Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Sukoharjo adalah kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Wilayahnya hanya 1,43 persen luas wilayah Jawa tengah, atau hanya 46.666 kilometer persegi. Kabupaten ini lahir dari 'gerakan anti-swapraja' atau anti-pemerintahan raja-raja di Surakarta.

Ceritanya, di zaman Jepang dulu wilayah Karesidenan Surakarta dipecah menjadi dua pemerintahan kerajaan (swapraja): Mangkunegaran dan Kasunanan. Wilayah Mangkunegaran meliputi kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan sebagian kota Solo. Sedangkan wilayah Kasunanan mencakup kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kutha Surakarta. Sukoharjo sendiri, ketika itu, menjadi salah satu kawedanan di Kutha Surakarta.

Di zaman Indonesia merdeka, pada 27 Mei 1946 Kabupaten Karanganyar nekat menyataka diri keluar dari Mangkunegaran. Langkah ini lantas diikuti Sragen dan Boyolali, yang menyatakan keluar dari Kasunanan.

Kutha Surakarta menyusul pada 16 Juni 1946 dengan memproklamirkan berdirinya Kotamadya Surakarta. Langkah Kotamadya Surakarta itu direstui pemerintah pusat dengan menerbitkan PP No. 16/SD tanggal 15 Juli 1946 yang secara defakto 'menghapus' keswaprajaan Mangkunegaran dan Kasunanan.

Keluarnya PP ini lantas dimanfaatkan pula oleh kawedanan Sukoharjo, Bekonang, dan Kartasura untuk membentuk kabupaten tersendiri: Kabupaten Sukoharjo. Tanggal keluarnya PP itu sekarang diperingati sebagai hari lahir Kabupaten Sukoharjo.

Langkah pembentukan Kabupaten Sukoharjo itu akhirnya direstui pemerintah pusat lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1. Sukoharjo
   
2. Grogol
   
3. Baki
   
4. Gatak
   
5. Kartasura
   
6. Mojolaban
   
7. Polokarto
   
8. Bendosari
   
9. Nguter
   
10. Tawangsari
    
11. Bulu
    
12. Weru