PLTU Bolok

PLTU Bolok terbilang pembangkit listrik tenaga uap yang masih baru. Ia resmi beroperasi mulai 1 Oktober 2013. Yang menjadi operatornya dalah PT PJB Services, anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), yang merupakan anak perusahaan PT PLN (persero). Dengan kapasitasnya yang 2 x 16,5 MW, PLTU Bolok diharapkan bisa menstabilkan listrik di Pulau Timor yang beban puncaknya saat itu mencapai 59 MW (beban puncak seluruh NTT 119 MW). Sebelum ada PLTU berbahan bakar batubara itu, kelistrikan Pulau Timor dilayani PLTD Tenau (47 MW) dan PLTD Kuanino (10MW).

Biaya pembangunan PLTU Bolok mencapai Rp 450 milyar. Per tahunnya, pembangkit di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, ini butuh batubara sebanyak 19 juta ton. Pengoperasiannya pada bulan Oktober, menurut PT PJB Services, terbilang mundur 5 bulan dari rencana. Penyebabnya, ada seorang warga yang menolak di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, yang menolak pembangunan tower transmisi 70 KV yang lokasinya kebetulan berada di sebelah rumahnya. Penolakan ini disayangkan karena proses sosialisasi keamanan jaringan transmisi tegagangan tinggi sudah dilakukan sejak 2009. Tapi akhirnya menara itu akhirnya bisa dibangun juga.

PLTU Bolok sendiri, saat MV Karadeniz Powership Gokhan Bey diresmikan pengoperasiannya, sedang tidak sehat. Menteri BUMN Rini Soemarno yang datang mendampingi Jokowi, secara khusus sempat meninjau PLTU Bolok. Ternyata, ''Dari dua mesin ada, yang beroperasi hanya satu. Yang satu lagi, boiler atau ketel uapnya rusak, sehingga pengoperasiannya berhenti,'' terang Rini. Meski begitu Rini tak terlalu kecewa karena pengelola PLTU sudah memesan boiler baru. ''Saat ini masih dipesan. Kemungkinan sekitar Februari atau Maret, mesin yang rusak itu sudah bisa beroperasi, kata Rini, menyebut bulan Februari dan Maret 2017.

Sejak kapan boiler itu rusak? Rini tak cerita. Meski begitu ada berita kalau boiler itu rusak mulai 2 Desember 2015 atau sudah setahun lebih. Uniknya, kerusakan itu terjadi saat Ketua Komisi V DPR-RI Fary Francis dan anggota DPR lainnya sedang meninjau PLTU Bolok. Alkisah, rombongan wakil rakyat itu tiba di PLTU Bolok sekitar pukul 15.30. Mereka lantas mendapatkan penjelasan panjang-lebar dari Machnizon, direktur Regional PT PLN Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Tepat pukul 16.20, wakil rakyat Fary Francis mendapat giliran bicara. Tapi begitu akan bicara, listrik padam. Ketika peserta pertemuan melihat keluar, terlihat asap berwarna putih mengepul dari gedung tempat mesin PLN unit dua, yang berada 200 meter dari ruang pertemuan. Para pekerja pun lantas terlihat sibuk memadamkan api. 5 mobil unit pemadam kebakaran yang datang akhirnya bisa memadamkan api setelah 1 jam terjadi kebakaran.

Ibu Menteri dan anggota DPR tak menengok PLTU yang lain lagi, yang ada di lokasi yang sama? Lho, memangnya ada? Katanya sih ada. Namanya PLTU Kupang Baru (2x18 MW). Dibangun PT Santosa Makmur Sejahtera Energi, PLTU ini dulu dikabarkan akan beroperasi mulai Juni 2016. Sudah beroperasi? Entahlah. Tak ada lagi kabarnya. Yang jelas, yang dulu sibuk bicara soal PLTU Kupang Baru adalah Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo.

Yang juga pasti, PT Santosa Makmur Sejahtera Energi masih hadir di sana. Akhir Januari 2017 lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan inspeksi ke PLTU Bolok karena mendapat bisikan kalau disana ada 34 pekerja ilegal asal China. Setelah diverifikasi, ternyata benar. Ada 34 pekerja asal China, yang 12 di antaranya tak punya izin kerja resmi. Mereka bekerja untuk PT Santosa Makmur Sejahtera Energi. Berarti mereka itu pekerja PLTU Kupang Baru dong, bukan PLTU Bolok? Entahlah. Berbagai media menulis kalau yang diinspeksi dan yang memiliki TKA China adalah PLTU Bolok.

Bagaimana dengan pembangkit terapung Gokhan Bey? Ada tenaga kerja ilegal asal Turki? Pihak PT Kar Powership Indonesia pun akhirnya ikut memberikan penjelasan. Terutama karena ketika itu sejumlah media mengabarkan bahwa selain 12 TKA ilegal China, ada juga 34 TKA Turki ilegal yang bekerja di MV Karadeniz Powership Ghokan Bey. Isi penjelasan Powership Indonesia tak lain berupa penegasan bahwa seluruh tenaga kerja yg bekerja di Ghokan Bey merupakan pekerja resmi dan memiliki izin untuk bekerja di Indonesia.