Pemerintah Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, saat ini mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunannya daerahnya. Soalnya, seperti diungkap Bupati Mahsun Zain akhir Januari lalu, meski nilai APBD Kabupaten Purworejo mencapai Rp 1 triliun lebih, pemasukan dari PAD hanya Rp 70 miliar. Pemasukan PAD itu pun, kata Bupati yang tahun lalu menggugat cerai istrinya ini, 50 persennya disumbang oleh RSUD Purworejo, yang dananya pasti banyak kembali ke RSUD lagi. Adapun dari total APBD tadi, 70 persennya habis untuk belanja pegawai.

Kabupaten Purworejo, di era Indonesia merdeka, hadir sebagai salah satu kabupaten pembentuk Provinsi Jawa Tengah, lewat UU No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan di era Hindia Belanda, kehadirannya sudah dimulai sejak era Perang Diponegoro (1825-1830), sebagai Kadipaten Purworejo --yang dipimpin seorang bupati-- di lingkungan Karesidenan Bagelen.

Pada 1901, Karesiden Bagelen dihapus dan wilayahnya diintegrasikan ke Karesiden Kedu, dengan Kota Purworejo sebagai ibukota. Pada 1936, Kabupaten Purworejo dibentuk kembali dengan menyatukan kota Purworejo, Kabupaten Kutoarjo, dan sebagian Kabupaten Urut Sewu (sekarang Kabupaten Wonosobo). Kutoarjo sendiri sekarang hanya menajdi kecamatan di Kabupaten Purworejo.

1. Purworejo
   
2. Kutoarjo
   
3. Purwodadi
   
4. Kaligesing
   
5. Loano
   
6. Bener
   
7. Grabag
   
8. Butuh
   
9. Kemiri
   
10. Bruno
    
11. Pituruh
    
12. Bagelen
    
13. Bayan
    
14. Gebang
    
15. Ngombol
    
16. Banyuurip