Satu Indonesia, Berjuta-juta Places-nya

Tambrauw

  • Kemendibud Kirim 101 Guru Ke Papua Barat

    Jumat, 03 Juli 2015 10:04:36
    2246 klik
    Suara Pembaruan -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengirim 101 tenaga guru sekolah dasar ke Provinsi Papua Barat untuk mengatasi kekurangan guru serta meningkatkan pendidikan dasar di provinsi itu. Guru yang dikirim ke Provinsi Papua Barat itu, kata Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy, akan ditempatkan tersebar di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 30 orang, Kabupaten Tambrauw 10 orang, Kabupaten Sorong 30 orang dan Kabupaten Raja Ampat 31 orang.
  • Tambrauw akan Bangun Rumah Sakit di Feef

    Kamis, 28 Mei 2015 22:27:54
    949 klik
    Suara Papua -- Pemerintah Kabupaten Tambrauw mempersiapkan pembangunan rumah sakit di Feef. Kepala Distrik Feef Yosep Yewen mengatakan pembangunan rumah sakit ini sebagai antisipasi pengembangan Feef sebagai ibukota Kabupaten Tambrauw. ® ''Maka kini pemerintah giat-giatnya membangun seperti halnya pembangunan rumah sakit, rumah dokter, apotik, rumah perawat serta bidan di atas tanah marga Wen Kuku yang sudah secara iklas menyerahkan kepada pemerintah Tambrauw untuk bangun,'' tutur Yosep Yewen kepada wartawan. Yosep juga bilang, lokasi untuk kantor bupati sekaranng sudah ditimbun agar siap untuk dibangun.
  • APBD Tambrauw Sebesar Rp 782 Miliar

    Sabtu, 10 Januari 2015 13:38:09
    961 klik
    Radar Sorong -- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 782.663.908.771. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tambrauw, Engelbert Gabriel Kocu,SHut,MM mewakili Bupati Tambrauw yang membacakan nota keuangan APBD Kabupaten Tambrauw di sidang paripurna DPRD Tambrauw baru-baru ini mengungkapkan, APBD Kabupaten Tambrau tahun 2015 tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4.261.672.266, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp 23.034.467.640, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 510.974.246.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 104.968.860.000, serta alokasi dana untuk perdesaan sebesar Rp 11.150.819.365. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari DBH Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp 2.000.000.000, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 121.273.843.500, serta pendapatan lainnya Rp 5.000.000.000.
  • Dana Operasional Dipangkas DPRD, Wabup Tambrauw Meradang

    Rabu, 07 Januari 2015 18:30:38
    844 klik
    Raja Ampat Pos -- Wakil Bupati (Wa≠bup) Tambrauw, Johanes Yem≠bra, S.Sos meradang. Pasalnya Ia mengaku dana operasional yang se≠mestinya diterima utuh Rp 5 mi≠liar sengaja dipangkas Rp 3 miliar oleh DPRD Kabupaten Tambrauw. Membeberkan permasalahan yang dihadapi, kepada 3 media lo≠≠kal di Sorong, Wabup Tambrauw me≠nuturkan, penetapan sidang Ang≠≠garan Pendapatan dan Belan≠ja Daerah (APBD) tahun 2015 pada Desember lalu yang ditetapkan DPRD Kabupaten Tambrauw, dana operasional untuk wakil bupati hanya Rp 2 miliar.
  • Kemenhub Setujui Pembangunan Bandara di Tambrauw

    Senin, 22 September 2014 15:37:45
    901 klik
    JPNN -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (22/9), menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat. MoU ini dalam rangka pembangunan bandara Werur di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat. Rencananya bandara tersebut akan berdiri di tanah bekas pangkalan militer Sekutu saat Perang Dunia II.
  • Dewan Sahkan Sekaligus 12 Daerah Pemekaran Baru

    Rabu, 29 Oktober 2008 23:21:40
    7535 klik
    Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan pembentukan 12 daerah pemekaran baru. Pembentukan daerah pemekaran baru dinilai akan berdampak pada anggaran negara. Mendagri Mardiyanto mengatakan, dengan pembentukan 12 daerah pemekaran baru tersebut, jumlah total kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi 489.
‹‹ 1 ››

Places di Tambrauw

Pemerintah Kabupaten Tambrauw

Sabtu, 17 Januari 2015 22:39:46
Perlu dua undang-undang untuk membentuk Kabupaten Tambrauw. Pertama kali, ia dibentuk sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong, lewat UU No 56 tahun 2008. Karena tak sesuai dengan kondisi lapangan dan kondisi masyarakat, UU itu dibawa ke Mahkamah Kons...