Pemerintah Kota Pekalongan

Ketua DPRD Kota Pekalongan Hj Balgis Diab ingin maju jadi calon walikota Kota Pekalongan pada pilkada serentak Desember mendatang. Namun perempuan yang juga ketua DPD Partai Golkar Kota Pekalongan ini punya satu ganjalan serius: suaminya, M Basyir Achmad, berstatus sebagai Walikota Pekalongan. Sekarang persoalan ini hampir beres. Sang suami, yang sudah dua periode memimpin kota Pekalongan, Sabtu kemarin, 20 Juni 2015, rela mengundurkan diri. Walhasil, kelak Ibu Ketua DPRD ini akan bertarung melawan Tasurun, tukang sampah Kota Pekalongan yang maju sebagai calon independen.

Hj Balgis Diab, S.Ag, SE, MM, sampai sekarang memang belum mendaftar secara resmi sebagai calon walikota. Namun siapapun tahu, sejak Agustus 2014, Golkar sudah memunculkan namanya sebagai calon kuat walikota dalam survei internal Golkar. Meski begitu, pada Desember 3014, sudah muncul 'kepastian' bahwa Balgis takkan maju, karena UU Pilkada tak membolehkan keluarga petahana (incumbent) mencalonkan diri. ''Aku rapopo,'' kata Balgis, Desember lalu, setelah dipastikan ia tak maju pilkada.

Bulan Juni 2015 ini situasi mendadak berubah. Ada angin surga dari KPU. Surat edaran KPU RI No 302/ KPU/VI tertanggal 12 Juni 2015 membolehkan anggota keluarga petahana maju pilkada kalau sang petahana mengundurkan diri dari jabatannya. Walhasil, sebagaimana Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya yang Senin lalu mengundurkan diri agar anaknya bisa maju jadi calon bupati, Walikota Kota Pekalongan M Basyir Achmad pun ikut-ikutan mundur. Saat mengumumkannya, ia menegaskan kalau pengunduran dirinya tak ada kaitannya dengan kemungkinan istrinya menjadi calon walikota. Golkar sendiri pun, kata Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Kota Pekalongan ini, memang belum memutuskan siapa yang bakal maju. Adapun masa pendaftaran calon walikota dari jalur partai adalah 26-28 Juli 2015.

Soal istri menggantikan jabatan suami, bagi Balgis Diab hal ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada Desember 2009, ia terpilih sebagai ketua DPD Golkar Kota Pekalongan untuk menggantikan suaminya yang sudah dua periode menempati jabatan itu. Hebatnya lagi, saat pemilihan ketua DPD Golkar itu, tak ada calon lain yang maju, alias Balgis Diab menjadi calon tunggal. Akankah Balgis kembali menggantikan suaminya yang juga sudah menduduki jabatan walikota selama dua periode (2005-2010 dan 6 Juli 2010- 6 Juli 2015)? Semua itu tentu terserah ketua DPD Golkar Kota Pekalongan sendiri: apakah ia akan merestui dirinya sendiri untuk jadi calon walikota. Baru selanjutnya terserah kepada para pemilih pada pilkada serentak Desember mendatang.

Istri walikota Pekalongan, Ratna Sofia, juga berniat maju sebagai calon walikota via jalur independen. Ia mendaftarkan diri pada 5 Juni lalu namun ditolak karena terganjal aturan soal petahana sebagaimana tertuang di UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Apesnya, ia mengaku baru tahu adanya surat edaran KPU RI No 302 pada 15 Juni 2015 atau tepat di hari terakhir pendaftaran calon independen. Walhasil ia tak sempat mendaftarkan diri lagi dan akhirnya menyatakan niatnya untuk mem-pra-peradilankan surat edaran KPU tadi.

KPU Kota Pekalongan sendiri, di hari terakhir pendaftaran calon independen, menerima 3 pasangan calon independen. Salah satunya adalah pasangan Tasurun dan Hasan Hidayat. Keduanya datang bersama banyak pendukungnya yang berpakaian lusuh dan memakai sandal. Maklum, sang bakal calon walikota, Tasurun, tak lain adalah petugas kebersihan honorer di lingkungan Pemkot Pekalongan sejak 1997. Sebelum itu, selama 15 tahun sejak 1980, ia berprofesi sebagai tukang becak. Saat ini ia tinggal di rumah yang berada di lingkungan tempat pembuangan akhir (TPA) Bedono, Podosugih, Pekalongan Barat.