Kilang LNG Tangguh, Kabupaten Teluk Bintuni

Dia yang memikirkan pembangunan kilang LNG-nya, dia juga yang memikirkan pemasaran LNG-nya. 'Dia' yang dimaksud tak lain adalah pemerintah Indonesia. Maret 2015 lalu, Menteri ESDM sibuk membereskan soal pembiayaan 'proyek molor' pembangunan Train III Kilang LNG Tangguh. Sebulan kemudian, BP Berau Limited, sang pengelola kilang di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, itu berkicau kalau LNG 'calon' hasil produksi Train III masih kekurangan pembeli. Buntutnya, bulan Juni ini, Kementerian Perindustrian mengabarkan kesibukannya mencarikan konsumen. Caranya: mempercepat pembangunan 'proyek molor dan mangkrak' kawasan industri Teluk Bintuni. Tujuannya tak lain agar PT Pupuk Indonesia dan perusahaan petrokimia Jerman Ferrostaal GmbH, yang sudah siap berinvestasi di sana, bisa segera merealisasikan rencananya, beroperasi, dan akhirnya jadi konsumen Kilang LNG Tangguh.

Niatan membangun Train III alias instalasi pengolah LNG ke-3 di Kilang Tangguh sudah lama terdengar. Pada Desember 2012, Kementerian ESDM bilang sudah meneken rencana pengembangannya. Menurut rencana itu, kilang yang bisa menampung dan memproduksi gas alam cair (LNG) sebanyak 3,8 juta metrik ton itu bakal dibangun pada awal 2013 dan rampung pada 2018. Dua train sebelumnya, Train I dan Train II, yang sudah beroperasi sejak 2009, juga punya kapasitas yang sama.

Hingga April 2013, rencana itu ternyata masih rencana. Belum bicara pelaksanaan proyek, SKK Migas masih bicara soal 3 bank pelat merah pun yang siap mengucurkan kredit sindikasi untuk pembangunannya: PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.

Kabinet berganti, pengulangan kabar pun terjadi. Maret 2015, Kementerian ESDM kembali mengumumkan Train III Kilang LNG Tangguh akan dibangun pada Semester II tahun 2016. Soal pembiayaannyya masih sama seperti yang direncanakan sebelumnya, yakni memakai pola Trustee Borrowing Scheme (TBS), alias akan didanai oleh pendapatan yang dihasilkan dari produksi kilang sebelumnya. Sistem TBS ini sudah disosialisasikan sejak Januari 2012.

Sebulan berlalu, persoalan lain mulai diungkap. Selain soal pembiayaan ala TBS tadi yang masih terus didiskusikan, BP Berau Ltd, via BP Indonesia, pada pertengahan April 2015 bilang kalau pihaknya juga masih mencari pembeli LNG hasil Train III. Saat ini, yang baru bersedia membeli baru dua perusahaan: PT PLN (persero) sebanyak 1,5 juta metrik ton dan Kansai Electric (Jepang) sebanyak 1 juta metrik ton. Dengan kata lain masih ada 1,3 juta metrik ton yang belum jelas siapa pembelinya. Adapaun soal target penyelesaian dan pengoperasian Train III, BP Indonesia bilang akan terlaksana sesuai jadwal, yakni pada tahun 2020.

Masalah kekurangan pembeli itu boleh jadi bakal terpecahkan. Soalnya, bulan Juni ini pemerintah mengumumkan percepatan pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni. Yang dimaksud 'percepatan' ini tak lain adalah dimulainya kajian harga LNG antara PT Pupuk Indonesia, sebagai pengelola kawasan industri, dengan BP Berau Limited. Keduanya akan merundingkan harga yang pas bagi dua investor utama di sana, yakni PT Pupuk Indonesia sendiri, dan Ferrostaal GmbH, perusahaan petrokimia asal Jerman. Kajian ini baru akan rampung pada Juni 2016.

Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni sendiri, yang luasnya mencapai 2.344 hektar, sudah direncanakan pengembangannya sejak 2010. Yang ditunjuk sebagai pengelola adalah PT Pupuk Indonesia. Di masa awal pencanangannya, selain PT Pupuk Indonesia dan Ferrostaal GmbH, calon investor lainnya adalah LG Internasional (Korea) dan Sojitz Corporation (Jepang). Namun karena persoalan pasokan gas yang tak kunjung jelas, sekarang hanya dua nama investor tadi saja yang masih disebut-sebut.

Upaya 'ngangetin' proyek mangkrak ini sudah dimulai Januari lalu, ketika pemerintah mengumumkan pengembangan belasan kawasan industri di seantero Indonesia. Kalau dibaca detailnya, tidak semuanya merupakan kawasan industri baru, melainkan mencakup juga kawasan industri yang mangkrak. Termasuk kawasan industri Teluk Bintuni. Dan 'percepatan' sekarang ini, seperti dibilang Direktur Jenderal Industri Kima, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Harjanto, tak lain agar proyek mangkrak itu tidak tenggelam.