Simalungun City Hotel, Kabupaten Simalungun

Sebuah helikopter terparkir di halaman Simalungun City Hotel. Mestinya, kata Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih, ada 2 helikopter yang terparkir di helipad hotel. Kok tahu? Itu karena Pak Bupati yang jadi pemilik helikopter. Ia pula yang jadi pemilik hotel berbintang 4 tadi. Kedua helikopter itu merupakan 2 dari 5 helikopter yang masih ia miliki, dari semula 8 helikopter. Helikopternya untuk dipakai sendiri? Atau dipakai untuk menjamu tamu hotel? Bukan keduanya. Helikopter itu dipakai sebagai ambulan udara bagi pasien rumah sakit miliknya: RS Efarina Etaham.

''Tadinya helikopter saya berjumlah delapan. Sekarang tinggal lima,'' kata Bupati Jopinus Ramli Saragih, yang juga ketua DPD Partai Demokrat Sumut. 3 helikopternya yang lain berada di Kalimantan, Pekanbaru, dan Purwakarta. Khusus yang terakhir, Purwakarta, JR Saragih --sebutan singkat nama sang bupati-- punya kenangan amat spesial, termasuk menjadikannya salah satu nama kamar di Simalungun City Hotel. Kenangan spesial itu adalah: dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ia memulai bisnis klinik kesehatan dengan membuka Balai Asuhan Keperawatan pada 2002, yang 3 tahun kemudian berkembang besar jadi RS Efarina Etaham, yang akhirnya, pada 2015, rumah sakti itu diakuisi Lippo Group dan berganti nama menjadi Siloam Hospitals Purwakarta. Sekarang masih ada 2 RS Efarina Etaham di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Bisnis klinik kesehatan JR Saragih dimulai saat ia masih menjadi perwira Polisi Milter TNI-AD di Jakarta. Merasa sukses, pria kelahiran Medan, 10 November 1968, ini --saat berpangkat Letkol CPM-- memutuskan untuk ikut pilkada Kabupaten Simalungun pada 2010. Ia menang. Bukan cuma sekali, tapi dua kali. Ia menjadi bupati Simalungun dua periode: 2010-2015 dan 2016-2021. Pada periode pertama kepemimpinnya, ia mulai menerjuni bisnis hotel dengan membangun Simalungun City Hotel, yang lokasinya tepat di seberang komplek Kantor Bupati Simalungun, yang mulai beroperasi Maret 2012. Meski terlihat sederhana, hotel 2 lantai ini sedari awal dicanangkan sebagai hotel bintang 4. Jumlah kamarnya yang hanya 67 kamar, dipilah ke dalam beberapa tiper kamar: President Suite, Suite, Deluxe Room, Hapoltakan Family Room, Purwakarta Family Room, dan Superior Room.

Kehadiran hotel milik bupati di depan kantor bupati ini --yang juga menjadi kampus universitas yang didirikannya, Universitas Efarina-- tentu mengundang isu konflik kepentingan. Terlebih karena Simalungun City Hotel juga tergolong hotel konvensi: punya 2 meeting room berkapasitas 80 dan 150 orang, serta ballroom atau hall yang bisa mengakomodasi 1.000 orang. Saat menggelar Ladys Program 2013, misalnya, kegiatan yang mestinya berlangsung di Hotel Ina Parapat pada 15 - 17 April 2013, diubah menjadi tanggal 22 - 24 April 2013 dan berlangsung di Simalungun City Hotel. Kegiatan 3 hari itu termasuk menginap 2 malam di hotel. Dan yang tanggalnya disebut tadi, barulah gelombang pertama. Kegiatan bagi ibu-ibu PKK se-Kabupaten Simalungun itu berlangsung 5 gelombang. Para pejabat yang bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan itu memilih untuk tidak berkomentar.

Sekarang, Jopinus Ramli Saragih sedang cuti sebagai bupati. Mengapa? Ia sedang 'bersiap-siap' mengikuti pemilihan gubernur Sumut pada Pilkada Serentak Juni 2018. Kok baru bersiap-siap, sementara yang lain sudah mulai? Ini karena JR Saragih tersandung. Saat sidang pleno terbuka KPU yang menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut di Hotel Mercure, Medan, 11 Februari 2018, ia dinyatakan tidak lolos sebagai calon gubernur Sumut. Penyebabnya, lembaran legalisir ijazah SMA-nya, dari SMA Ikhlas Prasasti, Kemayoran, Jakarta Pusat, dinilai tidak sah. Hal ini tentu dianggap aneh oleh JP Saragih karena ia menjadi tentara (masuk Akmil Magelang) dan menjadi bupati 2 periode dengan ijazah yang sama, meski SMA-nya sudah tutup sejak 1994.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu tentu tak tinggal diam dengan keputusan pleno KPU. Kabar terakhir, Senin lalu, 12 Maret 2018, JP Saragih sudah menyetorkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang dilegalisir Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Ia melakukan itu karena ijazah SMA-nya hilang beberapa waktu lalu. Kalau KPU tak juga meloloskan dirinya, ia mengancam akan mempidanakan KPU. Pihak KPU pun mengaku sudah tahu perkembangan terakhir, termasuk soal terbitnya SKPI, setelah JP Saragih membuat laporan ijazah hilang ke Polsek Kemayoran pada 5 Maret 2018. KPU akan memutuskan diterima-tidaknya SKPI itu sebelum 16 Maret 2018. Selain kepada KPU, kepada publik pun JR Saragih sudah mengklarifikasi soal keabsahan pangkat Kolonel yang ia terima sebagai tanda pengabdian sebagai Bupati Simalungun.