Alor

• Rumah Jabatan Bupati Alor Terbakar

  Rabu, 18 September 2013 16:44:27

  2678 klik
  NTT Terkini -- Rumah jabatan Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 18 September 2013 sekitar pukul 13.50 Wita terbakar karena arus pendek listrik. Pemadam kebakaran milik pemerintah daerah yang dikerahkan berhasil memadamkan api, sehingga tidak sampai meratakan seluruh rumah jabatan itu. Kebakaran itu, menurut Kapolres Alor, Ajun Komisaris Besar I Made Sugana, tidak menghanguskan seluruh rumah jabatan itu. Hanya aula di samping kiri rumah jabatan yang ludes terbakar.

• Rumah Gratis Eks-Pengungsi Timtim Dimakan Rayap

  Rabu, 16 Januari 2013 12:59:16

  2412 klik
  Indonesia Raya News -- Perumahan gratis untuk eks pengungsi Timtim dan warga miskin di Kampung Sebanjar, Alor Besar, Kabupaten Alor, sudah diterima dengan gembira oleh warga. Namun, ada juga kekurangannya. Antara lain, semua rumah ternyata tidak berpondasi. Dinding tembok itu berdiri langsung di atas tanah, tanpa pondasi sloop di bawahnya. Penghuni eks pengungsi Timtim, Agus Kansela (32 tahun) mengatakan, ''Waktu Pak Menteri (Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz) kesini sempat tanya, berapa dalam pondasinya? Ada yang jawab 50 sentimeter. Pak Menteri kelihatan senang. Katanya: Bagus… bagus…''

• Merpati Kembali Buka Jalur Penerbangan Kupang-Alor

  Rabu, 26 Januari 2011 13:26:08

  3685 klik
  NTT Online -- Mulai Selasa, 25 Januari, Merpati Nusantara Airlines (MNA) kembali membuka jalur penerbangan Kupang-Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Jalur itu akan dilayani setiap hari dengan pesawat MA 60 yang berkapasitas 56 tempat duduk, kata Branch Office Manager MNA Kupang, Agus Longdong. Dalam penerbangan perdana Kupang-Kalabahi, Merpati mengajak terbagai berbagai travel agent yang selama ini jadi mitranya.

• Dinkes Alor Utang Rp 3 Juta untuk Pergi ke Lokasi KLB Diare

  Senin, 6 Desember 2010 11:31:57

  3004 klik
  Pos Kupang -- Dinas Kesehatan Kabupaten Alor terpaksa meminjam uang Rp 3 juta untuk berangkat ke Desa Purnama, Kecamatan Pureman, guna menangani kejadian luar biasa (KLB) diare yang menimpa 60-an warga. Dinkes Alor harus pinjam uang karena tidak mempunyai anggaran untuk mengatasi KLB penyakit. Uang pinjaman itu dipergunakan untuk biaya speed boat dari Kalabahi-Pureman pulang-pergi. Sedangkan untuk obat-obatan, dinkes kebetulan masih punya stok.

• Proyek Kantor Bupati Alor Rugikan Negara Rp 3 M

  Sabtu, 18 September 2010 09:23:01

  2230 klik
  Kupas Pos -- Kerugian yang dialami negara terkait pembangunan gedung baru Kantor Bupati Alor di kawasan Batunirwala, Kalabahi sesuai hasil temuan BPKP Perwakilan NTT sebesar Rp 3.162.581.522,21. Kerugian ini terdiri dari kerugian dana APBN Rp 1.937.196.738,77,00, dan kerugian daerah Rp 1.225.384.738,44,00 ditambah kerugian lain berupa asuransi tenaga kerja dan pembayaran pihak ketiga yang belum direalisasi. Data kerugian ini di sampaikan Wakil Bupati (Wabup) Alor, Drs. H. Jusran M. Tahir, dalam keterangan persnya kepada wartawan di ruang kerjanya di lantai II Kantor Bupati Alor, Kamis (16/9/2010) petang.

• Kantor Bupati Alor Tanpa Jaringan Telepon

  Rabu, 9 Juni 2010 22:23:14

  2287 klik
  Pos Kupang -- Kantor Bupati Alor yang baru di wilayah Batu Nirwala, Kota Kalabahi belum ada atau belum terpasang jaringan telepon dari PT Telkom. Dampaknya, aktivitas yang menggunakan faximile maupun internet di kantor yang megah ini tidak dapat dilakukan. Pimpinan proyek pembangunan gedung kantor, Ir. Yoseph Malaikosa, dikonfirmasi Pos Kupang di Kalabahi, Selasa (7/6/2010), mengatakan, saat pembangunan gedung berlangsung, kontraktor pelaksana, PT Adhi Karya telah memasukkan usulan sambungan telepon ke PT Telkom. Hingga gedung rampung dan diresmikan, jaringan telepon belum tersambung. Kontraktor pun lantas menggantikannya dengan telepon sistem kartu atau pulsa.

• Kantor Bupati Alor Rampung, Dana Rp 34 M Diaudit

  Kamis, 3 Desember 2009 08:28:31

  2340 klik
  Pos Kupang -- Wakil Bupati (Wabup) Alor, Drs. H Jusran Tahir yang ditemui, Rabu (2/12/2009), mengatakan, Pemkab Alor akan meminta lembaga berkompeten untuk mengaudit proyek tersebut. Audit, katanya, tidak dalam semangat mencari tahu ada penyimpangan atau tidak tapi untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Langkah ini ditempuh karena dana yang dihabiskan tidak sedikit, yakni Rp 34 miliar lebih.