Balairung Hotel, Jakarta Timur

Lain padang lain belalang. Lain pemda lain pula peruntungan hotelnya yang ada di Jakarta. Pemprov Aceh dan Kaltim mengantongi miliaran dari hotelnya di Jakarta, Pemprov Sumatera Barat menerima laporan hotelnya yang terus merugi. Apesnya lagi, sejak November 2018 lalu, nasib hotel ini, Balairung Hotel di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, ramai diperbincangkan di Sumbar. Yang menyulut perbincangan adalah kabar bawah hotel itu disegel, yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi. Penyegelan ini dianggap mencoreng wajah pemerintah dan masyarakat Sumbar.

Benarkah disegel? Gubernur Sumbar Irwan Prayitno membenarkannya. Hotel Balairung memang sempat disegel Pemprov DKI Jakarta, namun sudah bisa diselesaikan. ''Itu cuma salah paham saja dan kami sudah menyelesaikan semua permasalahannya,'' kata Pak Gubernur kepada koran Haluan, November 2018 lalu. Adapun Supardi, yang pertama kali mengungkap masalah ini, sangat menyayangkan penyegelan. ''Kalau tak mampu memberi PAD, setidaknya jangan menunggak pula,'' katanya, merujuk fakta bahwa hotel itu tak pernah menyumbang PAD, meski Pemprov sudah membenankan investasi hingga Rp 160 miliar. Supardi tak menyebut kapan penyegelan terjadi, namun Poskota mencatat penyegelan itu sudah terjadi satu tahun sebelumnya, 24 Oktober 2017, karena menungggak PBB sebesar Rp 432 juta.

Perbincangan terus bergulir dan pada akhir Desember Polda Sumbar mengabarkan sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi pengelolaan Hotel Balairung. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumbar Kombes Pol Margiyanta, penyelidikan dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat dan akan mulai memanggil pihak-pihak terkiat untuk dimintai keterangan pada Januari 2019. Bukan omong kosong, hingga awal Februari lalu Polda Sumbar sudah memeriksa 14 orang saksi dan akan memanggil 5 orang saksi lagi. Dan ternyata, Kejaksaan Tinggi Sumbar juga sudah melakukan penyelidikan serupa dan telah memanggil 10 saksi, sebagai tindak lanjut laporan masyarakat atas masalah Hotel Balairung. Irsyal Ismail, direktur PT Balairung Citrajaya Sumbar --BUMD pengelola Hotel Balairung-- tak mau banyak bicara setiap kali ditemui wartawan. ''Kami masih fokus dengan pemeriksaan dulu,'' katanya.

Hotel Balairung atau Balairung Hotel memang hotel milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kalau sekarang ini mau datang ke website Balairung Hotel, bisa diketahui siapa saja yang jadi pemegang saham PT Balairung Citrajaya Sumbar. Disana disebutkan, per 31 Desember 2014, sebanyak 80,03 persen saham perusahaan itu, atau setara Rp130,7 miliar, dimiliki Pemprov Sumbar. Lalu ada saham sebesar 0,02 persen (Rp 10 juta) yang dipegang PT Dinamika Sumber Jaya, serta 19,97 persen saham (Rp 32,6 miliar) yang dimiliki bersama oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar. Semua uang itu sudah disetor. Targetnya, semua pemkab dan pemkot menyetor penuh, sehingga masih ada potensi setoran tambahan senilai Rp 21 miliar. Jika sudah tersetor penuh, prosentase saham milik pemkab dan pemkot akan naik menjadi 29,1 persen.

Tak hanya berbagi info semacam tadi, PT Balairung Citrajaya Sumbar juga bersikap terbuka seperti sebuah perusahaan publik. Pada websitenya, perseroda (perseroan daerah) Sumbar ini menampilkan juga laporan tahunan perpusahaan dari tahun ke tahun. Sayangnya, link download yang berfungsi hanya satu: laporan tahunan tahun buku 2017. Dari laporan ini bisa diketahui kalau sejak 2013 Balairung hotel memang mengalami pasang surut: 2013 rugi bersih Rp 6,9 miliar, 2014 untung bersih Rp 10,1 miliar, 2015 untung bersih Rp 9,3 miliar, 2016 untung bersih Rp 9,6 miliar, dan pada 2017 merosot jauh menjadi rugi bersih Rp 5,95 miliar. Adapun pendapatan usaha pada 2013 mencapai Rp 18,6 miliar, lalu naik menjadi RP 21,1 miliar pada 2014, dan ditahun-tahun berikutnya terus menurun: 2015 Rp 18,1 miliar, 2016 Rp 17,7 miliar, dan terakhir 2017 Rp 14,1 miliar.

Januari lalu, Gubernur Irwan Prayitno, yang tak yakin ada korupsi di Balariung Hotel, mengaku kalau hotel itu tak memberikan dividen kepada kas daerah. Secara keuangan, kata Irwan, Balairung memang tampak merugi. Tapi dari sisi bisnis, hotel itu untung karena tingkat huniannya selalu di atas 60 persen. Lalu kenapa rugi? Irwan Prayitno menyebut biaya pembangunan hotel yang mahal sebagai penyebabnya. Kenapa dibuat mahal? Karena dulu bukan untuk hotel. Ia lantas cerita kalau pada 2007 gedung itu dibangun sebagai Kantor Penghubung Sumbar di Jakarta. Karena gedung itu seolah rumah sendiri, maka semuanya dibuat bagus dan sebagus mungkin. Tapi kemudian, pada 2009, keluar perda yang mengubah kantor itu menjadi hotel, seraya tetap jadi kantor penghubung.

Pada Desember 2012, Irwan Prayitno sendiri pernah diminta Badan Anggaran DPRD Sumbar untuk menghitung secara cermat pendapatan PT Balairung Citrajaya Sumbar, dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD. Permintaan itu disampaikan karena Balairung Hotel sudah mulai beoperasi sejak pertengahan 2012. Menjawab permintaan itu Pak Gubernur bilang kalau BUMD itu bisa memberi kontribusi Rp 500 juta untuk 2012 dan akan dibayarkan pada 2013.

Banggar DPRD Sumbar juga bercerita soal investasi Pemprov di Hotel Balairung. PT Balairung Citrajaya Sumbar lahir lewat Perda No.6/2009 yang menugaskan perusahaan itu untuk mengelola kantor penghubung di Jakarta setinggi 13 lantai, yang sudah dilengkapi dengan fasilitas hotel bintang 3. Pada BUMD ini Pemprov Sumbar menanamkan investasi senial Rp 151,67 miliar. Rinciannya: Rp 127,54 berasal dari APBD dan sisanya berasal dari penyertaan lahan seluas 1.708 meter persegi yang jadi lokasi hotel, yang saat itu ditaksir bernilai Rp 15,37 miliar. Penyertaan Pemprov Sumbar, lewat Perda No.34/2011 lantas ditambah lagi menjadi Rp 308,7 miliar. Terhadap perda terakhir ini belum diketahui apakah sudah dilaksanakan ataukah tidak, karena data pemegang saham yang ada di website hotel masih menyebut angka RP 130,7 miliar per 31 Desember 2014, atau lebih dekat ke angka yang disebut perda sebelumnya.