Pemerintah Kabupaten Nias Utara

Gedung Kantor Bupati Nias Utara terlihat cantik dilihat dari langit. Sosok dinamisnya tampak seperti ulat berbentuk hurup U terbalik. Diniatkan bisa selesai dalam waktu 2 tahun, 2012 dan 2013, gedung ini malah berada dalam kondisi mangkrak saat Bupati Edwar Zega tutup jabatan pada April 2016. Pada 2017, dua pejabat yang meneken kontrak proyek sudah divonis penjara. Sekarang masih mangkrak? Sudah selesai. Ketika Google Street View jalan-jalan ke sana pada Mei 2016, sudah terlibat keseibukan para pekerja. Bupati M Ingati Nazara sudah menempatinya sejak Januari 2018.

Gedung Kantor Bupati Nias Utara yang baru, yang berada di Desa Fadoro Fulolo, tak terlalu jauh jaraknya dari kantor yang lama, di wilayah ramai Desa Hilidundra, bertetanggaan dengan Kantor Camat Lotu. Hanya sekitar 3 kilometer. Baik kantor baru maupun kantor lama sama-sama berada di Kecamatan Lotu. Mulai diwacanakan pada 2010, pembangunan kantor bupati mulai dilaksanakan pada 2012 dan dilaksanakan dengan 2 tahap atau 2 tahun. Pada 2012, PT Arta Graha Nauli mengerjakannya dengan nilai kontrak Rp 2,99 miliar. Tahun berikutnya, pekerjaan beralih ke PT Duta Unggul Sarana dengan nilai kontrak Rp 3,98 miliar.

Ketika masa kontrak pengerjaan proyek berakhir, gedung baru Kantor Bupati Nias Utara itu ternyata tak selesai. Walhasil, sebagaimana biasa terjadi, aroma korupsi pun mulai tercium. Buntutnya, pada Agustus 2015, Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli melakukan penyegelan terhadap proyek kantor bupati. Sebulan kemudian, tim dari BPKP Kantor Perwakilan Medan, dengan disertai tim ahli dari Politeknik Negeri Medan, melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan proyek kantor bupati itu.

Berapa potensi kerugian negara yang ditemukan BPKP dan Kejaksaan? Sepertinya tak terlalu menghebohkan. Ketika Pengadilan Tipikor Medan, Juli 2017, menjatuhkan vonis kepada dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemkab Nias Utara yang jadi tersangka proyek tadi, nilai korupsi yang terungkap hanya RP 178 juta. Atas perbuatannya, keduanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, serta denda Rp 50 juta, subsider sebulan penjara. Keduanya tak naik banding dan sekarang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli.

Kalau korupsi pembangunan gedungnya hanya Rp 178 juta, angka yang lebih besar adalah dugaan korupsi proyek jalan hotmix menuju Kantor Bupati Nias Utara. LSM Garuda RI (Gerakan Rakyat Peduli Amanat Republik Indonesia) Kepulauan Nias melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut bahwa proyek dengan anggaran tahun 1995 itu diduga merugikan negara senilai Rp 9,9 miliar. Ketika dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Nias yang meneken dana proyek, Murni Panjaitan, menyebut kalau kerugian negara yang ditemukan BPKP sebesar Rp 1,4 miliar. Ia sendiri, yang mengaku tak terlibat kejanggalan proyek, sudah mengembalikan dana sebesar Rp 700 juta. Juga, ia sudah pindah kerja.

Sekarang, gedung Kantor Bupati Nias Utara itu sudah rampung. Bupati Nias Utara M Ingati Nazara pun terlihat amat bersemangat untuk menempati kantor baru. Pada 25 Agustus 2017, misalnya, ia pernah mengelar apel pagi di halaman kantor bupati yang baru di Fadoro Fulolo. Padahal resminya, bupati dan jajarannya baru benar-benar pindah ke kantor baru pada 24 Januari 2018.