Badiklatda Provinsi Jawa Barat, Windu, Kota Bandung

Birokrat bisa berinovasi. Percaya? Percaya saja. Buktinya, September 2015 lalu digelar 'Pameran Inovasi' yang menampilkan 46 inovasi karya birokrat, alias PNS, alias ASN, yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah (Badiklatda) Provinsi Jawa Barat. PNS asal Kota Depok, misalnya, menampilkan 'Sibugar'' alias Sistem Informasi Kebugaran, yang dimaksudkan untuk mengefektifkan kegiatan peningkatan kebugaran jasmani PNS. Lalu ada pula 'Simda Desa', alias sistem tata kelola keuangan desa, karya PNS asal BPKP Sulawesi Barat, yang kebetulan menjadi juara 1 pameran sekaligus lomba inovasi itu.

Kok ada PNS dari Sulawesi Barat di lingkungan kerja PNS Jawa Barat? Nama sang penyelenggara memang Badiklatda Pemprov Jabar. Tapi 'sekolah PNS' ini kebetulan sudah sejak 2014 mendapat 'akreditasi' dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan berhak menggelar Diklatpim Tingkat II secara nasional. Walhasil sekarang sudah amat banyak PNS dari berbagai provinsi di Indonesia --eselon II dan seterusnya-- yang berguru di Badiklatda Provinsi Jabar. Proses seleksi untuk mengikuti pameran dan lomba inovasi tadi misalnya, diikuti tak kurang dari 1.500 alumni berbagai gelombang Diklatpim. Yang lolos dan akhirnya ikut pameran hanya 48 orang.

Lomba dan pameran inovasi itu akhirnya memilih 5 orang pemenang dan yang jadi juara 1, seperti sudah disebut tadi, PNS asal BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Sulawesi Barat. Tepatnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar Gillbert August H Hutapea. Saat ikut diklat, jabatannya masih Kepala Perwakilan. Tapi saat pameran inovasi, dia sudah hijrah ke Jakarta dan menjadi Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, di Kedeputian Polsoskam dan PMK BPKP. Sekarang jabatan yang disandangnya sudah lain lagi: Direktur Pengawasan Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara (Gakum dan Setlemtertina), di Kedeputian Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP.

Pusing dengan nama lembaga di lingkungan BPKP yang barusan disebut? Kita tunggu saja inovasi para birokrat dalam melabeli nama lembaganya.