Konawe Kepulauan

• Pemkab Konawe Kepulauan Salurkan Dana Desa

  Jumat, 4 April 2014 18:50:03

  3147 klik
  Antara Sultra -- Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyalurkan alokasi dana desa (ADD) tahun 2014 kepada 89 kepala desa. Besaran ADD bervariasi antara Rp34 juta hingga Rp39 juta per desa atau tergantung klasifikasi desa penerima berdasarkan jumlah penduduk dan sarana prasana yang tersedia.

• Pembangunan Konawe Kepulauan Terus Digenjot

  Jumat, 28 Maret 2014 17:35:48

  3136 klik
  Suara Kendari -- Pasca resmi menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Konawe Kepulauan langsung tancap gas mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Sulawesi Tenggara. Di bawah kepemimpinan Drs H Nur Sinapoy Msi, mulai menggenjot pembangunan di bumi Konawe Kepulauan. Diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor bupati konawe kepulauan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, H Nur Alam SE, MSi, pada akhir 2013 lalu, sebagai pertanda dimulainya pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat setempat.

• Bupati Konkep Serahkan DPA Kepada Pimpinan SKPD

  Senin, 3 Maret 2014 10:50:28

  2801 klik
  Kabar Sultra -- Bupati Konawe Kepulauan Nur Sinapoy menyerahkan draft Daftar Penggunaan Aggaran (DPA) tahun 2014 kepada pimpinan SKPD lingkup Pemkab Konawe Kepulauan. Penyerahan DPA itu, yang dilakukan berbarengan dengan penandatanganan pakta integritas, berlangsung di Aula Pondopo Kantor Camat Wawonii Barat, Senin (17/2). DPA menyebutkan: pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan Konkep berjumlah Rp. 104 Miliar lebih, dana alokasi umum (DAU) Rp 97 Miliar lebih, pendapan lain-lain yang sah Rp 16 miliar, dan bantuan dari Pemprov Sultra Rp 5 miliar lebih. Kemudian Belanja Daerah tidak langsung yakni Rp 21 milair lebih, dan belanja langsung Rp 98 miliar.

• Sekda Droping Ditolak Masuk Konawe Kepulauan

  Selasa, 18 Februari 2014 17:30:52

  2513 klik
  Media Sultra -- Polemik terkait penunjukkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus berlanjut. Sebagian pihak ‘mengharamkan’ Sekda droping masuk ke daerah itu, sementara Gubernur Sultra Nur Alam tidak mau terburu-buru dalam menetapkan Sekda konkep. Seruan penolakan Sekda impor itu datang dari Lembaga Independen Pemantau Kebijakan (Lintas) Sultra, Selasa (18/2).

• 200 Ha Lahan Untuk Perkantoran Konawe Kepulauan

  Senin, 25 Nopember 2013 16:49:07

  2523 klik
  Antara Sultra -- Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang baru saja ditetapkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) melalui UU nomor:13/2013, telah menyediakan lahan seluas 200 hektare untuk kawasan pusat perkantoran di daerah itu. Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, di Kendari, Senin mengatakan, kawasan perkantoran seluas itu terletak di Desa Bukit Mekar, Kecamatan Wawonii Barat, merupakan lahan yang memang disediakan masyarakat sebelum daerah itu resmi menjadi daerah otonomi baru.

• Konawe Kepulauan Gelar Pesta Rakyat

  Senin, 25 Nopember 2013 02:08:29

  2573 klik
  Republika -- Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar pesta rakyat sebagai rasa syukur setelah daerah itu resmi ditetapkan menjadi daerah otonom baru. Kegiatan yang diselenggarakan di Langara Konawe Kepulauan, Sabtu malam, dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra, Nur Alam, Sekda Sultra, Lukman Abunawas, Bupati Konawe, Kery Konggoasa, Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, Wakil Bupati Konawe, Parinringi tokoh-tokoh pemekaran dan ribuan masyarakat daerah itu.

• Nur Sinapoy Jadi Pejabat Bupati Konawe Kepulauan

  Rabu, 23 Oktober 2013 22:14:30

  2581 klik
  Iyaa.com -- H Muhammad Nur Sinapoy resmi dilantik menjadi pejabat Bupati Konawe Kepulauan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI di Jakarta, Rabu. Pelantikan pejabat Bupati Konawe Kepulauan yang dilaksanakan di Jakarta, bersamaan dengan pelantikan dua pejabat gubernur yakni Maluku dan Penjabat gubernur Maluku Utara dan tiga penjabat bupati lainnya yakni Morowali Utara (Provinsi Sulawesi Tengah) dan penjabat Bupati Musi Rawas (Sumatera Selatan).

• Perayaan Pemekaran Konawe Kepulauan, Masyarakat Banjiri Ibu Kota Kabupaten

  Senin, 6 Mei 2013 11:19:55

  2362 klik
  Suara Komunitas -- Setelah di tetapkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan (Wawonii) pada hari Jum’at (12/04/2013). Masyarakat Pulau Wawonii membanjiri kota Langara, di Kecamatan Wawonii Barat, yang menjadi ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan, untuk merayakan pesta rakyat dalam rangka menyambut pemekaran daerah ini. Pesta rakyat ini dilaksanakan pada hari Sabtu (20/04/2013). Acara perayaan pemekaran dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya, pemotongan Kerbau di lokasi ibukota Kabupaten, doa syukur bersama masyarakat Pulau Wawonii, acara ramah tamah, serta acara hiburan yang dilakukan pada malam harinya. Acara perayaan ini juga dimeriahkan oleh hadirnya beberapa orang artis lokal dan artis ibukota.

• GMWB Sambut Gembira Terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan

  Minggu, 14 April 2013 17:38:47

  2416 klik
  Sultra Online -- Terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan melalui rapat paripurna DPR-RI, Jumat (12/4/2013) lalu, disambut gembira oleh masyarakat Wawonii yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Wawonii Bersatu (GMWB) Sultra. Dalam jumpa persnya, Minggu (14/4), ketua GMWB, Muamar yang biasa disapa Mumu mengatakan, terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan dilalui dengan perjuangan panjang masyarakat Wawonii jyang didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Konawe.

• Warga Wawonii Protes Pemekaran Gagal

  Kamis, 25 Oktober 2012 02:00:26

  2327 klik
  Kompas -- Massa yang berjumlah sekitar 150 orang mendatangi Kantor Gubernur Sultra dan gedung DPRD Sultra di Kendari, Rabu (24/10). Mereka mempertanyakan kegagalan terbentuknya Pulau Wawonii menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan yang terpisah dari kabupaten induk, Konawe. Konawe Kepulauan merupakan salah satu dari enam daerah otonom baru (DOB) yang diusulkan dari Sulawesi Tenggara. Lima daerah lainnya adalah Kota Raha, Kabupaten Muna Timur, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Kolaka Timur. Usulan DOB dari Sultra itu termasuk dalam usulan 19 DOB dari seluruh Indonesia. Namun, Kementerian Dalam Negeri dan DPR pada 22 Oktober lalu hanya menyepakati pembentukan lima dari 19 usulan DOB itu.