Pemerintah Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi terbentuk sebagai kota otonom lewat UU No 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Selain Bukittinggi, kota besar lain yang ikut dibentuk UU ini adalah kota Padang dan Jambi. UU ini diteken Presiden Soekarno pada 19 Maret 1956.

Sekedar catatan, UU No 9 tahun 1956 ini berbeda dari UU Darurat No 9 tahun 1956 yang diteken Soekarno pada 14 November 1956. Yang terakhir ini aalah UU Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kota kecil yang dibentuk adalah Tanjung Balai, Binjai, dan Tebing Tinggi.

Meski menjadi baru jadi daerah otonom pada 1956, wilayah Bukittinggi sudah eksis sejak jaman penjajahan Belanda dulu. Karena itu, berdasarkan jejak-jejak yang ada, Pemerintah Kabupaten Bukittinggi, atas persetujuan DPRD Bukittingi, menetapkan hari jadi kota Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 1784.