Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor

Kamis, 26 Januari 2017, para hakim Mahkamah Konstitusi semestinya menggelar rapat dua hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, di kawasan Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor. Tapi apa mau dikata, salah seorang dari mereka, Patrialis Akbar, di malam sebelumnya ditangkap KPK karena melakukan perbuatan tak selaras Pancasila dan konstitusi. Ia diduga menerima hadiah Rp 2,1 miliar dalam konteks uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya yang menyangkut dibolehkannya impor sapi dari negara-negara yang ternaknya belum bebas dari penyakit mulut dan kuku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menuntaskan berkas kasus mantan Menteri Hukum dan Ham itu pada 23 Mei 2017. ''Alhamdulilah, sudah dilimpahkan berkas ke JPU (jaksa penuntut umum). Insya Allah kasus ini akan segera disidangkan,'' kata Patrialis Akbar sendiri, di hari pelimpahan berkas dirinya. Tanpa menunggu lama, sidang perdana terhadap Patrialis Akbar pun digelar pada 13 Juni 2017. Usai sidang, kepada wartawan ia menyatakan membantah semua dakwaan jaksa dan bersumpah tidak menerima uang suap satu rupiah pun.

KPK menetapkan Patrialis Akbar --yang pada 16 Februari 2017 sudah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi-- sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar US$ 20 ribu dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 2,1 miliar) dari Basuki Hariman, direktur utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama. Uang suap itu diberikan agar Patrialis tak mengabulkan uji materil atas UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 36, tentang impor ternak berbasis zona (zona based, negara atau suatu wilayah dalam negara). Uji materil itu sendiri diajukan sejumlah pihak, termasuk Ketua Dewan Peternakan Nasional Teguh Boediyana, yang menginginkan impor ternak dilakukan berdasar negara asal (country based).

Patrialis Akbar, yang diangkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018 pada 23 Agustus 2013 (atas usulan Presiden SBY sebagai calon dari unsur pemerintah), pasti akrab dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ia juga hadir saat Presiden SBY meresmikan kampus milik Mahkamah Konstitusi itu pada 26 Februari 2013. Ia hadir dalam statusnya sebagai mantan Menkumham 2009-2011 atau salah satu Menkumham di era SBY. Adapun Mahkamah Konstitusi saat itu dipimpin Mahfud MD. Peresmian itu ditandai dengan pengetukan palu hakim sebanyak 3 kali oleh SBY, dengan diiringi kumandang lagu juga diciptakan SBY: Aku Yakin Sampai di Sana.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dibangun sejak 16 April 2012, di atas lahan seluas 14.200 meter persegi, dan menghabiskan dana APBN sebesar Rp 14,2 miliar. Kontraktor yang mengerjakannya adalah PT Nugraha Adi Taruna. Kampus yang berada di tepi jalan raya menuju kawasan Puncak itu, di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, terdiri dari 7 bangunan utama yang semua dinamai Grha Konstitusi: mulai dari Grha Konstitusi I sampai dengan Grha Konstitusi VII. Fungsi setiap gedung berlainan: penginapan bagi nara sumber (Gedung Widyaiswara), penginapan bagi peserta didik (Gedung Asrama), perpustakaan dan kantor, ruang kelas utama, ruang serbaguna, ruang diskusi, ruang makan bersama, dan rumah dinas. Adapun raker yang gagal pada Januari 2017 semestinya berlangsung di Grha Konstitusi III.

Siapa saja yang pernah ikut pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi? Banyak sekali. Mulai dari siswa SMA, santri, mahasiswa, hakim, politikus, pengacara, sampai ke kepala desa dan lurah. Tapi siapapun pesertanya, materi pendidikan yang disampaikan relatif sama: Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK. Siapa yang menanggung biayanya? Ya patungan. Saat Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Pondok Pesantren Angkatan III, misalnya, Pusdik menanggung penginapan, konsumsi, honorarium narasumber MK, moderator, dan panitia. Sementara mitranya, Direktorat Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah Kementerian Agama, menanggung biaya transportasi, insentif peserta dan narasumber Kemenag.