RSUD Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Ketua DPR-RI Ade Komarudin bertandang ke RSUD Kota Bekasi pada 9 Juni 2016. Ia senang melihat kondisi rumah sakit pelat merah itu. ''Rumah sakit di sini bersih sekali, seperti RS swasta. Membuat orang nyaman. Jadi, orang baru masuk saja, sudah sembuh,'' kata Akom, sapaan singkat sang anggota dewan. Sang tuan rumah, Dirut RSUD Kota Bekasi Dr dr Titi Masrifahati MKM, pasti gembira kinerja rumah sakitnya diapresiasi. Sayang, beberapa bulan kemudian, kedua tokoh ini sama-sama harus dicopot dari jabatannya. Walikota Bekasi Rakmat Effendi mencopot dirut RSUD Kota Bekasi pada 24 Agustus 2016, tanpa mengangkat dirut baru. Sementara Akom dilengserkan pada 30 November 2016 karena pelanggaran kode etik dan diganti oleh Setyo 'Papa Minta Saham' Novanto.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, atau yang legalnya bernama RSUD Chasbullah AM Kota Bekasi, sekarang sudah punya direktur baru: dr Pusporini. Mantan Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini resmi menjabat mulai 1 November 2016, setelah menggungguli 2 dokter lain, dr Ellya Niken Prastiwi dan dr Hindar Jaya, dalam open-bidding jabatan yang digelar Pemkot Bekasi. Dalam perbincangan dengan wartawan di awal masa jabatannya, dr Puspori berjanji akan memperbaiki layanan RSUD. Terutama soal layanan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat: pelayanan farmasi dan stok obat yang tidak maksimal. Langkah kongkrit yang langsung ditempuhnya adalah dengan mengganti pejabat Instalasi Farmasi dan jajarannya: kepala gudang, kepala bagian pelayanan, dan kepala bagian mutu.

Perkara ketersedian obat ini pula yang tahun lalu 'disebut-sebut' jadi alasan pencopotan Titi Masrifahati, yang menjadi dirut RSUD Kota Bekasi sejak 2011. Saat itu ramai diberitakan temuan Inspektorat Kota Bekasi tentang utang RSUD Kota Bekasi pada awal 2016 yang mencapai Rp 1 miliar kepada distributor obat. Ada juga yang menyebut Rp 1,8 miliar. Karena ada utang, pasokan obat pun jadi tersendat. Kekurangan dana? Tidak juga. Pihak Inspektorat sendiri melakukan audit atas permintaan Walikota Bekasi, karena saat melakukan sidak di awal tahun, ia menemukan adanya sisa anggaran pengadaan obat tahun 2015 sebesar Rp 6,5 miliar. Sisa anggaran itu besar? Tidak juga. Nilai itu sedikit lebih besar dari anggaran pembelian obat bulanan yang Rp 5 miliar. Pada 2016 lalu, total anggaran pembelian obat selama setahun tercatat sebesar Rp 50 miliar.

Ada korupsi pengadaan obat? Kelihatannya, setelah dirut diganti, persoalan dianggap selesai. Tak ada kasus korupsi yang membuntutinya. Lantas, Dr dr Titi Marifahati MKM sekarang kemana? Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini, bersamaan dengan pencopotannya, langsung alih tugas menjadi Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Pemerintah Kota Bekasi. Kok menerjuni bidang politik? Ingin mengikuti jejak Ade Komarudin? Entahlah. Yang pasti: ibu dokter ini, selain menyandang gelar Master Kesehatan Masyarakat (S2 - Fakultas Kesehatan Masyarakat UI), juga menyandang gelar Doktor Kebijakan Publik (S3 - Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pasundan).

Yang juga pasti, Titi Masrifahati meninggalkan jabatan dirut RSUD dr Chasbullah AM Kota Bekasi, jabatan basah yang dulu mengalirkan gaji Rp 75 juta per bulan. Serius? Itu kata Rommy Hermawan, anggota DPRD Kota Bekasi asal Parta Demokrat, pada Januari 2015. Menurut Titi, yang memberikan tanggapan beberapa hari kemudian, tudingan anggota dewan itu asal ngomong. Yang benar, total take home pay sebagai dirut RSUD Kota Bekasi hanya sebesar Rp 53,4 juta. Rinciannya: sebagai PNS, gaginya Rp 5,9 juta per bulan, berasal dari APBN. Lalu ada tunjangan daerah sebesar Rp 12 juta dari APBD. Yang terbesar adalah uang renumerasi dari BLUD (badan layanan umum daerah) RSUD Kota Bekasi sebesar Rp 35 juta.