Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Irwan Prayitno, namanya. Jawa? Bukan. Beliau gubernur Sumatera Barat. Asli minang, tapi kelahiran Yogyakarta, 20 Desember 1963. Nama lengkapnya Datuk Rajo Bandaro Basa Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. MSc. Keprofesoran dibidang sumber daya manusia diperolehnya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum menjadi gubernur, Irwan Prayitno --anggota parlemen asal PKS-- menjadi ketua Komisi X di DPR-RI. Irwan menjadi gubernur Sumatera Barat yang ke-12, berkat dukungan PKS pula, dan menjabat periode 2010-2015.

Sebagai provinsi, Sumbar bukan hanya bisa menghadirkan 'warung padang' ke tingkat nasional. Muhammad Hatta, yang kelahiran Bukit Tinggi, dulu jadi wakil presiden. Lantas, setidaknya ada dua mantan gubenur Submbar yang pernah jadi menteri. Azwar Anas, yang pernah jadi gubernur dua periode (1977-1987), pernah juga dua kali menjadi menteri di era Soeharto: Menteri Perhubungan dan Menko Kesra. Sekarang, Mendagri Gamawan Fauzi, juga mantan gubernur Sumbar periode 2005-2009. Ketika menjadi gubernur, Gamawan Fauzi maju berkat dukungan PDIP dan PBB.

Desember lalu, RAPBD yang dibuat Gubernur Sumbar disetujui DPRD. Nilainya mencapai Rp 2,198 triliun. Dari mana akan didanai? Hampir separuhnya dirancang untuk dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditargetkan mencapai Rp 1,074 triliun. Sisanya dari DAU dan lain-lain. PAD ini diyakini bisa tercapai karena tahun sebelumnya pun sukses. Pada 2010, PAD Sumbar tercatat sebesar Rp 845 miliar. Penyumbang PAD terbesar adalah Kantor Samsat: Rp 575 miliar.