Sulawesi Kertajaya Hotel, Kota Surabaya

Hotel yang menyandang nama 'Sulawesi' di Surabaya bukan cuma Hotel Sulawesi Gorontalo. Ada satu lagi hotel melati yang juga memakai kata 'Sulawesi': Hotel Sulawesi Kertajaya. Hotel 42 kamar ini juga suka jadi sasaran razia Satpol PP Kota Surabaya? Katanya sih tidak. ''Aman. Dijamin aman Mas. Meskipun ada razia, warga sini ada yang Satpol PP. Pasti ada yang ngasih tahu jika ada razia ke sini,'' bilang Dwi, salah seorang resepsionis Hotel Sulawesi Kertajaya kepada Surabaya Pagi. Benar-benar dijamin aman?

Jaminan aman yang dibilang Dwi mungkin berlaku dulu, saat ia berbincang dengan wartawan Surabaya Pagi yang 'menyamar sebagai tamu hotel' pada Maret 2014. Kalau sekarang, jaminan itu boleh dibilang sudah kadaluwarsa. Buktinya, Rabu lalu, 7 Juni 2017 dini hari, Satpol PP -- yang bersama aparat kepolisian dari Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Surabaya menggelar Operasi Sutra (Surabaya Tertib Ramadan)--, berhasil mengamankan 6 pasangan mesum dan seorang gadis yang disebut sebagai korban human trafficking.

Pada saat Operasi Sutra tadi, Unit PPA Polrestabes Surabaya mencatat: dari 42 kamar yang ada di Sulawesi Kertajaya Hotel, 21 kamar diantaranya berstatus terisi. Adapun perempuan yang jadi korban human trafficking dijumpai di kamar 224, di hotel berlantai 2 itu. Perempuan asal Kendal (Jawa Tengah) berinisial ER ini mengaku dijual oleh rekan kerjanya sendiri yang berinisial SH. Rekannya ini ternyata memang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polrestabes Surabaya.

Koran Surabaya Pagi dulu menulis tentang Sulawesi Kertajaya Hotel, dan sejumlah hotel lainnya, dalam konteks makin menjamurnya hotel-hotel non-bintang di kawasan pemukiman di Kota Surabaya, menjelang penutupan lokalisasi Dolly pada Juni 2014. Hotel-hotel itu bisa menjamur karena Pemkot Surabaya terkesan mengobral izin hotel. Pada 2013, misalnya, Pemkot Surabaya mengeluarkan 23 izin hotel baru. Para wakil rakyat di DPRD Surabaya membenarkan hal itu dan bilang bahwa bukan cuma izin hotel, izin homestay pun banyak diterbitkan.

''Ditutupnya lokalisasi bukan solusi untuk memberantas protitusi di Surabaya jika Pemkot tidak membatasi ijin hotel dan homestay,'' kata Dedy Prasetyo, politisi Partai Demokrat yang jadi anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya.