Indonesia meets Google Places and Facebook Places
Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau
Senin, 29 Juni 2015 18:25:25
photo: pemkab berau
Bandar Udara Kalimarau, di kota Tanjung Redeb, ibukota Kabupaten Berau, konon masih jadi satu-satunya bandara kabupaten yang punya garbarata. Juga, masih jadi satu-satunya bandara yang punya center light, alias lampu pandu di garis tengah landasan. Bandara cantik dan besar yang juga punya terminal internasional ini termasuk salah satu dari 7 mega-proyek di Kalimantan Timur yang diresmikan Presiden SBY pada Oktober 2012. Hebatnya lagi, mega-proyek bernilai Rp 480 miliar ini ternyata sepenuhnya dibiayai APBD Kabupaten Berau sendiri.

Boleh jadi karena dibiayai APBD itu pula Pemerintah Kabupaten Berau jadi leluasa mengembangkan bandaranya. Sejak awal penyusunan rencana pengembangannya pada 2008, dan peletakan batu pertama pengembangannya pada 2010 oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, bandara yang sampai sekarang masih berstatus bandara domestik itu dirancang pengembangannya dengan standard bandara internasional. Walhasil garbarata dan center light pun hadir di sana.

Menurut data Ditjen Hubud, Bandara Kalimarau ini punya terminal internasional seluas 3.170 meter persegi. Selain itu, bandara yang terkesan luas ini juga punya terminal domestik yang jauh lebih luas lagi: 112.000 meter persegi (?). Juga ada terminal kargo seluas 31.500 meter persegi. Adapun PT Total Bangun Persada Tbk, sebagai kontraktor yang mengerjakannya pada periode 2009-2011, mencatat telah mengerjakan pembangunan gedung terminal 2 lantai (11.000 m2), jalan dan area parkir (5 hektar), genudng genartor dan drainase (350 m2), gedung tower (500 m2), dan gedung VIP (500 m2).

Wajah baru Bandara Kalimarau mulai terlihat nyata ketika Bupati Berau Makmur HPK meresmikan pengoperasi landas pacunya yang diperpanjang 400 meter, dari semula 1.850 meter menjadi 2.250 meter, pada Juni 2012. Dengan landas pacu baru, Bandara Kalimarau jadi bisa didarati pesawat sekalas Boeing 737-300. Adapun wajah baru bangunan terminalnya, saat itu masih dalam tahap penyelesaian. Bangunan terminal baru rampung menjelang peresmian oleh Presiden SBY pada 24 Oktober 2012. Tapi, SBY tidak meresmikannya langsung di Bandara Kalimarau, melainkan meresmikan secara kolektif bersama 6 mega proyek lainnya, yang totalnya bernilai Rp 19 triliun, di Pelabuhan Peti Kemas Internasional Kariangau, Balikpapan.

Pasca peresmian oleh SBY, Bandara Kalimarau versi baru tidak serta merta dioperasionalkan. Soalnya, MOU pengelolaan bandara belum diteken dengan Kementerian Perhubungan. Juga masih ada sejumlah kekurangan non-fisik. Antara lain soal sumberdaya manusia sang bandara. Bandara versi lama hanya punya 16 karyawan, sementara bandara versi baru butuh 57 karyawan, termasuk di antaranya petugas x-ray dan penjaga malam bandara.

Bandara Kalimarau versi baru benar-benar beroperasi setelah Menteri Perhubungan EE Mangindaan --yang ditemani Menkum HAM Amir Syamsuddin-- datang ke sana dan meresmikannya pada 23 Februari 2013. Menhub juga mengumumkan kenaikan status Bandara Kalimarau dari semula bandara kelas IV menjadi bandara kelas II.

Saat peresmian itu pula Bupati Berau Makmur HAPK dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta restu Menhub agar Bandara Kalimarau ditingkatkan lagi statusnya menjadi bandara internasional. Pak Gubernur bilang, maskapai Maswings yang kini melayani rute Tarakan-Tawau (Malaysia Timur), siap membuka rute ke Berau. Begitu juga dengan Wings Air, yang siap membuka rute Kinibalu-Berau. Menhub --yang mengaku takjub dengan kemegahan Bandara Kalimarau-- menyambut baik usulan itu dan akan mengabulkannya kalau segala persyaratan memang sudah terpenuhi.

So, masih ada syarat keinternasionalan yang kurang? Ternyata, salah satu syaratnya 'simpel' saja. Bandara yang luasnya puluhan ribu meter itu belum punya area yang luasnya cuma 50x50 meter. Buat kuburan? Ya, buat mengubur storage tank alias tangki penyimpanan bahan bakar avtur. Pertamina baru mau membangun fasilitas storage tank kalau Pemkab Berau menyediakan lahannya.

Urusan storage tank itu ternyata bertele-tele. Padahal Menteri BUMN Dahlan Iskan yang datang beberapa hari setelah peresmian oleh Menhub, 26 Februari 2013, sudah memerintahkan Pertamina agar segera membangun storage tank alias depo pengisian bahan bakar pesawat udara (DPBPU). Dahklan Iskan bahkan memberikan batas waktu 3 bulan bagi Pertamina untuk memulainya.

Juga, di sana Dahlan sempat menelpon Dirut Angkasa Pura I Tommy Soetomo dan memintanya membangun mall di Bandara Kalimarau. ''Ini Berau bandaranya bagus banget. Desainnya juga bagus, cantik. Pak Bupati minta Angkasa Pura bisa mengelola bandara ini. Saya setuju saja. Segera kirim orang ke sini, ujar Dahlan kepada Tommy melalui telepon selulernya.

Kabinet sudah berganti, Dahlan Iskan --dan juga EE Mangindaan-- juga tak lagi berada di kabinet, storage tanknya sudah jadi? Hingga Januari 2015 lalu ternyata belum kelihatan wujudnya juga. Meski begitu, Kepala Bandara Kalimarau Yuyus Yurdana bilang, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pertamina. Kabar terakhir, Pertamina segera membangun storate tangk berkapasitas 50 ribu kilo liter di lahan yang sudah disedaikan Pemkab Berau. Dan dipastikan bahwa DPBPU itu bakal bisa rampung pada 2015 ini.
Bandar Udara Kalimarau - BEJ/WALK
Jl. Kalimarau
Kelurahan Teluk Bayur
Kecamatan Teluk Bayur - 77315
Kota Tanjung Redeb
Kabupaten Berau
Kalimantan Timur

Tel: 0554-2027471
Fax: 0554-2027472

Yang menarik dari Bandara Kalimarau ternyata bukan hanya sosok fisik sang bandara dan infrastrukturnya. Pengelolaannya kabarnya juga menarik. Setidaknya, pengelolaannya yang melibatkan Pemkab Berau membuat pemerinttah kabupaten lain tertarik untuk mempelajarinya. Termasuk di antaranya Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimatan Barat, yang bandara kabupatannya, Bandara Tebelian, termasuk dalam daftar 18 bandara yang akan diresmikan Jokowi Juni 2015 ini.

Tak diketahui apakah Bupati Sintang sudah bertandang ke tetangga dekatnya di Berau. Yang jelas, Bupati Sintang Milton Crosby, November 2014 lalu melawat ke Lombok Tengah untuk berguru soal pengelolaan Bandara Internasional Lombok (Bandara Lombok Praya) kepada Bupati Lombok Tengah H Mohamad Suhaili FT. Di sana, Crosby cerita kalau pihaknya sedang mengkaji sejumlah metode pengelolaan bandara. Dua di antaranya: lewat MOU pengelolaan bandara antara pemerintah kabupaten dengan Kementerian Perhubungan, seperti yang dilakukan di Berau; dan lewat sistem pengelolaan bandara sepenuhnya oleh pihak swasta atau kolaborasi pemerintah dengan swasta (public private partnership), di mana pemerintah daerah bisa memperoleh bagi hasil pendapatan bandara, seperti yang terjadi di Bandara Internasional Lombok, yang dikelola PT Angkasa Pura I.

Nota kesepahaman (MOU) pengelolaan Bandara Kalimarau sendiri, antara Pemkab Berau dan Ditjen Hubud, baru diteken pada November 2012, atau sebulan setelah Bandar Kalimarau diresmikan Presiden SBY. Apa isi MOU itu? Entahlah. Yang jelas, terminal baru yang diresmikan SBY baru bisa dioperasionalkan kalau MOU telah diteken. Dan lebih pasti lagi setelah Menhub EE Mangindaan meresmikan pengoperasiannya pada 24 Februari 2013. Soal ada-tidaknya pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan bandara, Pemkab Berau saat itu belum mau bicara.

Hingga April 2014 pun Pemkab Berau masih belum mau bicara soal ada-tidaknya PAD dari Bandara Kalimarau. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Berau, Fahmi Rizani bilang: yang penting bandara berjalan baik dan pelayanan publik terlaksana. Soal keuntungan, jangan dipikirkan dulu. Karena itu Pemkab Berau juga belum berpikir untuk membentuk perusahaan dareah untuk mengelolanya.

Fahmi Rizani juga memaparkan bahwa SDM bandara diisi bersama oleh pegawai pemkab Berau dan pegawai Kementerian Perhubungan. Ada 40 pegawai dari Pemkab Berau dengan tugas administrasi, kebersihan, hingga keamanan. Sementara posisi teknis di bandara, diisi oleh pegawai UPT. ''Penggajian pegawai kami dari APBD, kalau UPT dari mereka,'' jelas sang Kadishubkominfo Berau.

MOU pengelolaan Bandara Kalimarau saat itu jadi topik berita lagi karena Pemerintah Provinsi Kaltim punya wacana baru untuk pengelolaan Bandara Samarinda Baru (BSB) Sungai Siring yang sampai sekarang masih dikebut penyelesaiannya. Rencananya, bandara ini akan dikelola perusda bekerjasama dengan investor swasta. Cara ini dianggap akan lebih menguntungkan ketimbang dikelola oleh PT Angkasa Pura I, yang diyakini kurang bisa memberi kontribusi kepada daerah.

Pemkab Berau sendiri, beberapa bulan sebelum penandatangan MOU, Agustus 2012, sempat mengirim tim studi banding yang dipimpin Wakil Bupati Ahmad Rifai untuk belajar pengelolaan bandara ke Bandara Hang Nadim. Bandara di Batam ini dikelola Otorita Batam bekerjasama Kementerian Perhubungan, berdasarkan Kepres No 78 tahun 1995.

Meski MOU pengelolaan Bandara Kalimaru sudah diteken, prakteknya di lapangan ternyata memunculkan masalah juga. Pada November 2013, misalnya, Plt Kepala Bandara Kalimarau Agus Priyatmono menebar kabar bahwa mulai 2014, Bandara Kalimarau tak akan lagi mendapat dana operasional dari APBN. Karenanya, Agus Priyatmono mengusulkan dua opsi: Pemkab Berau menghibahkan seluruh asetnya di bandara ke Kemenhub, agar dana operasional APBN bisa menggalir, atau sebaliknya, Kemenhub Menhub menyerahkan asetnya di bandara ke Pemkab Berau dan selanjutnya pengoperasian didanai APBD.

Ditanya soal 'opsi' itu, Bupati Berau Makmur HAPK saat itu bersikap santai saja. Ia mengaku tak ingin mempersoalkan pernyataan sang Plt Kepala Bandara Kalimarau. ''Itu kan hanya pernyataan lisan saja melalui media. Besok saya akan melakukan pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Udara,'' ungkap Makmur.

Dan belakangan, Bupati Makmur bilang kalau ia sudah menyurati Kemenhub agar segera menetapkan kepala bandara definif. Kepada Menhbu ia minta agar pejabat yang nantinya dipercaya memimpin otoritas Bandara Kalimarau dapat mencontoh kepemimpinan sebelumnya. Alasannya, semasa kepemimpinan Kapten Avirianto maupun Yuliansyah di periode sebelumnya, hubyngann pemmkab dan pengelola bandara bisa berjalan baik dan terjadi sinergi yang bagus, hingga akhirnya bisa menghadirkan Bandara Kalimarau yang berdiri megah.

So, ada yang tertarik terjun ke bisnis pengelolaan bandara kabupaten?