Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, sepeda motor biasa di parkir di luar rumah, berjam-jam, dengan kunci tetap menggantung. Mau mencuri? Silakan. Tapi masalahnya, motor curian mau dibawa lari kemana di kabupaten yang wilayahnya di kelilingi lautan ini. Karena itulah kabarnya tingkat kriminalitas di sana terbilang rendah. Kalau korupsi? Namanya juga Indonesia, korupsi ya pasti ada. Tapi yang pasti, Bupati H Syahrir Wahab bisa melenggang selama 10 tahun terakhir. Dan di Pilkada Desember 2015 mendatang, sang istri, Norma Syahrir, termasuk tokoh yang diunggulkan sebagai calon-bupati.

Mantan Bupati Kabupaten Selayar memang ada yang pernah mendekam di hotel prodeo, yakni, Akib Fatta. Tahun 2006, ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta karena tersangkut korupsi pembelian kapal Takabonerate seharga Rp 5,5 miliar (APBD 2001). Kapal yang dihadirkan mestinya adalah kapal ferry atau kapal angkutan antar-pulau, tapi pak bupati ternyata hanya membeli kapal angkutan sungai. Kabarnya, kapal ini sampai sekarang tak diketahui di mana keberadaannya. Nama 'Takabonerate' pada nama kapal merujuk pada nama salah satu kecamatan di Kepulauan Selayar, yang sekaligus juga jadi lokasi Taman Nasional Taka Bonerate, yang berada di Laut Flores.

Bupati yang sekarang, Syahrir Wahab, langsung maupun tak langsung, juga berulangkali terserempet kasus korupsi. Secara tak langsung, kasus korupsi yang menyentuh dirinya adalah ketika putranya, Khadafi tersangkut kasus korupsi pengadaan tiang listrik senilai Rp 465 juta. Khadafi tak kunjung bisa diperiksa karena selalu menghindar dengan alasan terkena gangguan syaraf. KPK pun pada 2013 lalu hanya sekedar 'say hello' terhadap kasus ini.

Adapun kasus korupsi yang langsung menyangkut Bupati Syahrir Wahab adalah kasus pembangunan jalan lingkar timur Kabupaten Selayar bernilai Rp 6 miliar (APBD 2010). Sebagai saksi, Syahrir Wahab dikabarkan tak pernah mau hadir. Dan yang terbaru, akhir April 2015 lalu, Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sulselbar mengumumkan siap memanggil Syahrir Wahab sebagai saksi pada kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK 2014) senilai Rp 18 miliar, yang diperuntukkan bagi perbaikan gedung SD dan SMP di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Lepas dari soal korupsi, Bupati H Syahrir Wahab tetaplah orang yang dinilai layak memimpin kabupaten yang steril dari pencurian motor ini. Terbukti, meski laporan pertanggungjawabannya berulangkali mendapat opini disclaimer dari BPK, ia bisa memimpin selama dua periode dan baru akan berakhir di penghujung 2015 ini. Terbukti pula, sang istri, Norma Syahrir, juga disukai oleh masyarakat Kepulauan Selayar. Menurut hasil survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia), namanya masuk dalam daftar 4 tokoh yang berpeluang besar jadi calon bupati pada pilkada serentak Desember 2015 mendatang. Ia antara lain harus siap bersaing dengan Saiful Arief, yang tak lain adalah orang yang sekarang mendampingi suaminya sebagai wakil bupati.

Saat Kabupaten Kepulauan Selayar merayakan ulang tahunnya pada 2014 lalu, banyak media tak sungkan membuat daftar panjang kinerja bagus Bupati Syahrir Wahab. Ia bisa membebaskan Kabupaten Selayar dari statusnya sebagai daerah terisolir (punya 2 bandara --Bandara H Aroeppala dan Bandara Taka Bonerate-- dan 10 dermaga antar-pulau), daerah rawan pangan (surplus beras sejak 2010), dan daerah tertinggal. Dan, yang tak kalah populis, sukses mengantar Aty 'Gemuk' sebagai penyanyi ungggulan di kontes dangdut D'Academy Indosiar pada 2014.

Menyandang kata 'kepulauan' di namanya, Kabupaten Kepulauan Selayar bukanlah kabupaten baru. Dia sudah hadir lewat UU No. 29 tahun 1959, ketika seluruh wilayah Sulawesi masih menjadi satu provinsi. Ketika itu namanya adalah Kabupaten Selayar. Ingin meneguhkan jati diri sebagai kabupaten yang dikelilingi laut, masyarakat dan pemda mengusulkan agar nama kabupaten diubah jadi Kabupaten Maritim Selayar. Namun, setelah dikonsultasikan ke pusat, nama itu tak sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang tak mengenal adanya 'negara maritim'. Yang dikenal adalah istilah 'negara kepulauan'. Artinya, kalau tak ada negara maritim, maka tak ada pula istilah 'kabupaten maritim'. Maka, berdasar PP No 59 Tahun 2008, nama Kabupaten Selayar pun diganti menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar.