Pemerintah Kabupaten Asmat

Bupati Asmat Yuvensius A Biakai tak pernah pergi ke kantor naik mobil dinas. Dia selalu ke kantor naik becak. Bisa begitu karena kantor bupati berada di, seperti kata para wisatawan, 'Kota di Atas Papan', alias berada di pemukiman khas Asmat: pemukiman di tepi sungai, di atas rawa-rawa, yang bangunan kayunya berdiri dengan ditopang kaki yang menjejak ke lumpur. Begitu pula dengan jalan pemukimannya yang kecil, yang terbentuk dari rentetan jembatan kayu. Tapi itu tinggal kenangan. Sekarang jalan depan kantor bupati sudah diganti dengan jalan beton selebar 3 meter.

Hingga dua tahun silam, fenomena kota di atas papan memang tampak di sebagian besar wilayah kota Agats, kota yang jadi ibukota kabupaten Asmat. Tapi besok-besok semua itu bakal lenyap. Agats bakal jadi 'kota jembatan beton'. Soalnya, sejak 2013, Bupati Yuvensius A Biakai getol mengganti jembatan kayu dengan jembatan beton. Mengapa? Karena biaya pembuatan jembatan kayu dari kayu besi, dan juga pemeliharaannya, tergolong mahal. Dan yang lebih pasti lagi, jembatan kayu itu 'tidak hijau'. Setiap dua tahun sekali kayu besi harus diganti. Hutan akan habis dibabat.

Bupati menargetkan: sebelum masa jabatannya berakhir di penghujung 2015, seluruh jembatan kayu di Agats sudah seluruhnya berganti beton, dengan tetap mempertahankan ciri khas jembatan kayu Agats. Soal biaya pembuatan, diakui memang sangat jauh lebih mahal, sampai-sampai Kepala Bappeda Asmat Gregorius Tuantana pun geleng kepala, dan Pemerintah Provinsi Papua tak mau men-support. Rp 40 juta per meter, atau Rp 43 miliar per kilometer. Tapi, meski mahal, sang bupati bersikeras menjadiknya pilihan. ''Perhitungannya, sekali bangun bisa untuk 200 tahun. Saya harap arsitek tak menipu,'' kata Yuventius A Biakai.

Adapun wilayah Kabupaten Asmat lainnya, yang teramat luas, yang membentang hingga bagian tengah Papua, tidaklah seperti 'kota di atas papan' tadi. Bahkan Pak Bupati pun, seperti yang pernah dilaporkan Lintas Parpol Kabupaten Asmat kepada Presiden SBY, sebenarnya punya kantor megah di wilayah daratan. Kantor itu tak pernah dipakai dan jadi sarang laba-laba. Bupati lebih memilih menggunakan sekretariat kantor bupati di sebuah gedung reot, sementara rumah dinasnya dikontrakkan kepada oknum pengusaha hutan. Semua itu terjadi karena Bupati Yuvensius A Biakai lebih suka berada di Jayapura, Timika, Merauke, ataupun Jakarta.

Laporan kinerja buruk sang bupati itu dibuat tahun 2006. Namun sosok sang bupati yang dulu dikritik dan yang sekarang memimpin masih sama: Yuvensius Alfonsius Biakai, BA, SH. Ini karena meski ada penilaian buruk seperti tadi, masyarakat Asmat ternyata masih percaya pada sang bupati. Walhasil, setelah memimpin pada periode 2005-2010, ia dipercaya lagi untuk memimpin di periode 2010-2015. Gubernur Papua Barnabas Suebu melantiknya pada 9 November 2010, bersama Wakil Bupati Motong Saridjan di Lapangan Papan Yos Sudarso, Agats. Ya, pelantikam pun di lakukan di 'lapangan papan'. Lapangan seluas 80x50 m2 ini memang berlantaikan papan dan berada di atas rawa-rawa juga. Lapangan Papan Yos Sudarso ini biasa dipakai main sepakbola, futsal, dan juga volley.

Meski begitu, ketika Gubernur Papua melantik Yulius Patandianan pada April 2012 lalu untuk menggantikan Motong Saridjan, pelantikannya dilakukan di Kantor Gubernur Papua. Motong Saridjan diberhentikan dan harus diganti karena menderita stroke. Adapun wakil bupati yang dulu menemani Bupati Yuvensius di periode sebelumnya, Drs Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM, sekarang duduk sebagai Bupati Toraja Utara (2011-2016). Sebelum jadi wakil bupati Asmat, dia menjabat sebagai kepala BKKBN Kabupaten Merauke (1991-2005) dan Kepala BKKBN Kabupaten Jayapura (1989 – 2001).

Di akhir masa jabatan periode pertamanya dan juga di periode ke-dua kepemmmpinannya, Bupati Yuvensius terlihat lebih bagus kinerjanya. Setidaknya di mata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua. Selama 4 tahun berturut-turut (2009, 2010, 2011, 2012), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Asmat mendapat predikat lumayan bagus: Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pak Bupati pun, saat pengesahan APBD Asmat 2014 yang bernilai Rp 1,13 triliun, yakin bisa mendapat predikat serupa untuk LKPD 2013. Ternyata, hasilnya lebih baik lagi. Mei 2014, BPK memberinya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini merupakan predikat pertama yang pernah diberikan kepada kabupaten di Provinsi Papua.

Mei 2015 ini, bulan di mana BPK biasa membagikan raport penilaian LKPD, akankah Asmat mendapat WTP lagi? Semoga saja begitu. Namun, dalam laporan tebalnya yang bertajuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2014, BPK-RI (pusat) sudah memberi catatan tersendiri buat Asmat. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat dinilai tidak patuh karena tidak punya 'database jalan dan jembatan'. Lho, kok begitu? Mungkin Dinas PU-nya bingung, karena di negerinya --setidaknya di Agats-- seluruh jembatan adalah jalan dan seluruh jalan adalah jembatan.

1. Pantai Kasuari
   
2. Fayit
   
3. Atsy
   
4. Suator
   
5. Akat
   
6. Agats
   
7. Sawa Erma
   
8. Suru-Suru
   
9. KolfBraza
   
10. Unir Sirau