ke swasta.

Berapa yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari TWA Gunung Tangkuban Perahu? Nol besar. Tangkuban Perahu itu milik pemerintah pusat, via Kementerian Kehutanan, via Balai Besar Konservasi Suberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Barat. Tahun lalu, Dede Yusuf, sewaktu masih menjabat Wagub Jabar, kepada tim BPK yang sedang mengaudit, bilang kalau TWA Gunung Tangkuban Perahu tak menyumbang apapun bagi PAD Jawa Barat. Pemprov Jabar hanya berperan saat diminta memberi rekomendasi soal penyerahan pengelolaan kepada PT Graha Rani Putra Persada. Apa bunyi rekomendasinya: ''salah prosedur''. Sampai sekarang, masalah pengelolaan ini masih terus diributkan oleh banyak pihak.

Pada awal September 2012, Gunung Tangkuban Perahu sempat bersin-bersin. Kontan kawasan wisata ini langsung dinyatakan tertutup. Untunglah kegenitan itu tak lama. Setahun kemudian, Oktober 2013, kegenitan itu terulang lagi, hampir sebulan penuh. Dan di penghujung 2013 lalu, PT Graha Rani Putra Persada mengumumkan kalau mulai Januari 2014, harga tiket masuk TWA Gunung Tangkuban Perahu naik. Untuk wisatawan lokal, naik dari Rp 11 ribu menjadi Rp 17.000, atau naik 54 persen. Sementara untuk wisatawan mancanegara, naik 150 persen, dari Rp Rp 30.000 menjadi Rp 75.000.