Pemerintah Kabupaten Muna

10 Januari lalu, Kabupaten Muna akhirnya berhasil merampungkan APBD 2012-nya. Bersama lebih dari 300 kabupaten lain di Indonesia, Muna memang masuk barisan kabupaten yang terlambat menyetor APBD ke pemerintah pusat. Kementerian Keuangan sudah menetapkan 30 Desember 2011 sebagai batas akhir. Namun hingga 17 Januari, masih ada 300 kabupaten yang belum setor APBD. Dengan begitu Kabupaten Muna sebenarnya termasuk lebih baik.

APBD Kabupaten Muna 2012 nilainya Rp 800 miliar. Sumber dananya sebagian amat berasal dari DAU: Rp 600 miliar. Sisanya dari DAK dan dana adhock. Adapun pemasukan dari PAD terbilang kecil: Rp 24 miliar, naik 15,64 persen dari tahun lalu yang Rp 19 miliar. Pada 2010, Muna pernah menetapkan PAD sebesar Rp 78 miliar namun realisasinya hanya Rp 13 miliar.

Dalam hal pengeluaran, salah satu pos yang besar adalah proyek pembangunan RSUD Muna sebesar Rp 100 miliar. Adapun pengeluaran paling besar, seperti tahun sebelumnya, tak lain adalah belanja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Muna terbilang kabupaten tua. Ia terbentuk bersama banyak kabupaten lain di Sulawesi lewat UU No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Dati II di Sulawesi. Setahun kemudian, Sulawesi dipecah dua menjadi Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Utara Tengah. Baru pada 1964, lewat UU No. 13, Sulawesi dipisah menjadi 4 provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Kabupaten Muna, yang beribukotakan Raha, masuk provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Tongkuno
   
2. Parigi
   
3. Bone
   
4. Kabawo
   
5. Kabangka
   
6. Tiworo
   
7. Maginti
   
8. Tiworo Tengah
   
9. Lawa
   
10. Sawerigadi
    
11. Barangka
    
12. Kusambi
    
13. Kontunaga
    
14. Watu Pute
    
15. Katobu
    
16. Lohia
    
17. Duruka
    
18. Bata Laiworu
    
19. Napabalano
    
20. Lasalepa
    
21. Wakorumba Selatan
    
22. Pasir Putih
    
23. Maligano