Indonesia meets Google Places and Facebook Places
Buton Utara
Kantor Bupati Butur Dibakar, Kapolres Dicopot
Jumat, 21 Oktober 2011 14:31:111802 klik
Jawa Pos -- Kasus pembakaran kantor Bupati dan DPRD Buton Utara (Butur) tak lepas dari tanggung jawab Kapolres Muna AKBP Wawan Irawan. Tim pemeriksa pun turun baik dari Itwasum Mabes Polri maupun Bidang Propam Polda Sultra untuk menyelidiki kelalaian dari Kapolres Muna atas insiden tersebut. Hasilnya, AKBP Wawan Irawan dicopot dari jabatannya dan dinonjobkan di Mabes Polri.
Kantor Bupati Buton Utara Pindah ke Kantor BKKBN
Kamis, 06 Oktober 2011 23:42:571215 klik
Metro TV -- Pascapembakaran kantor pemerintahan dan dewan, Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Ridwan Zakaria bersama stafnya, Kamis (6/10), mengalihkan kegiatannya ke kantor BKKBN. Hal tersebut juga dilakukan anggota DPRD Buton Utara yang mengalihkan kegiatannya ke aula Bappeda. Kendati sudah dipindahkan, masih banyak pegawai bupati dan DPRD yang tidak masuk.
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Pembakaran Kantor Bupati
Senin, 26 September 2011 17:52:561068 klik
Berita Kendari -- Polda Sulawesi Tenggara menetapkan tiga orang tersangka kasus pembakaran kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Buton Utara yang terjadi pada Sabtu (24/9). Ketiga tersangka masing-masing IK, AH, ZE. Ketiga tersangka itu kini tengah menjalani pemeriksaan intensif diruang Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sultra. Kepala Bidang Humas Polda Sultra, AKBP Muhammad Fachrurrozi mengungkapkan ketiga tersangka ditahan atas tuduhan sebagai provokator sekaligus pengerak aksi anarkis itu. Satu dari ketiga tersangka berinisial AH berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) di Kabupaten Buton Utara, sedang dua lainnya pekerja swasta.
Kemendagri Tegaskan Buranga Ibu Kota Buton Utara
Minggu, 25 September 2011 21:27:151170 klik
Media Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnizar Moenoek, menyatakan keprihatinan dan penyesalan terhadap kerusuhan dan aksi pembakaran yang terjadi di Kabupaten Buton Utara terkait dengan status ibu kota Kabupaten Buton Utara. Sesuai UU No.14 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara, sudah ditegaskan bahwa ibu kota Kabupaten Buton Utara berada di Kecamatan Buranga, bukan di Ereke.
Kantor Bupati dan DPRD Buton Utara Dibakar Massa
Sabtu, 24 September 2011 18:37:531163 klik
Berita Kendari -- Ratusan warga Buranga, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, mengamuk dan membakar kantor bupati dan kantor DPRD Kabupaten Buton Utara sekitar pukul 13.00 Wita Sabtu (24/9). Kedua kantor pemerintah tersebut habis dilalap api. Satu unit mobil pemadam kebakaran yang mencoba memadamkan api juga tak luput dari amukan warga. Mobil tersebut juga ikut dibakar massa. Aksi ini dipicu kemarahan warga Buranga yang menilai pembangunan kedua kantor tersebut melanggar undang-undang. Oleh warga Buranga, kedua kantor tersebut seharusnya dibangun di Desa Buranga, Kecamatan Bonegunu, ibukota Kabupaten Buton Utara sebagaimana ketetapan Undang-Undang nomor 14 pasal 7 tahun 2007 tentang pembentukkan Kabupaten Buton.
Sekda Buton Utara Tegur Kontraktor Pembanguan Kantor Bupati
Senin, 06 Juni 2011 02:39:071111 klik
Kendari Ekspres -- Pembangunan kantor Bupati Buton Utara (Butur) di Buranga yang hingga kini belum selesai dikerjakan sejak tahun 2008 lalu, kini menjadi persoalan. Sekda Butur, Ladjiru SE, MSi melayangkan surat 'teguran' kepada pihak kontraktor CV Pugu Jaya untuk segera menyelesaikan pembangunan kantor Bupati Butur selama satu bulan sejak surat yang dilayangkan tanggal 18 Mei 2011. Sayangnya, surat Sekda Butur itu saat ini juga menjadi persoalan. Pasalnya, surat Sekda Butur itu tidak tepat dan dianggap salah alamat. H Laode Amsir, kontraktor yang mengerjakan pembangunan kantor Bupati Butur mengatakan, pihaknya tidak bisa melanjutkan pembangunan kantor Bupati Butur di Buranga karena belum mendapatkan SPK dan kontrak kerja.
BPK Temukan Dugaan Perjalanan Fiktif di Distamben Buton Utara
Senin, 14 Maret 2011 14:43:441520 klik
Kendari Ekspres -- BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara menemukan indikasi perjalanan dinas fiktif pada Distamben Kabupaten Buton Utara. Temuan itu diperoleh setelah memeriksa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2009. Jumlah temuan itu sebesar Rp 30.900.000. Rinciannya, indikasi perjalan dinas fiktif Kepala Distamben senilai Rp 15.600.000 dan salah seorang Kepala Bidang senilai Rp 15.300.000. Adapun indikasi fiktifnya bersumber dari tiadanya nomor airport keberangkatan dan kepulangan mereka. Keduanya sama-sama memakai Lion Air.
Ketua DPRD Buton Utara Sembunyikan LHP BPK
Rabu, 19 Januari 2011 09:03:201553 klik
Kendari Ekspres -- Para anggoda DPRD Buton Utara mengaku sudah tak tertarik lagi untuk membahas LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan). Sidang paripurna untuk membahaanya pun sudah tidak lagi diagendakan lagi. ''Apa yang mau diparipurnakan kalau LHP BPK masih sama ketua,'' kata Ketua Komisi B DPRD Butur, Laode Asri Aziz. ''Entah alasan apa sehingga Ketua DPRD Butur, Adri Afif, belum mau melakukan paripurna. Padahal dokumen LHP BPK ada ditangan Andri Afif.''
‹‹ 1 ››
Hotel di Buton Utara
No Hotel
Places di Buton Utara
Pemerintah Kabupaten Buton Utara